Kementan Bentuk 3 Korporasi dari 8 Gapoktan Bersama di `Food Estate` Kalteng
Indonesia Developing the Food Estate in Central Borneo Province
Reporter : Kemal Agus Praghotsa
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Palangkaraya, Kalteng [B2B] - Tim Gugus Tugas Food Estate Kalteng [FEK] dari Kementerian Pertanian RI bersama penyuluh Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas sosialisasi kepemilikan saham dan calon dewan direksi. Dilanjutkan konsolidasi calon perwakilan dari Gapoktan Bersama pada struktur korporasi serta menyusun rencana kerja dan pemetaan wilayah mengantisipasi masa panen dan koordinasi dengan offtaker.
Langkah-langkah penting tersebut menindaklanjuti sukses Kementan mengembangkan FEK, yang ditargetkan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menjadi role model pengembangan kawasan lumbung pangan baru [food estate] di tingkat nasional.
“Food Estate itu berarti kita tingkatkan produktivitas. Tidak single comodity, tetapi berbagai komoditas harus terkait di dalamnya, menggunakan mekanisasi, tetapi manusia tetap menjadi bagian dari kekuatan yang ada, terutama masyarakat setempat,” kata Mentan Syahrul pada Kamis [4/2].
Mentan berharap tiap komponen komoditas pertanian di Kalteng dapat memiliki nilai ekonomi, serta meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup para petani.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi memaparkan perkembangan pengembangan kawasan FEK berbasis korporasi petani.
"Langkah pertama, transformasi kelembagaan petani dari Gapoktan menjadi Gapoktan Bersama di kawasan food estate berbasis korporasi petani di Kalteng, yang berkonsolidasi membentuk korporasi petani," kata Dedi.
Menurutnya, pembentukan korporasi petani di FEK telah dimulai sejak 14 November 2020 hingga terbentuk Gapoktan Bersama. Dari delapan Gapoktan Bersama yang terbentuk. "Nantinya akan dibentuk tiga korporasi yang kepemilikan sahamnya adalah petani anggota Gapoktan Bersama."
Dia menambahkan, dalam proses pembentukan badan hukum korporasi petani, telah dilakukan pendampingan melalui Workshop Pembentukan Korporasi Petani di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Hadir tim dari Kementan selaku Tim Gugus Tugas, dinas pertanian kabupaten, pengurus Gapoktan Bersama, notaris dan BUMN Klaster Pangan.
"Workshop untuk sosialisasi tahapan pembentukan korporasi petani berbadan hukum, fasilitasi bisnis korporasi petani dan menjelaskan kerja sama bisnis antara Gapoktan Bersama dengan offtaker BUMN Klaster Pangan," kata Dedi Nursyamsi.
Saat ini, katanya lagi, di tiap kawasan dipersiapkan dokumen sebagai prasyarat pembentukan korporasi dengan pendampingan oleh Tim Gugus Tugas Kementan, yang diharapkan rampung pada minggu ketiga Februari 2021.
Dalam kerangka tersebut, Tim Gugus Tugas melakukan pembentukan korporasi petani di wilayah klaster Pulang Pisau, yang dihadiri perwakilan Gapoktan Bersama, penyuluh dan pendamping, dengan menekankan beberapa hal menyangkut persiapan dalam waktu dekat.
Pertama, sosialisasi kepada petani sebagai anggota Gapoktan Bersama yang akan menjadi pemegang saham dari kepemilikan korporasi. Kedua, menetapkan calon direksi dalam struktur organisasi korporasi tiap kawasan.
"Ketiga, konsolidasi calon perwakilan dari Gapoktan Bersama yang akan bergabung dalam struktur organisasi korporasi. Keempat, menyusun rencana kerja dan pemetaan wilayah yang akan memasuki musim panen, selanjutnya disampaikan pada offtaker," kata Dedi lagi.
Sebagaimana diketahui, terkait jadwal panen di kawasan FEK telah dilakukan koordinasi terkait model kerjasama bisnis gabah/beras dengan BUMN Klaster Pangan. PT RNI selaku leader menyatakan siap sebagai offtaker serta membeli benih dan gabah hasil produksi Gapoktan Bersama. [Cha]
Palangkaraya of Central Borneo [B2B] - Indonesian government in the next five years prioritizes the development of human resources that are ready to face globalization in the era of industrialization 4.0, carry out its role to develop millennial farmers who understand information and communication technology, according to the senior official of the agriculture ministry.