Jakarta [B2B] - Sistem tata kelola efektif dan efisien yang baik berupaya mengatur dan mengendalikan penyusunan kebijakan teknis; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian - Kementerian Pertanian RI [BPPSDMP Kementan] melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan teknis mendukung program dan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan SDM pertanian.

Upaya memaksimalkan kinerja BPPSDMP diupayakan dengan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi Mendukung Kinerja Organisasi [SikapTegas] mengemuka pada pertemuan BPPSDMP Kementan dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) yang berlangsung virtual, Kamis [17/9].

Pertemuan dipimpin Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi. Dihadiri Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah dan wakil Batan, Budi Prasetyo.

Dedi Nursyamsi mengatakan koordinasi dengan Batan untuk merespons amanah Peraturan Presiden [Perpres] No 30/2019 tentang Satu Data Indonesia [SDI].

"Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah,” kata Dedi Nursyamsi.

Hal itu, katanya, dilakukan melalui pemenuhan ´standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk´ yang dilaksanakan oleh Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani].

"Perpres No 39/2019 diterjemahkan Kementan melalui KostraTani, pusat kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi, dan peran balai penyuluhan pertanian atau BPP mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” kata Dedi.

Sekretaris BPPSDMP Kementan, Siti Munifah menegaskan bahwa tujuan pertemuan virtual BPPSDMP dengan Batan untuk penyempurnaan aplikasi SikapTegas, yang dia inisiasi untuk mengelola organisasi BPPSDMP secara efektif dan efisien. "Harus diakui tidaklah mudah. Butuh kerjasama dan dukungan banyak pihak, vertikal dan horisontal,” katanya. 

Menurutnya, BPPSDMP melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai peraturan perundang- undangan. 

“Hasil kerja yang dicapai organisasi atau karyawan, adalah bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi dan publik. Kinerja tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu,” katanya.

Wakil Batan, Budi Prasetyo menyambut baik inisiasi  BPPSDMP bahwa pada era Industri 4.0 adalah bagaimana menghadirkan era digital ke dalam sistem kerja organisasi seperti BPPSDMP.  

Menurutnya, suatu organisasi, baik pemerintahan maupun swasta, dalam mencapai tujuannya harus dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang, yang berperan aktif sebagai pelaku atau actors dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi.

"Persoalannya, saat ini, ketika demokratisasi berkembang dan informasi cepat tersaji. Dampaknya, pola manajemen SDM tidak lagi menerapkan pendekatan pressure tapi kemitraan. Dibutuhkan sarana efektif dan mudah untuk menggerakkan pegawai agar kinerjanya optimal," kata Budi Prasetyo.

Terkait itu, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menegaskan persoalan data harus diselesaikan. "Data harus bersumber dari satu pintu melalui lembaga resmi yang diamanatkan undang-undang." [Cha]