KERJA keras petani Kuala Kampar mengembangkan padi sawah dan padi ladang di lahan gambut patut diacungi jempol. Tetesan keringat mereka terhampar pada 5.000 hektar padi menguning siap panen, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan penduduk di Pulau Mendol atau Pulau Penyalai sehingga tidak lagi tergantung pada suplai beras dari luar pulau.

Tujuh suku dan etnis bersaling silang kepentingan di pulau seluas 30.000 hektar. Penduduk mayoritas adalah suku hutan - mereka lebih suka disebut sebagai penduduk asli - hidup harmoni dengan pendatang dari Melayu, Jawa, Bugis, Minangkabau, Batak dan warga keturunan China. Tak pernah terdengar keributan dan sengkarut, semua bermuara pada keragaman.

Mereka menunjukkan persatuan NKRI, bekerja bahu-membahu mengubah tanah gambut menjadi lahan pertanian. Bukan hal mudah memang, karena gambut merupakan lahan jenuh yang tergenang air dan mengandung bahan tanaman yang membusuk, menumpuk hingga ketebalan 30 meter setelah terkumpul dalam jangka waktu lama. Lahan gambut di situ merupakan bagian kecil dari lahan gambut dunia yang mencakup tiga persen luas daratan muka Bumi.

Keletihan melakukan perjalanan dari Merauke di Provinsi Papua dan Provinsi Lampung ke Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau, tidak terlihat pada raut wajah Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman. Hanya tampak suka cita setelah menyaksikan hamparan padi menunduk berisi miliaran bulir gabah siap dituai, sang menteri menyadari beratnya tantangan mengubah tanah gambut menjadi lahan pertanian untuk padi.

Kuala Kampar sebagai salah satu dari 12 kecamatan di Kabupaten Pelalawan, berada di sebuah pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Mendol atau Pulau Penyalai. Untuk mencapai Kuala Kampar harus menaiki speedboat selama empat jam dari Pangkalan Kerinci, ibukota kabupaten ke Teluk Dalam di Pulau Mendol.

"Kami akan support mekanisasi full, tolong pak bupati dan gubernur koordinasi untuk membangun pertanian di sini. Sesuai instruksi presiden untuk membangun dari pinggir, kementerian ingin petani di sini bisa tiga kali tanam dalam setahun. Saya targetkan lahan tanam di sini 50.000 hektar setahun," kata Mentan usai melakukan panen secara simbolis dengan combine harvester pada Jumat (17/2).

Tampak di meja utama Gubernur Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Pelalawan HM Harris, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung, Kapolda Riau Irjen Zulkarnain, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Nurendi, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Riau Ferry HC, sementara Mentan hanya didampingi Tenaga Ahli Sam Herodian.

Peluang dan Tantangan
Bupati HM Harris mengatakan lahan sawah eksisting luasnya sekitar 5.000 hektar berada pada dataran fluvio-marin dan sebagian kecil pada dataran pasang surut lumpur. Hamparan sawah umumnya tanpa galangan. Tipe luapan pasang pada lahan sawah ini termasuk tipe C, maksudnya lahan tidak pernah terluapi air pasang dan air tanah kurang dari 50 cm, dan tipe luapan D atau lahan tidak pernah terluapi air pasang dan air tanah lebih 50 cm. Sementara tipe luapan A menandakan lahan selalu tertutup air pasang, dan tipe luapan B hanya terluapi oleh pasang besar.

Tanah gambut pada dataran gambut memiliki kedalaman sedang sampai dalam, sekitar dua hingga empat meter dengan tingkat kematangan gambut sedang (hemik) sampai matang (saprik) dengan PH 4,5 atau sangat masam, hal itu tampak pada air parit di tepi sawah yang berwarna hitam kecoklatan. Penggunaan lahan umumnya untuk kebun campuran seperti kelapa, pinang dan buah-buahan. Di bagian tengah dataran gambut masih berupa hutan gambut yang menjadi penyimpan air dan mengalirkannya ke Sungai Senang, Sungai Gantung, Sungai Selamet dan Sungai Cina.

"Sumber air dari hutan gambut berpotensi meningkatkan indeks pertanaman padi sawah yang saat ini ditanami satu kali dalam setahun atau IP100 dengan produksi 3,5 hingga empat ton gabah kering giling per hektar," kata kepala dinas Ferry HC kepada B2B.

Menurut penduduk setempat, Sakir, sebagian lahan dimiliki oleh pemilik lahan dari luar Pulau Mendol yang datang hanya pada saat tanam dan panen padi. Karena kurangnya, tenaga kerja maka rata-rata seorang petani harus menggarap lahan sangat luas, hingga lima hektar. Hal itu membuat upah buruh panen padi dapat mencapai sekitar 30% dari hasil panen.

Sementara cita rasa dan kelenturan nasi di lahan gambut tidak bakal dijumpai di tempat lain di Indonesia. "Mirip nasi pera' tapi warnanya putih bersih. Tidak lengket di tangan. Makan nasi Kuala Kampar kayaknya lebih enak pakai sayur atau daging berkuah," kata Rico Simanjuntak, staf Humas Kementan yang mendampingi wartawan di Kuala Kampar.

Tepis Stigma Asing
Sebagaimana diberitakan luas di media massa nasional, negara-negara maju berupaya melemahkan komoditas ekspor pertanian Indonesia, karena dinilai mengancam kepentingan ekonomi mereka di pasar global melalui protes dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lobi hingga campur tangan asing pada penyusunan regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No 57/2016 juncto PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

"Terbitnya PP Nomor 57 tahun 2016 diduga kuat bertujuan menjatuhkan bisnis kelapa sawit di Indonesia yang berpotensi mengancam kelangsungan hutan tanaman industri atau HTI dan perkebunan kelapa sawit," Ketua Umum Himpunan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI) Supiandi Subiham kepada pers di Jakarta pada pertengahan Desember 2016 (13/12).

PP tersebut merupakan produk hukum turunan dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32/2009 yang berpotensi mengancam dua bisnis nonmigas utama penghasil devisa bagi Indonesia dari ekspor tanaman akasia dan kelapa sawit.

"Regulasi tersebut kontraproduktif, setelah menetapkan kawasan lindung seluas 30% dari seluruh kesatuan hidrologi gambut dan masalah fungsi lindung apabila ketebalan mencapai tiga meter," kata Supiandi yang didampingi Ketua Bidang Kajian Kebijakan Pertanian Agronomi, Baran Wirawan; dan Sekretaris Jenderal Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Husnain.

Petani Kuala Kampar berhasil menepis stigma asing yang menuding Indonesia gagal memanfaatkan potensi lahan gambut, dan hasilnya terbukti dengan mengembangkan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, beras secara mandiri dan surplus produksi dimanfaatkan untuk ekspor ke negara tetangga.

"Indonesia harus rebut potensi ekspor beras ke Singapura dan Malaysia, dari sini hanya 2,5 jam saja, sementara mereka impor dari Pakistan butuh waktu setengah hari. Kita bisa ekspor sambil menanam lalu lempar ke sana, negara pun dapat devisa karena jasa petani di sini," kata Mentan.