Kapuas, Kalteng [B2B] - Balai Besar Pelatihan Pertanian [BBPP] selaku unit pelaksana teknis [UPT] dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] Kementerian Pertanian RI senantiasa menjaga komitmennya melahirkan SDM pertanian yang berdaya saing, maju, mandiri dan modern. 

Upaya tersebut menjadi komitmen Kementan bagi SDM pertanian di Kalimantan seperti dilakukan BBPP Binuang, dengan menggelar pelatihan bagi petani dan penyuluh di kawasan Food Estate Kalimantan Tengah [Kalteng].

Pelatihan dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalteng mengusung tema Pelatihan Tematik Berbasis Korporasi mendukung Food Estate Kalteng Angkatan X bagi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani pada 2 - 4 Juni 2022. 

Peserta pelatihan adalah pengurus dan petugas pendamping Gapoktan Bersama dan Duta Petani Milenial [DPM] yang sudah menjalankan aktivitas Kelembagaan Ekonomi Petani [KEP] sebagai cikal bakal Korporasi Petani di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Pelatihan diikuti 30 peserta dari kedua lokasi food estate di Kalteng.

Kepala BBPP Binuang, Yulia Asni Kurniawati mengatakan tujuan pelatihan meningkatkan kapasitas kelembagaan petani untuk membentuk KEP berbasis agribisnis yang berbadan hukum di kawasan Food Estate Kalteng. Juga  meningkatkan kemampuan KEP mengelola usahatani melalui pengembangan bisnis plan, kemitraan usaha dan administrasi keuangan.

Upaya tersebut sejalan harapan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa orientasi pembangunan pertanian saat ini mendasarkan pada sistem agribisnis. Peranan kelembagaan petani sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. 

Kelembagaan petani di pedesaan, katanya, berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, pasar dan adopsi inovasi pertanian.

"Keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani," kata Mentan.

Hal senada dikemukakan Kepala BPPSMDP Kementan, Dedi Nursyamsi bahwa Korporasi Petani memerlukan percepatan adopsi modernisasi pertanian oleh petani; memfasilitasi pengembangan agroindustri melalui penyuluhan pelatihan dan pendidikan; membangun usaha tani berskala ekonomi berorientasi pasar dan kawasan, sebagai sinergi manajemen sistem hulu ke hilir.

Kabalai Binuang, Yulia AK mengharapkan KEP dapat mempermudah petani untuk menjangkau akses ke sumber permodalan, sarana dan prasarana pertanian, asuransi pertanian, layanan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang tentu saja perlu kolaborasi antar penyuluh (pemerintah, swasta dan swadaya) dalam kegiatan pembinaannya. 

"Selain itu, hadirnya KEP diharapkan dapat menumbuhkan petani-petani milenial yang dapat mendongkrak produksi strategis nasional karena tidak hanya kemandirian pangan yang menjadi sasaran akhir, perlu juga produk pertanian kita berorientasi ekspor," katanya. 

Saat diminta pendapat terkait KEP, Widyaiswara BBPP Binuang, Tota Totor Naibaho menjelaskan bahwa KEP merupakan organisasi yang melaksanakan  kegiatan usahatani dari hulu ke hilir yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun  tidak berbadan hukum berupa koperasi atau badan usaha milik petani lainnya. 

"Setiap pengurus KEP atau Gapoktan harus sudah terampil dalam pembukuan dan administrasi keuangan organisasi," kata Tota TN.

Diakuinya, mengembangkan kawasan Food Estate Kalteng harus dengan penuh keuletan, karena kita membangun peradaban manusia yang dulunya fokus dengan cara konvensional menuju smart farming.

"Jadi harus penuh dengan kesabaran dan konsistensi yang kuat di dalam diri pengurus-pengurus Gapoktan Bersama agar tercipta KEP yang kuat dan mampu mensejahterakan semua anggota," katanya lagi. [Tota/Agus]