Kementan Anggarkan Rp13,18 Triliun, Swasembada Pangan Kalimantan Ditargetkan Tercapai 2017
Indonesian Minister Targets the Borneo`s Food Self-sufficiency Achieved a Year Early
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Balikpapan, Kalimantan Timur (B2B) - Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menganggarkan Rp13,18 triliun untuk usulan pengembangan infrastruktur, benih, dan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk mewujudkan lumbung pangan Kalimantan sehingga mampu mencapai swasembada pangan pada 2017, yang diupayakan lebih cepat dari target pada 2018 untuk mandiri pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Kalimantan pada 2017 harus dapat mewujudkan mandiri pangan dengan luas baku sawah mencapai 1.047.837 hektar, caranya dengan memanfaatkan lahan tersebut melalui luas tambah tanam untuk melakukan dua kali tanam per tahun, dengan jumlah penduduk 15 juta dibutuhkan sekitar dua juta ton maka dari produksi lahan satu juta hektar dengan dua kali tanam setahun akan mencukupi kebutuhan penduduk.
Mentan merujuk pada data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan bahwa dari lima provinsi di Kalimantan maka porsi terbesar usulan anggaran infrastruktur adalah untuk Kalimantan Barat Rp1,4 triliun, Kalimantan Tengah Rp575 miliar, Kalimantan Utara Rp170 miliar, Kalimantan Timur Rp56,9 miliar, dan Kalimantan Selatan Rp61,7 miliar.
Sementara usulan benih dan mesin pertanian (Alsintan) adalah Rp10,9 triliun yang dialokasikan ke Kalimantan Barat Rp5,96 triliun, Kalimantan Selatan Rp2,88 triliun, Kalimantan Tengah Rp1,42 triliun, Kalimantan Timur Rp533,6 miliar, dan Kalimantan Utara Rp75,9 miliar.
"Pemerintah merencanakan Kalimantan mencapai swasembada pangan pada 2018 namun apabila didukung langkah strategis pemerintah pusat dan daerah, saya yakin dapat dicapai lebih cepat pada 2017," kata Mentan pada rapat koordinasi pangan dengan seluruh kepala dinas pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Kalimantan pada Rabu (12/10).
Rakor yang mengusung tema ´Mandiri Pangan, Borneo Sejahtera´ dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, Mukmin Faisyal; Walikota Balikpapan Rizal Effendi; Kepala Dinas Pertanian Kaltim, Ibrahim; Asisten Teritorial Kasad, Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak; Pangdam VI/Mulawarman, Johny L Tobing, dan para komandan Korem dan Dandim. Sementara pejabat tinggi Kementan yang tampak hadir antara lain Direktur Jenderal Perkebunan, Bambang MM; Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura, Yanuardi MM; Direktur Serelia Ditjen Tanaman Pangan, Nandang Sunandar; Kepala Balai Besar Penelitian Padi, Ismail Wahab, Sekretaris Menteri, Baran Wiryawan; Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Agung Hendriadi; dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Suwandi.
Transformasi Sosial
"Setelah kami melihat kondisi pangan di Indonesia, dengan fokus Pulau Jawa dalam dua tahun terakhir membaik maka fokus bergeser ke Kalimantan di Indonesia timur, meskipun kami tahu Kalimantan kaya sumber daya alam tapi itu secara berangsur akan habis maka sektor pangan harus menjadi tumpuan utama pembangunan di Kalimantan untuk mencapai ketahanan pangan," kata Mentan.
Menurutnya, Kementan berencana melakukan transformasi sosial terhadap jumlah petani yang semakin minim di Kalimantan maupun daerah lain di Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi pertanian sebagai sarana pendukung untuk mendukung aktifitas petani karena petani merupakan pondasi dalam meningkatkan produksi pertanian.
"Bahasanya diganti, transformasi sosial. Yang biasanya kerja di sawah tapi karena penggantinya adalah mesin cukup satu orang atau dua orang yang bekerja untuk satu hektar. Nah langkah awalnya adalah memperkenalkan pada petani tentang teknologi pertanian agar mereka tidak gagap teknologi. Misalnya satu hektar butuh empat orang tanpa teknologi maka dengan Alsintan cukup dua orang, yang lain menangani hilirisasi dan menangani benih" kata Mentan.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kaltim, Ibrahim mengakui kendala tersebut, akibatnya provinsi tersebut setiap bulan kekurangan beras ribuan ton dan harus dibeli dari Sulawesi Selatan atau Jawa Timur
Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Johny L Tobing menyatakan komitmen dan dukungannya pada langkah Kementan mencapai swasembada pangan pada 2017 dan akan menindak tegas bawahannya yang tidak mendukung program pemerintah.
