Manokwari, Papua Barat [B2B] - 12 Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] di Papua Barat mematuhi tenggat waktu [deadline] sebelum 31 Agustus 2020, untuk koneksi online ke Agriculture War Room [AWR] di Jakarta. Sejumlah syarat harus dipenuhi BPP sebagai pelaksana Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani] seperti diinstruksikan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo.

Transformasi BPP KostraTani dikawal dan didampingi oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] khususnya Pusat Pendidikan Pertanian [Pusdiktan] diimplementasikan di lapangan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian [Polbangtan] di Manokwari, Sabtu [29/8].

Direktur Polbangtan Manokwari, Purwanta mengatakan tahap awal BPP Kostratani di Papua Barat telah terwujud, dengan salah satu indikator sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian serta terhubung ke AWR melalui laporan utama program Kementan.

Menurutnya, Polbangtan Manokwari secara berkelanjutan akan mengawal lebih lanjut BPP Prafi dan Masni. Juga akan membina BPP Kostratani dalam mewujudkan peran lainnya sebagai pusat konsultasi agribisnis, pusat penumbuhan petani milenial, dan pusat pengembangan jejaring usaha.

Hasil update pemantauan, kata Purwanta, pengawalan transformasi BPP Kostratani lingkup BPPSDMP Kementan di Papua Barat hingga Jumat petang [29/9] telah menuntaskan 12 kegiatan yang dipersyaratkan. Hal itu demi menunjang berbagai program yang dirancang Kementan demi optimalnya kinerja BPP Kostratani melaksanakan tugas, fungsi dan peran BPP mewujudkan kedaulatan pangan nasional, sesuai arahan Mentan Syahrul.

Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan transformasi BPP Kostratani dilakukan bertahap hingga 2021. Setidaknya ada 12 persyaratan harus dipenuhi BPP. Mulai dari penetapan lokasi BPP, sosialisasi KostraTani, pelatihan teknologi informasi (IT) dan manajemen data dan infromasi pertanian, pelatihan aplikasi pelaporan program utama Kementan, hingga implementasinya.

Para penyuluh dibimbing untuk mengimpelentasikan penyusunan elektronik Rencana Definitid Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), penyusunan Calon Petani Calon Lahan (CPCL).  "Tak hanya menyusun, penyuluh juga harus mampu verifikasi CPCL dan monitoring bantuan sarana produk pertanian."

Menurut Dedi, persyaratan lain adalah implementasi monitoring dan evaluasi (Monev) serta pelaporan hasil kegiatan program utama Kementan menjadi pelengkap persyaratan. Khusus untuk pelapran hasil kegiatan secara periodik setiap Jumat, maka BPP Model Kostrani wajib  melaporkan kepada Kostrada, Kostrawil, dan Kostanas dengan input data ke laporanutama.pertanian.go.id.

"Laporan secara otomatis terbaca oleh Mentan Syahrul di AWR Kementan. Data-data tersebut berasal dari BPP di seluruh Indonesia, termasuk BPP di Papua Barat. Dukungan unit pelaksana teknis atau UPT Kementan di Papua Barat mempercepat terpenuhinya persyaratan transformasi BPP Kostratani," katanya. [Nsd/Vtr]