Terima Gubernur Jabar, Mentan Amran Tegaskan Komitmen Jaga Lahan Pertanian Nasional
Indonesian Govt Increase Food Production across the Country
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya mendorong investasi sekaligus menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) nasional. Menurutnya, keberadaan lahan pertanian merupakan fondasi ketahanan pangan nasional yang tidak boleh dikompromikan.
Hal itu disampaikan Mentan Amran Sulaiman saat menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat (Jabar) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI (Kementan) pada Rabu (13/8).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sektor pertanian, perkebunan, hilirisasi, serta peningkatan produksi padi dan pangan serta potensi investasi khususnya di Jawa Barat.
“Bapak Gubernur menyampaikan bahwa di Subang akan dibangun pabrik mobil dengan nilai investasi sekitar Rp33 triliun. Kebetulan, sebagian lahan yang direncanakan merupakan lahan persawahan," katanya.
Pemerintah bersama Pemprov Jabar, kata Mentan Amran, akan menyelesaikan kendala tersebut agar investasi tetap berjalan dan lapangan kerja terbuka.
Kendati demikian, jika terjadi alih fungsi lahan pertanian, pemerintah menegaskan bahwa lahan tersebut harus diganti minimal tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihkan agar petani tetap memiliki lahan pengganti yang layak.
Mentan Amran mengatakan tidak menutup investasi yang masuk ke Indonesia, karena berpeluang membuka lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Namun hal ini diminta untuk tidak menggangu luasan lahan pertanian.
“Saat ini kami gencar melakukan peningkatan produksi, bisa kita lihat data produksi beras kita saat ini tertinggi sepanjang sejarah, jadi lahan pertanian yang ada optimalkan untuk mengejar target produksi kita,” kata Mentan.
Produksi Pangan Jabar
Selain itu, pada pertemuan tersebut, Mentan Amran juga sekaligus mengecek capaian produksi pangan Provinsi Jawa Barat yang saat ini menempati peringkat ketiga nasional.
Dia meminta agar ke depan produksi pangan di Jawa Barat terus ditingkatkan. Kementan siap memberikan dukungan penuh, baik melalui pendampingan teknis, bantuan sarana dan prasarana, maupun program intensifikasi dan ekstensifikasi, guna memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.
“Produksi pangan Jabar sudah cukup tinggi, peringkat ke tiga.Tapi kalau bisa, Pak Kadis bantu akselerasi lagi supaya bisa jadi peringkat pertama,” kata Mentan Amran.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan agenda utama yang dibahas pada pertemuan dengan Mentan Amran yakni penghijauan lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan investasi di wilayah Kabupaten Subang yakni Vinfast dan BYD.
“Tadi sudah disebutkan, di areal itu ada lahan LP2B, tetapi sesungguhnya areal sawahnya sudah tidak ada. Secara data, LP2B-nya masih ada di peta tata ruang Jawa Barat sehingga hari ini kami ingin melakukan penyelarasan agar investasi berjalan dan lahan pertanian tergantikan,” katanya.
Tidak hanya itu, Dedi mengatakan Kementan dan Pemda Jabar sepakat memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, hilirisasi, dan pembukaan lapangan kerja khususnya di Jabar.
“Kami sepakat menjalankan rekomendasi strategis dari Pak Menteri untuk mengganti lahan LP2B yang terdampak dengan luasan tiga kali lipat. Ini bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan, mendukung investasi, dan menumbuhkan ekonomi daerah,” tukas Gubernur Dedi. [esap/timhumas bppsdmpkementan]
Jakarta [B2B] - The role of agricultural training center as the Technical Implementation Unit [UPT] of Indonesian Agriculture Ministry across the country such as the Agricultural Training Center or the BBPP seeks to improving the competence and welfare of Indonesian farmers
The objective of the Indonesia Agriculture Ministry or the Kementan is to increase production and productivity, increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reduce the effect of greenhouse gases, and increase the income of farmers in irrigated areas and swamp areas.
Indonesian Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman stated that the government´s commitment to developing agriculture, especially in the development of advanced, independent and modern agricultural human resources.
“The goal is to increase the income of farming families and ensure national food security. Farmer regeneration is a commitment that we must immediately realize," Minister Sulaiman said.
He stated that increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reducing the greenhouse gas effect and increasing farmers´ income in irrigated areas and swamp areas.
He reminded about the important role of vocational education, to produce millennial farmers who have an entrepreneurial spirit.
"Through vocational education, we connect campuses with industry so that Polbangtan graduates meet their needs and are ready for new things," Sulaiman said.
The objective of the Indonesia Agriculture Ministry is to increase production and productivity, increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reduce the effect of greenhouse gases, and increase the income of farmers in irrigated areas and swamp areas.
The target is to increase cropping intensity through irrigation rehabilitation, revitalization and modernization activities, the realization of a sustainable irrigation system through the revitalization of irrigation management, increasing institutional strengthening, as well as increasing the capacity and competence of human resources in irrigation management and increasing production and productivity.
Increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reducing the greenhouse gas effect and increasing farmers´ income in irrigated areas and swamp areas.
The main objective is to increase motivation for agricultural extension workers, agricultural extension centers, farmer groups, women farmer groups and farmer economic groups in agribusiness-oriented farming.
