Bogor, Jabar [B2B] - Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo berulangkali mengingatkan bahwa setiap insan pertanian dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan program dan strategi yang dilaksanakan, untuk mencapai target pembangunan pertanian nasional. 

"Harus menaati peraturan dan standar operasional presedur atau SOP yang berlaku serta tidak melakukan korupsi," kata Mentan Syahrul.

Prinsip-prinsip tersebut, katanya, merupakan langkah strategis yang mendasar dan harus dilaksanakan demi mewujudkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementan.

Seruan Mentan Syahrul mengemuka pada Pertemuan Koordinasi Hukum dan Organisasi lingkup BPPSDMP di Bogor, Jabar, belum lama ini, yang dibuka oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi.

Dedi Nursyamsi menekankan pentingnya adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Apa pun tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, maka insan-insan pertanian haruslah menjadi pribadi yang pantang menyerah, serta mampu mengatasi segala kendala dan tantangan.

"Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas SDM setiap insan pertanian akan terus diasah sehingga mampu menghadapi segala tantangan di masa depan," katanya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi, menurut Dedi Nursyamsi, bukan hanya merupakan tugas tim reformasi birokrasi, juga merupakan tanggung jawab dan komitmen pimpinan unit kerja bersama jajarannya menuju pemerintahan good governance. 

Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah yang hadir secara virtual menambahkan strategi utama untuk mewujudkan SDM pertanian profesional, mandiri, berdaya saing dengan jiwa wirausahawan dengan memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern.

"Langkah tersebut ditempuh melalui upaya memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif; sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing dan reformasi birokrasi," katanya.

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian [BBPP] Binuang  Yulia Asni Kurniawati menegaskan komitmen jajarannya selaku Unit Pelaksana Teknis [UPT] di Kalimantan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik [good governance] yang dituntut melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

"Diperlukan langkah-langkah mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan efektif dan efisien," kata Yulia AK.

Mendukung komitmen BPSDMP Kementan, katanya lagi, tim reformasi birokrasi BBPP Binuang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Purnadi.

Menanggapi hal itu, Purnadi menegaskan komitmennya pada pelaksanaan PMPRB pada UPT merupakan bagian dari pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi [PMPRB] BPPSDMP.

"Pelaksanaan delapan area perubahan harus dilaksanakan dan diimplementasikan di BBPP Binuang," katanya. [Tota/Irfan/Agus]