Program Food Estate Kalteng Antisipasi Restriksi Pangan Global

Indonesia Developing the Food Estate in Central Borneo Province

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Program Food Estate Kalteng Antisipasi Restriksi Pangan Global
SOSIALISASI: Food Estate Kalteng mengembangkan komoditas padi, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Luasan per kluster sekitar 1.000 hektar melakukan pendekatan pertanian dari hulu ke hilir [Foto: BPPSDMP]

Palangkaraya, Kalteng [B2B] - Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan pangan impor khususnya gandum sebagai bahan baku tepung terigu, sehingga harus mengandalkan diversifikasi pangan lokal. Pengembangan lumbung pangan [food estate] di Provinsi Kalimantan Tengah  merupakan antisipasi terhadap restriksi pangan global oleh negara eksportir gandum dan tepung terigu di Eropa Timur seperti Rusia, Kazakhstan dan Ukraina.

Hal itu dikemukakan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi di Palangkaraya, Jumat [2/10] pada kegiatan sosialisasi pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah yang implementasinya dimulai Oktober 2020 melalui pemantauan, pengecekan dan evaluasi lapangan yang dilakukan secara menyeluruh.

Di hadapan sejumlah petani, penyuluh, praktisi, para pemangku kepentingan dari Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, lokasi Food Estate Kalteng, Dedi Nursyamsi mengingatkan pentingnya membangun komunikasi, meningkatkan sinergi dan sinkronisasi semua pihak yang terlibat mendukung pengembangan Food Estate Kalteng.

“Food Estate menjadi program sangat super prioritas. Implementasi food estate akan dimulai awal Oktober ini. Untuk itu, pengecekan dan evaluasi kesiapannya harus dilakukan secara menyeluruh," kata Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian - Kementerian Pertanian RI [BPPSDMP].

Dia pun menguraikan tren restriksi pangan oleh negara eksportir gandum. Kazakhstan batasi ekspor gandum maksimal 200.000 ton dan tepung terigu 70.000 ton. Rusia membatasi ekspor gandum maksimal tujuh juta ton pada April - Juni 2020. Pembatasan ekspor gandum juga dilakukan Ukraina dengan slot 20,2 juta ton untuk periode 2019/2020.

“Indonesia tidak boleh lagi tergantung pangan impor. Kita harus bisa menyediakan sendiri. Program Food Estate Kalteng harus sukses sebagai jawaban atas restriksi pangan global. Penguatannya kini terus dilakukan termasuk melalui sosialisasi lanjutan ini,” kata Dedi.

Menurutnya, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan bahwa Food Estate Kalteng akan mengembangkan komoditas padi, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Luasan per kluster sekitar 1.000 hektar melakukan pendekatan pertanian dari hulu ke hilir. Luas potensial 164.600 hektar, luas fungsional 85.450 hektar dan sisa luas fungsional 79.100 hektar.

“Mendukung food estate, Kementan menyuntik anggaran melalui mesin pertanian, pupuk, center of excellence, pengembangan hortikutura, juga SDM pertanian. Output kegiatan pendampingan berupa pengadaan sarana dan prasarana di KostraTani dan Kostrada," katanya.

Kelebihan utama Food Estate Kalteng, mengakomodir kepentingan petani dari hulu ke hilir, dikembangkan secara bisnis dan menguntungkan. Kelak, petani tidak boleh lagi menjual gabah, namun sudah menjadi beras, agar petani meraih laba maksimal. "Semakin ke hilir, laba bagi petani mestinya lebih besar."

Petani food estate didorong berkelompok menjalankan aktifitas bisnis menuju pengembangan korporasi petani. Setiap unit aktivitas bisnis dilakukan oleh kelompok tani [Poktan] dan Gapoktan. Selain padi, petani didorong mengembangkan tanaman hortikultura dan peternakan seperti sayuran, buah, itik dan ikan yang direkomendasi adalah ikan haruan dan lele.

"Meskipun lahan gambut atau rawa, tetap kompetitif dan menjanjikan asalkan dilakukan sungguh-sungguh. Selain tanaman pangan dan hortikultura maka itik dan ikan bisa pula dikembangkan," kata Dedi Nursyamsi. [Cha]

Palangkaraya of of Central Borneo [B2B] - Central Borneo province has been chosen as the site for Indonesia´s new food barn to be established under the government´s food estate program, said Agriculture Minister Syahrul Yasin Limpo. For the first phase of the program, which encompasses the initial construction of the food barn, the government has provided land in the Pulang Pisau regency.