Samarinda, Kaltim [B2B] - Widyaiswara [WI] pada Kementerian Pertanian RI sebagai bagian dari 5.400 WI di seluruh Indonesia ke depan, dituntut kemampuan pengembangan kompetensi yang mengarah pada ASN Merdeka Belajar.

Acuannya, Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi [Permenpan RB] No 22 tahun 2014 menjadi Permenpan RB No 42 tahun 2021.

Hal itu dikemukakan Kepala Puslatbang KDOD LAN, Muhammad Aswad pada kegiatan Sharing Session WI se-Kalimantan bertajuk ´Diskusi Teknis Jabatan Fungsional Wisyaiswara´ di Samarinda, Kalimantan Timur [Kaltim] pada Jumat [21/10] dihadiri 22 peserta dari instansi terkait di antaranya Kepala BBPP Binuang, Yulia Asni Kurniawati.

Menurut Muhammad Aswad saat ini tercatat 5.400 WI, 3.354 WI di kementerian, termasuk Kementan; 598 WI di Lembaga Pemerintah Non Kementerian [LPNK]; 1.355 WI tingkat provinsi dan 93 WI tingkat kabupaten dan kota.

"Aturan Permenpan RB No 42 tahun 2021 menegaskan bahwa Jabatan Fungsional WI harus memenuhi kegiatan minimal untuk kenaikan jenjang, yang kemudian dikaitkan dengan uji kompetensi," katanya.

Upaya tersebut sejalan harapan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo pada WI yang merupakan ASN yang untuk kenaikan jenjang yang kemudian dikaitkan dengan uji kompetensi.

"Widyaiswara seperti halnya dosen, guru dan penyuluh pertanian merupakan agen utama dalam transfer of knowledge bagi para petani. Selain itu, juga harus mampu memberikan motivasi kepada petani," katanya.

Menurut Mentan Syahrul, hasil dari berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang sudah diterima para WI, harus diteruskan kepada petani termasuk pengusaha agribisnis agar mampu memberikan nilai tambah dalam peningkatan produksi dan pendapatan petani.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi bahwa WI sangat berperan bagi peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian.

"Kita berada di dunia praktisi langsung. Tidak hanya memotivasi, juga harus mampu berbicara hingga pasca panen. Bagaimana mengelola produksi turunan maupun olahan. Bagaimana market-nya hingga mencapai pasar di mancanegara," katanya.

Dedi Nursyamsi menambahkan, WI harus mampu meningkatkan wawasan, kapasitas dan kemampuan melalui berbagai pelatihan, seminar, magang dan program lain agar mampu menjawab tantangan sektor pertanian.

Kepala BBPP Binuang, Yulia Asni Kurniawati menegaskan komitmen jajaran pada Balai Besar Pelatihan Pertanian [BBPP] Kementan akan mematuhi dan melaksanakan Permenpan RB No 42 tahun 2021.

"Permenpan RB tersebut memberi peluang kenaikan kelas jabatan yang memberikan banyak keuntungan bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara serta beberapa aturan mengenai synchronous dan asynchronous," katanya.

Aturan tersebut, kata Yulia AK, menyesuaikan model pembelajaran yang bisa dihargai sebagai angka kredit dan juga sekaligus menjadi penghitung jam wajib mengajar bagi WI.

Kegiatan Sharing Session Widyaiswara di Samarinda oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah - Lembaga Administrasi Negara [Puslatbang KDOD LAN] dihadiri 22 peserta dari BBPP Binuang mewakili Balai Besar Pelatihan Pertanian [BBPP] Kementan, Bapelkes Kaltim, Dinas Pangan TPH Kaltim, BPSDM Kalteng, BPSDM Kaltim dan BPSDM Kaltara.

Muhammad Aswad menambahkan bahwa ke depan, tantangan pengembangan kompetensi tidak lagi memiliki mindset yang sama, terkait banyaknya pembahasan model pengembangan kompetensi di masa mendatang yang lebih mengarah pada ASN Merdeka Belajar. 

"Besar harapan kami, para Widyaiswara dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut," katanya.

Diana Linawati selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai [Pusbin JF Bangkom ASN-LAN] mengingatkan bahwa WI merupakan jabatan dengan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pada Lembaga Penyelenggara Pelatihan. 

Menurutnya, saat ini jumlah WI di seluruh Indonesia mencapai 5.400 tersebar di kementerian, LPNK, provinsi hingga kabupaten dan kota, dengan begitu Jabatan Fungsional WI harus memenuhi hasil kegiatan minimal untuk kenaikan jenjang yang kemudian dikaitkan dengan uji kompetensi. [susmawati/agus/timhumasbbppbinuang]