Kementan dan Pemprov Aceh Sinergi Percepat Pemulihan Sektor Pertanian Pascabencana

Indonesian Govt Assisting Recovery Aceh`s Agriculture after the Natural Disaster

Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Kementan dan Pemprov Aceh Sinergi Percepat Pemulihan Sektor Pertanian Pascabencana
BPPSDMP KEMENTAN: Mentan Amran Sulaiman (kanan) dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf pada pertemuan tentang mekanisme dukungan Kementan bagi pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.

 

Jakarta (B2B) - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian RI (Kementan) Moch. Arief Cahyono menyambut baik penjelasan juru bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov Aceh) Nurlis Effendi tentang mekanisme dukungan Kementan bagi pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.

"Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Aceh sudah tepat dan sejalan dengan data yang kami miliki. Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh, sebagaimana hubungan erat antara Pak Menteri dan Pak Gubernur," ujar Arief di Jakarta, Jumat (7/8).

Arief menjelaskan bahwa total alokasi dukungan pemulihan sektor pertanian di Aceh mencapai Rp1,7 triliun, dari jumlah tersebut, Rp530 miliar disalurkan langsung ke daerah untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah melalui dana Tugas Pembantuan. 

Sisanya sebesar Rp1,2 trilliun dikelola melalui satker pusat dan balai di bawah Kementan, berupa alat mesin pertanian serta bibit padi, jagung, dan komoditas lainnya yang langsung disalurkan sebagai manfaat kepada petani di Aceh.

Arief menyampaikan bahwa pelaksanaan program dari dana Rp530 miliar yang disalurkan langsung ke daerah semestinya sudah rampung bulan Juni lalu.

Hingga kini baru terealisasi 48%. Perlu ada percepatan dari semua pihak karena saat ini sudah bulan Agustus. Jika tidak terserap sampai akhir tahun, dana ini akan dikembalikan ke kas negara.

Realisasi anggaran melalui Satker dan Balai di bawah Kementan yang totalnya mencapai Rp1,2 triliun juga perlu percepatan. 

Keterlambatan tersebut disebabkan lambatnya usulan penetapan CPCL (calon petani calon lokasi) dari pemerintah daerah. Tanpa CPCL lengkap, anggaran tidak bisa dicairkan. Perlu ada percepatan dalam pengusulan dan kelengkapan administrasi agar bantuan bisa segera dinikmati para petani terdampak bencana.

"Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama lakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh," katanya.

Pemanfaatan Anggaran

Arief melanjutkan semua program pemerintah pusat ini untuk masyarakat Aceh, dan berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mempercepat pemanfaatannya, mengingat waktu tersisa 2026 tinggal 4 bulan, karena bila tidak segera dicairkan, dana tersebut akan kembali ke kas negara dan manfaatnya tidak dirasakan optimal oleh petani Aceh. 

“Anggaran tersisa masih sekitar 1,1 trilliun dan waktu tidak banyak. Serapan baru 25% dan kita harus bersama segera selesaikan,”tambahnya.

Selain program pemerintah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja sudah mengalokasikan dana pribadi sekitar Rp40 miliar sebagai bentuk kepedulian dan kecintaannya pada masyarakat Aceh. Seluruh dana tersebut sudah tersalur sebagai dana bantuan di awal.awal bencana.

Arief turut mengenang momen kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke kediaman Menteri Amran di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026. 

Pertemuan tersebut berlangsung penuh kehangatan dan persahabatan, di mana Gubernur menyampaikan langsung apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemulihan pascabencana sektor pertanian dan perkebunan di Aceh.

"Kehangatan pertemuan itu mencerminkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Menteri dan Pak Gubernur, dan menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh. Semangat percepatan ini semata-mata demi kepentingan rakyat Aceh," ujar Arief.

Arief menegaskan komitmen Kementan untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan, agar percepatan pemulihan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani Aceh. [esap/timhumas bppsdmpkementan]

 

 

 

 

 

 

Jakarta [B2B] - The objective of the Indonesia Agriculture Ministry is to increase production and productivity, increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reduce the effect of greenhouse gases, and increase the income of farmers in irrigated areas and swamp areas.

The target is to increase cropping intensity through irrigation rehabilitation, revitalization and modernization activities, the realization of a sustainable irrigation system through the revitalization of irrigation management, increasing institutional strengthening, as well as increasing the capacity and competence of human resources in irrigation management and increasing production and productivity.

Increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reducing the greenhouse gas effect and increasing farmers´ income in irrigated areas and swamp areas.

The main objective is to increase motivation for agricultural extension workers, agricultural extension centers, farmer groups, women farmer groups and farmer economic groups in agribusiness-oriented farming.