Jakarta [B2B] - Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengingatkan ancaman Krisis Pangan Global adalah nyata dan fakta, terminologi Barat menyebutnya sebagai clear and present danger [bahaya nyata di depan mata] maka SDM pertanian Indonesia harus berjibaku menangkal sekaligus mengantisipasi dampaknya bagi Indonesia ke depan.

Menyikapi early warning system dari Mentan Syahrul, menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM - Kementerian Pertanian RI [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi bahwa petani milenial menjadi pelopor sekaligus ujung tombak pembangunan pertanian pedesaan melalui jalinan kemitraan dengan stakeholders di sektor pertanian.

"Petani milenial disebut Mentan Syahrul sebagai pasukan khusus. Harus mampu menjadi pelopor pembangunan pertanian perdesaan, kata Nursyamsi di Jakarta, Kamis [6/10] saat membuka webinar Bertani on Cloud [BoC] Vol. 202 secara hibrid [online dan offline] yang dipusatkan di Bulungan.

Petani milenial, katanya lagi, menjadi penentu peningkatan produksi dan produktivitas, daya saing produk pertanian,  menciptakan lapangan kerja di pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Dedi Nursyamsi pada kesempatan itu mengapresiasi komitmen pola kemitraan pemerintah daerah dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya [P4S] yang dijembatani oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian [BBPP] dalam mendukung ketersediaan protein hewani.

Apresiasi tersebut ditujukan pada Bupati Bulungan, Syarwani dan Ketua P4S Bulungan Mandiri Farm [BMF] di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara [Kaltara] atas inisiasi Kepala BBPP Binuang, Yulia Asni Kurniawati bagi pengembangan sentra produksi kambing boer di Bulungan, Kaltara.

"Kementan mengapresiasi dukungan Pemkab Bulungan dan P4S BMF melakukan pola kemitraan dengan petani milenial, diharapkan produktivitas protein hewani dari kambing boer bagi ketahanan pangan daerah," katanya.

Dia mengingatkan kembali tentang ancaman Krisis Pangan Global akibat dampak pandemi Covid-19, fenomena perubahan iklim [climate change] dan geopolitical tension karena Perang Rusia - Ukraina yang saat ini makin memanas.

"Ada 60 negara di dunia, saat ini mengalami krisis pangan, akibatnya lebih 300 juta penduduk mengalami kekurangan pangan akibat harga pangan di pasar global sedang melejit, karena pasokan di pasar global turun signifikan terdampak penurunan produksi di sentra-sentra pangan utama dunia melemah," kata Dedi Nursyamsi.

Menurutnya, apabila kondisi genting ini tidak segera diatasi akan memicu krisis keuangan dan moneter, yang ditandai melonjaknya inflasi tidak terkendali, akan diikuti oleh krisis ekonomi. 

"Kalau krisis ekonomi terjadi, berarti sistem produksi stagnan bahkan berhenti. Bayangkan, kalau produksi pertanian berhenti, darimana kita semua bisa makan," kata Dedi Nursyamsi.

Dia mengingatkan, apabila krisis ekonomi dibiarkan berlarut-larut akan memicu krisis sosial. "Orang lapar itu sangat mudah untuk marah. Sangat mudah untuk amuk sehingga bisa menimbulkan krisis sosial."

Dampak terburuk, kata Dedi Nursyamsi, memicu krisis pertahanan dan keamanan hingga akhirnya bermuara pada krisis politik, karena rakyat tidak percaya pada pemimpinnya akhirnya pemerintah akan jatuh. 

Sementara Indonesia harus siap menangkal dan antisipasi krisis pangan sejak dini, katanya, Kementan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern. 

"Arah kebijakan ini menjadi pedoman Kementan untuk bertindak cerdas, tepat, dan cepat dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik tahun depan," kata Dedi Nursyamsi.

Berbagai penghargaan dan apresiasi diberikan pada Pemerintah Indonesia atas keberhasilannya lepas dari cengkraman Covid-19 dan ancaman kelangkaan pangan.

Baru-baru ini Indonesia mendapatkan penghargaan Certificate of Acknowledgement dari Institut Penelitian Padi Internasional [IRRI] atas keberhasilannya dalam mencapai swasembada beras. 

"Prestasi ini tidak lepas dari upaya dan kerja keras semua pihak terutama para petani, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus meningkatkan produksi beras, sehingga sudah tiga tahun lamanya sejak 2019, Indonesia tidak perlu mengimpor lagi beras," katanya. [agus/timhumasbbppbinuang]