Dirjen PSP Kementan Sanggah Petani Dipungut Rp7 Juta untuk Dapatkan Traktor
Indonesian Govt Provide Assistance of Agricultural Machinery to Farmers at No Charge
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian RI menyanggah kabar tentang pungutan sebesar Rp7 juta untuk mendapatkan mesin traktor di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, karena traktor tersebut merupakan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) yang disediakan gratis oleh Pemerintah RI maupun pemerintah provinsi untuk mendukung para petani di seluruh Indonesia meningkatkan produksi pertaniannya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kementan, Gatot Irianto menyanggah kabar tersebut seperti dilansir sebuah media online di Ibukota, dan dia telah meminta Komandan Kodim 0616/Indramayu, Letnan Kolonel (Arh) H Zaenuddin untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
"Tolong dibantu datanya, catat biar langsung kita lapor ke Dandim Indramayu, saya paling demen gebuk pelaku pungli semacam ini, biar kita masukkan ke lembaga pemasyarakatan," kata Gatot Irianto melalui pernyataan tertulisnya pada Senin (19/1).
Dirjen PSP mengatakan bahwa keterangan tersebut berawal dari Masroni, seorang petani penggerak dari Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu.
"Masroni menyampaikan ada yang bayar Rp7 juta per unit, tapi kalau kelompok tani saya menawar, jadi hanya bayar Rp2,5 juta per unit," kata Gatot mengutip pernyataan Masroni seperti dilansir di sebuah media online.
Setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi tentang pernyataan tersebut diketahui bahwa bantuan Alsintan untuk Kabupaten Indramayu mencapai 246 unit traktor, 89 unit dari dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2015, dan 157 unit traktor bantuan dari pemerintah pusat, sementara Desa Kalensari, Kecamatan Widasari kebagian satu unit traktor.
Menurutnya, bantuan traktor tersebut seluruhnya telah didistribusikan kepada kelompok tani sesuai hasil seleksi calon petani dan calon lokasi dan telah dikukuhkan dengan surat keputusan (SK) kepala dinas pertanian Kabupaten Indramayu.
Gatot Irianto menceritakan kronologisnya, yang bermula dari konferensi pers dalam rangka mempersiapkan pertemuan ´Gerakan Petani Nusantara´ oleh para petani di Wisma PPMKP Ciawi, Bogor pada 19-21 Januari 2016. Konferensi pers berlangsung di Cikini, Jakarta Pusat pada Senin pagi (18/1) diwakili oleh Masroni yang menyampaikan program-program pemerintah.
"Sebelum konferensi pers berlangsung, menurut cerita Masroni, ada komentar dari seorang petani tentang isu atau kabar burung dari mulut ke mulut tentang biaya transport bantuan traktor padahalbelum diklarifikasi kebenaran dan sumber isunya," kata Gatot.
Menurutnya, pada saat konferensi pers tersebut, wartawan hanya menanyakan nama dan alamat Masroni dan dijawab berikut alamatnya di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Namun dia tidak tahu kalau nama, alamat, dan isu tentang bayar transport traktor bantuan itu diberitakan terjadi di desanya dan masuk berita di sebuah media online di Jakarta.
"Padahal itu hanya rumor dari orang lain yang belum diketahui kebenarannya," kata Gatot.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementan, Marihot H Panggabean menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Ditjen PSP, Suprapti bahwa Dandim 0616/Indramayu, Letnan Kolonel (Arh) H Zaenuddin telah melakukan pengecekan ke kelompok tani penerima bantuan traktor di Desa Kalensari Kecamatan Widasari, Indramayu.
"Diperoleh hasil bahwa kelompok tani penerima bantuan traktor tersebut menyatakan tidak memberikan uang kepada siapapun dan hanya membayar atau mengganti ongkos angkut traktor sampai ke lokasi kelompok tani sebesar Rp200 ribu," kata Marihot mengutip keterangan Suprapti melalui pernyataan tertulis.
Jakarta (B2B) - Indonesian Government refute the news about illicit payments to farmers amounted seven million rupiahs in Indramayu district, West Java province to get one unit of tractor engine, because farm machinery is provided free of charge by the central government and provincial governments, to support the farmers across Indonesia to improve agricultural production, according to senior official in the ministry.
The Agriculture Ministry´s Director General of Agricultural Infrastructure called the PSP, Gatot Irianto denied the news as reported by an online media in Jakarta, and he has asked Indramayu Military Commander, Lieutenant Colonel (Arh) H Zaenuddin to verify the information.
"Please collect the data for report to the Indramayu military commander, I am happy if the perpetrator was caught and to put in jail," Mr Irianto said through the written statement here on Tuesday (1/19).
He said that the news was came from Masroni, a farmer from Kalensari village of Widasari sub-district in Indramayu district, West Java province.
"Masroni convey some of them pay seven million rupiah per unit, but I only paid 2.5 million rupiah per unit tractor engine after the bid," Mr Irianto said as quoted Masroni statement as reported in an online media.
After clarification, are known farm machinery assistance for Indramayu district reached 246 units of the tractor engine, 89 units of West Java Provincial Government budget by 2015, and 157 units of the central government, while the Kalensari village of Widasari sub-district get one unit.
According to him, the machines tractors have been distributed to the farmer groups according to the results of selection, and has been established by decree of the agriculture head of the district office.
Mr Irianto reveal the chronology, was began with a press conference in order to prepare for a meeting of ´Indonesian Farmers Movement´ by farmers in Ciawi, Bogor on January 19 to 21, 2016. The press conference took place in Cikini, Central Jakarta on Monday (18/1) are also attended by Masroni.
"Before the press conference, according to Masroni, there are comments from a farmer about a tractor engine transportation costs from the government although it has not clarified the truth of the facts and who is to say," he added.
According to him, at that time, reporters asked the name and home address of Masroni and he said came from Kalensari village of Widasari sub-district in Indramayu district. But he did not know the name, home address, and the issue of illegal levies been in the news in an online media in Jakarta.
"In fact it is just rumors from other people who have not known the truth," Mr Irianto said.
Head of Public Relations of Agriculture Ministry, Marihot H Panggabean said that based on information of the Director of Agricultural Machinery in the directorate-general, Suprapti said that Indramayu Military Commander, Lieutenant Colonel H Zaenuddin have checked into farmer groups who was receive assistance farm machinery in Kalensari village.
"It is known that no one to pay illegal levies to someone, but only pay the cost of transporting 200 thousand rupiah," Mr Panggabean said citing Suprapti through his written statement.
