Jakarta [B2B] - Peternak dalam negeri dalam tiga tahun terakhir ini benar-benar tengah mendapat ujian berat. Setelah dua tahun terakhir harus menghadapi situasi wabah Covid-19 yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Tahun ini, peternak kembali mengalami cobaan yang tak ringan dengan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku [PMK].

Ketika peternak siap panen menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa wilayah sentra peternakan, didapati ternak sapi potong dan sapi perah terjangkit virus PMK, bahkan kini penyebarannya di Indonesia kian meluas. Diperkirakan, hampir 19 provinsi sudah terjadi wabah PMK.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau [PPSKI] Nanang P Subendro mengakui menjelang Idul Adha banyak sekali kendala yang harus dihadapi peternak. Bahkan situasi perkembangan PMK yang menyerang ternak sangat masif.

“Saat ini sudah 19 provinsi lebih mencakup 200-an kabupaten dan kota terjangkit PMK. Bahkan di Jawa, zona merah semua,” katanya pada webinar Forum Wartawan Pertanian [Forwatan] bertajuk ´Idul Adha Dibayang-bayangi PMK, Amankah?´ di Jakarta, Kamis [30/6].

Karena itu, katanya lagi, Hari Raya Idul Adha yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban, mestinya peternak menikmati kenaikan harga 10% hingga 25% dari harga normal justru yang terjadi melorot ke 10% hingga 25%. Belum lagi jika ada ternak sapi yang terpapar, maka peternak akan memotong paksa.

“Dipotong paksa itu penurunannya luar biasa, sapi yang harganya sekitar Rp25 juta turun menjadi Rp10 juta hingga Rp8 juta per ekor. Ini yang membuat peternak sangat terpukul,” katanya.

Kompensasi bagi Peternak
Bahkan dengan adanya kebijakan lockdown ternak di Pulau Jawa, menurut Nanang, memaksa peternak tidak bisa menjual ke luar daerah, terutama kota besar seperti DKI Jakarta dan Bandung.

“Kondisi ini membuat panic buying di kalangan peternak, sehingga terpaksa menjual sapi dengan harga murah,” sesalnya.

Guna menolong peternak yang tertimpa musibah PMK, Nanang mengatakan, pihaknya telah meminta kepada pemerintah memberikan kompensasi, berupa santunan atau ganti rugi, khususnya bagi ternak yang terinfeksi PMK.

Karena jumlah ternak yang terpapar PMK diperkirakan sangat banyak, PPSKI juga meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapenas) memberikan penugasan kepada Bulog menampung ternak agar bisa menjadi buffer stock daging di dalam negeri.

“Sapi yang dipotong paksa tersebut nanti menjadi buffer stock Bulog, daripada impor daging dari India,” katanya.

Bahkan, lanjut Nanang, membeli daging atau ternak yang tertular PMK dari peternak ada dua keuntungan. Pertama, pemerintah tidak perlu membuang devisa. Kedua, ikut membantu peternak yang sedang dilanda musibah.

Dukungan Bulog
Terkait hal ini, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan, sebagai regulator pemerintah, seluruh BUMN, bukan hanya Bulog, juga Berdikari pasti akan siap sepanjang mendapat penugasan pemerintah. Kendati demikian, perlu juga dipikirkan, baik dari sisi konsumen dan edukasi mengenai PMK.

Sementara terkait importasi daging, Iqbal mengatakan, merupakan kebijakan pemerintah untuk menutupi kekurangan daging sapi dalam negeri, agar masyarakat bisa mendapat daging dengan harga lebih murah.

“Pada prinsipnya importasi daging kerbau merupakan substitusi terhadap kebutuhan daging secara umum, baik daging sapi maupun daging kerbau,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor daging kerbau beku sebanyak 100.000 ton pada 2022. Impor daging tersebut sebagai alternatif bagi konsumen dalam memenuhi ketersediaan akan daging serta menjaga stabilisasi harga daging di tingkat konsumen.

Iqbal mengakui, India dari sisi negaranya memang  masih belum terbebas PMK, tetapi beberapa zona di negara tersebut sudah bebas PMK. Namun disisi lain, negara Bollywood tersebut juga telah mengekspor daging kerbau beku ke lebih dari 70 negara.

“Jadi kalau kita lihat dari beberapa negara, banyak yang melakukan importasi daging kerbau dari India, sebetulnya bisa dikatakan bahwa daging kerbau India relatif aman,” ujarnya.

Untuk menjamin keamanan daging India, Bulog juga melakukan tes PCR terhadap daging kerbau yang masuk ke Indonesia. Hal ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa daging tersebut aman dikonsumsi.

“Kami yakinkan prosesnya, pemotong kerbau di India sangat higienis, mulai dari proses pemilihan, penyembelihan, pengemasan, pelayuan dan pengemasan,” tuturnya.

Daging Kurban
Sementara itu soal apakah hewan yang terjangkit PMK menenuhi syariat dikurbankan, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, Tri Chandra Aprianto mengatakan, hewan yang memenuhi syarat untuk daging kurban adalah harus sehat.

“Apakah gejala klinis ini masih memenuhi syarat? Karena selama ini dari berbagai kajian kitab kuning, dasarnya harus sehat,” jelasnya.

Tri Chandra menambahkan, PBNU merekomendasikan kepada pemerintah untuk terlibat langsung dalam mematikan kesehatan hewan yang dijadikan kurban. Selanjutnya, pemerintah perlu segera mengadakan disinfeksi dan vaksinasi terhadap ternak yang belum tertular PMK.

Bukan hanya itu, pemerintah harus segera menyosialisasikan dengan berbagai cara yang efektif kepada peternak  untuk mencegah penyebaran PMK.

“Rekomendasi terakhir pemerintah, perlu memberikan bantuan finansial kepada para peternak kecil yang terdampak PMK,” tegasnya.