Swasembada Pangan, Kementan Tingkatkan Kapasitas Petani dan Penyuluh

Indonesian`s West Papua Increase Capacity Building of Agriculture HR

Reporter : Kemal Agus Praghotsa
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Swasembada Pangan, Kementan Tingkatkan Kapasitas Petani dan Penyuluh
KAPASITAS PENYULUH: Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi [duduk ke-3 kanan] bersama Kadistan Mansel, Yulius Indwek dan Kepala Distrik Oransbari, Yakobus Ramar serta para penyuluh BPP Oransbari [Foto: BPPSDMP/Pito]

Ransiki, Papua Barat [B2B] - Pemerintah berupaya mewujudkan kembali pencapaian swasembada pangan pada 1984, yang ditempuh Kementerian Pertanian RI dengan meningkatkan kapasitas SDM pertanian khususnya petani, penyuluh dan praktisi pertanian.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM pertanian pada era industri 4.0, maka operator pertanian harus menyesuaikan dengan inovasi teknologi yang tengah berkembang. 

"Kita manfaatkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, maka kesejahteraan petani juga terangkat," kata Mentan Syahrul.

Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] menegaskan bahwa pada 1984, Presiden Soeharto meraih penghargaan dari Badan Pangan Dunia [FAO} karena berhasil membawa Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi berhasil swasembada pangan.

"Kenapa kita impor? Jumah penduduk kita besar. Konsumsi kita tinggi, per kapita per tahun 129 kilogram. Saat ini kita juga impor terbesar," katanya di Kabupaten Manokwari Selatan [Mansel], Provinsi Papua Barat pada Penguatan Peran dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] di BPP Oransbari, Kampung Margomulyo, Distrik Oransbari, Kamis [17/6].

Saat ini, kata Dedi, produktivitas pertanian kita 5,1 ton per hektar apabila ingin kembali swasembada pangan, maka dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, produktivitas harus meningkat menjadi 10,2 ton per hektar. Pasalnya, sudah 15 tahun tingkat produktivitas pertanian Indonesia tidak beranjak dari 5,1 ton per hektar.

Kiat Soeharto? Saat itu, pemerintah menggencarkan kegiatan Bimbingan Massal [Bimas] bagi penyuluh di seluruh Indonesia. "Penyuluh diperbanyak untuk membimbing petani. Dua program pentingnya, Bimas dan Intensifikasi Massal [Inmas] berupa pengelolaan sawah secara intensif melalui Panca Usaha Tani."

Menurutnya, Panca Usaha Tani adalah pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan tepat dan berimbang, pengendalian hama penyakit dan pengairan yang baik. 

"Saat itu, produktivitas pertanian kita 2,5 ton per hektar lalu naik pada 1984 menjadi 4,9 ton per hektar. Meningkat dua kali lipat. Produksi beras berlimpah dan mencukupi kebutuhan pangan nasional. Indonesia pun swasembada pangan," tutur Dedi.

Berkaca pada hal itu, peningkatan produktivitas adalah hasil kinerja penyuluh dan petani Indonesia. "Tanpa mereka tidak mungkin produktivitas pertanian kita meningkat. Tidak mungkin swasembada," tegas Dedi.  

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Mansel, Yulius Indwek menegaskan siap implementasikan peningkatkan kapasitas SDM penyuluh dan petani di wilayahnya untuk menggenjot produktivitas pertanian. 

"Kami memang core ekonominya adalah sektor pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan, hortikultura maupun peternakan. Kami siap menggenjot produktivitas pertanian di Manokwari Selatan," tegas dia.

Kepala Distrik Oransbari, Yakobus Ramar juga menyatakan hal senada. Ia siap membangun sektor pertanian di wilayahnya bersama penyuluh dan petani agar produktivitas pertanian mereka semakin meningkat. 

"Saya mendukung penuh dan berkomiten akan bekerja keras mewujudkan swasembada pangan, minimal di distrik kami," kata Yakobus Ramar. [Cha]

South Manokwari of West Papua [B2B] - Indonesian government in the next five years prioritizes the development of human resources that are ready to face globalization in the era of industrialization 4.0, carry out its role to develop millennial farmers who understand information and communication technology, according to the senior official of the agriculture ministry.