Jakarta [B2B] - Kementerian Pertanian RI meningkatkan fungsi dan kemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan [DAK BPP] dari ´reguler ke penugasan´ untuk mencegah kecenderungan pemerintah kota dan atau kabupaten mengubah menu anggaran yang telah disepakati, sehingga DAK BPP 2020 sebesar Rp712 miliar menjadi DAK direktif [penugasan] untuk membangun, renovasi dan rehabilitasi plus penyediaan sarana dan prasarana 1.200 BPP di seluruh Indonesia,  sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan militansi penyuluh pertanian di era industrialisasi 4.0, namun untuk kegiatan BPP tetap memanfaatkan Dana Dekonsentrasi [Dekon] bukan DAK BPP 2020, yang dialokasikan untuk penugasan fisik yang berorientasi teknologi informasi dan komunikasi [TIK].

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan] Siti Munifah mengharapkan DAK BPP 2020 dimanfaatkan maksimal oleh para kepala dinas pertanian kabupaten/kota yang sudah ditentukan sesuai kriteria teknis, dan tidak lagi dipangkas untuk kepentingan lain oleh pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan performa dan kinerja penyuluh pertanian mendukung peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

"Anggaran DAK BPP 2020 merupakan DAK fisik pertanian membangun dan meningkatkan kapasitas BPP sebagai pusat pembelajaran, konsultasi agrobisnis, jejaring kemitraan, dan pusat data dan informasi pertanian di tingkat kecamatan," kata Siti Munifah kepada pers di sela Rapat Sinkronisasi dan Validasi Usulan DAK BPP tahun 2020 di Jakarta, Kamis [18/7].

Target utama DAK BPP 2020 sebagai penguatan fungsi BPP mengingat perannya menyebarluaskanan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif, dan efisien untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar, dan teknologi pertanian.

"Target ideal dan sasaran kegiatan BPP dari DAK 2020 berbeda dengan DAK reguler 2019 yang diserahkan ke kabupaten dan kota, namun pemerintah daerah kerap mengubah menu anggaran yang sudah disepakati, karena hal itu pula Kementan mengusulkan kepada Kemenkeu dan Bappenas menjadi DAK direktif atau penugasan," kata Siti Munifah yang sebelumnya mendampingi Kepala BPPSDMP Kementan, Momon Rusmono memberi arahan kepada peserta rapat di Auditorium Kementan, kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.

Konsekuensinya, katanya lagi, apabila dalam mata anggaran DAK BPP 2020 menetapkan satu unit BPP di kabupaten/kota harus direhabilitasi atau direnovasi, tidak boleh dialihkan ke kecamatan lain, lalu BPP dimaksud hanya diperbaiki pagarnya tanpa renovasi atau perbaikan menyeluruh.

"Prasarana dan sarana pendukung juga harus dibeli dan dilengkapi oleh BPP seperti komputer, router WiFi, langganan internet, peralatan audio visual hingga kendaraaan operasional berupa motor roda dua untuk penyuluh pemerintah," kata Siti Munifah

DAK BPP 2020 bersifat penugasan sementara sampai 2019 masih reguler, yang dialokasikan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik dan dimensi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2020 -2025, sementara untuk 2020 dialokasikan untuk mencapai prioritas nasional.

Ke depan, BPP berperan vital mendukung pertanian di era 4.0 karena banyaknya perkembangan strategis yang harus diikuti. Mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [Iptek] khususnya alat sarana pertanian [Alsintan] hingga perubahan paradigma penyuluhan maka BPP merupakan ujung tombak kelembagaan penyuluhan yang perlu dijaga, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya melalui revitalisasi peran BPP.

Sampai saat ini berdiri BPP di 5.646 unit BPP di tingkat kecamatan, sementara jumlah total kecamatan adalah 7.136 atau 1.490 kecamatan belum didukung oleh BPP, sehingga ada sekitar 120 BPP yang membina petani di lebih dari satu kecamatan.

Tampak hadir sejumlah pejabat eselon tiga dan empat Pusluhtan di antaranya Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana; Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan, Joko Samiyono; Kabid Program dan Kerjasama, Riza Fakhrizal; Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan, Purnomojati Anggoroseto; Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan, Septalina Pradini dan Kasubbid Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Yoyon Haryanto. [Liene]