"Saya sudah perintahkan para Dandim untuk mendukung Kementan, kalau mereka membangkang akan langsung saya copot," katanya.
Balikpapan, East Borneo (B2B) - Indonesian Government through the Agriculture Ministry allocates Rp13,18 trillion for infrastructure development proposals, seeds and agricultural machinery to support Borneo capable of food self-sufficiency by 2017, the ministry seeks to achieve a faster than targeted in 2018, accordint to the minister
Indonesian Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman stated that Borneo by 2017 should be able to realize self-sufficiency by optimizing the production of 1,047,837 hectares of rice area, with the using land to planting twice per year, with a population of 15 million it takes about two million tons, then from production of one million hectares with the planting twice a year will meet the food needs of the population.
Minister Sulaiman refers to the analysis of Data and Information Center of the ministry, of the five provinces in Borneo, the biggest infrastructure budget proposal is 1.4 trillion rupiah for West Borneo, 575 billion rupiah for Central Borneo 575 billion, 170 billion rupiah for North Borneo, 56.9 billion rupiah for East Borneo, and South Borneo will get 61,7 billion rupiah.
While the proposed budget for superior seeds and agricultural machinery were 10.9 trillion, 5.96 trillion rupiah allocated for West Borneo, 2.88 trillion rupiah for South Borneo, Central Borneo 1.42 trillion, East Borneo allocation of 533.6 billion rupiah and North Borneo gets 75.9 billion.
"The government plans Borneo achieve self-sufficiency in 2018 but when supported by a strategic move by the central and local governments, I believe can be achieved more quickly in 2017," Minister Sulaiman said here in food coordinating meetings with the heads of department of agriculture provincial and district/city across Borneo on Wednesday (October 12).
Coordination meeting on the theme of ´Food Independent, Borneo Welfare´ attended by East Borneo Deputy Governor, Mukmin Faisyal; Balikpapan Mayor, Rizal Effendi; Head of Agriculture Office of East Borneo, Ibrahim; Territorial Assistant for Army Chief of Staff, Major General Komarudin Simanjuntak; Borneo´s Mulawarman Military Commander, Major General Johny L Tobing, and the district and resort military commanders. While senior officials of the ministry were was attended the Director General of Plantation, Bambang MM; Director of Vegetable and Medicinal Plants, Yanuardi MM; Director of Cereal Crops, Nandang Sunandar; Director of Subang´s Indonesian Center for Rice Research, Ismail Wahab, Secretary of the Minister, Baran Wiryawan; Head of Public Relations and Public Information, Agung Hendriadi; and Director of Data and Information, Suwandi.
Social transformation
"Having seen the food situation in Indonesia, with a focus on Java Island in the last two years getting better the focus now Borneo, even though we know is rich in natural resources but it will gradually run out, the food sector should be the main focus of development in Borneo to achieve food security," Minister Sulaiman.
According to him, the ministry plans to bring about social transformation of the number of farmers in Kalimantan and other provinces, by utilizing agricultural technology to support the activities of farmers as a foundation in increasing agricultural production.
"Change the term, social transformation. Farmers were work in the fields replaced the engine then only need one or two people who worked for one hectare. So the first step was to introduce to the farmers about agricultural technology. For example, one hectare it took four people that without technology, with the technology just two people, the other dealing with irrigation and seed handling," Minister Sulaiman said.
Head of Agriculture Office of East Borneo, Ibrahim acknowledges these challenges, the province every month shortage of rice, and had to buy from South Sulawesi or East Java Province.
Borneo´s Mulawarman Military Commander, Major General Johny L Tobing stated commitment to and support for the ministry to achieve food self-sufficiency in Borneo in 2017, and will take firm action against subordinates were do not support the government´s program.
"I have ordered all subordinates to support, who do not follow my orders will be fired," he said.
