"DENGAN ini, Kami menyatakan bahwa:

1. Mendukung sepenuhnya program minyak goreng curah bersubsidi pemerintah dengan harga jual Rp13.000/liter atau Rp325.000/galon ke masyarakat.

2. Bersedia untuk tidak melakukan penimbunan minyak goreng curah tersebut.

3. Distributor tidak bertanggung jawab terhadap harga jual agen atau toko.

4. Segala risiko yang mungkin timbul terhadap pelanggaran ketentuan pemerintah tersebut menjadi risiko pelaku dan membebaskan pihak lain dari tuntutan apa pun dari pihak mana pun."

Itulah bunyi Pakta Integritas yang harus ditandatangani [teken] pembeli minyak goreng [migor] curah sesuai ketentuan distributor di Tangerang Raya, Provinsi Banten.

Diketahui, Pakta Integritas kerap diteken pejabat publik dari level menteri hingga lurah/kepala desa. Ternyata, kali ini berlaku pula bagi pembeli migor curah di Pasar Kelapa Dua dan 18 pasar di Kabupaten Tangerang. Harus disertai pula Nomor KTP, nama dan alamat toko. Cegah panic buying, antre panjang dan lonjakan harga migor.

"Kami tidak ingin ada penimbunan atau pembeli datang berulangkali untuk memborong," kata Nanang, distributor migor curah di Pasar Kelapa Dua, Tangerang.

Sebagaimana dilaporkan, ratusan warga Kota Palu, Sulteng mengantre untuk mendapat migor curah pada pasar murah di Kelurahan Birobuli Utara Palu, yang antre sejak Jumat pagi [8/4] yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Harganya Rp14.000 per liter, warga dibatasi maksimal 50 liter per orang.

Kementerian Pertanian RI menyatakan salut pada kiat Nanang, distributor migor curah yang Pasar Kelapa Dua, Kabupaten Tangerangm yang dikemukakan Penanggung Jawab [PJ] Kementan, Siti Munifah saat inspeksi mendadak [sidak] bersama Kadistan Pemprov Banten, Agus M Tauchid dan Plt Direktur Operasi Perumda Pasar Kabupaten Tangerang, H Azhari Asmat, Sabtu [9/4]. 

"Kami salut pada kiat distributor di Pasar Kelapa Dua. Cegah upaya penimbunan dan panic buying yang memicu antrean seperti tempat lain," kata Siti Munifah.

Sidak dilakukan Kementan di Tangerang Raya terkait Pengawalan dan Monitoring Ketersediaan Pangan dan Harga 12 Bahan Pokok selama Ramadan dan menjelang Lebaran 2022 pada sejumlah pasar di Kota dan Kabupaten Tangerang. Langkah tersebut sebagai upaya antisipasi sikapi Hari Besar Keagamaan Nasional [HBKN].

Guna mengecek ketersediaan 12 pangan pokok, yakni beras, bawang merah, bawang putih, cabe merah keriting, cabe rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, termasuk minyak goreng.

"Kami datang untuk mengecek ketersediaan pangan pokok di pasar tradisional," kata Siti Munifah.

Upaya PJ Banten Kementan, Siti Munifah tersebut, implementasi dari instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa sidak pasar perlu dilakukan untuk melihat validasi dan aktualisasi data di lapangan.

"Pada bulan Ramadan biasanya terjadi dinamika harga tapi ketersediaan yang paling penting diperhatikan dan dipantau," kata Mentan yang dikutip Siti Munifah, yang juga menjabat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP].

Sepekan sebelumnya, Sabtu [2/4], Mentan Syahrul sidak di Kota Makassar, mendatangi Pasar Terong dan Pasar Pabaengbaeng. Langkah serupa wajib dilakukan pejabat eselon dua Kementan yang ditunjuk selaku Penanggung Jawab [PJ] seperti diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 251/2022.

"Kami tidak mempersoalkan masalah harga, tapi ketersediaannya harus ada," kata Mentan seraya menginstruksikan pejabatnya untuk mempublikasikan kegiatan sidak agar diketahui masyarakat.

Bukan cuma memantau, Mentan Syahrul, kata Siti Munifah, instruksikan tiap PJ memberitakan kegiatan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. "Jangan lebih cepat media datang ke pasar, tanpa didampingi otoritas terkait di wilayah tersebut."

PJ Banten Siti Munifah juga apresiasi kehadiran penyuluh Banten saat sidak, seperti arahan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi, bahwa penyuluh selain di lapangan bersama petani, hadir memantau pasar tradisional berdampak positif menyebarkan informasi minus dan surplus suplai  pangan, sehingga bisa diambil tindakan segera.

"Dengan hormat, saya sampaikan salam dari Kabadan Dedi Nursyamsi agar penyuluh terus mendampingi petani di lapangan. Pertanian tidak boleh delay apalagi stop, karena menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai kebutuhan pokok, yang harus selalu tersedia," katanya.

Turut mendampingi PJ Banten Siti Munifah di Tangerang Raya antara lain Kabag Umum, Purnadi; Koordinator Perencanaan, Dewi Darmayanti; Koordinator Keuangan, Nina Murdiana; Koordinator Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Eko Budi; Koordinator Evalap, Septalina Pradini. Sejumlah Subkoordinator pun hadir di antaranya Subkoord Evaluasi, Revo Agri Muis; Subkoord Program, Erwin Pratama; Subkoord Akuntansi dan Verifikasi, Khairul Rizal; dan Subkoordinator Kepegawaian, Suhanda.

Sementara dari Pemprov Banten, turut hadir Kabid Keterjangkauan Pangan, Wiwi Yulyani Saptawianti beserta Kasi Harga Pangan, Fetin Hendrayatin dan Kasi Distribusi Pangan, Agus Sumendar.