Kutai Kartanegara, Kaltim [B2B] - Sorak sorai menyeruak di halaman kantor balai penyuluhan pertanian [BPP] Separi di Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah para penyuluh di Kecamatan Tenggarong Seberang tersebut berhasil menerbangkan drone dan mengoperasikan perangkat digital kategori unmanned aerial vehicle [UAV] sesuai peruntukannya pada Sabtu [14/12].

Keriuhan serupa pecah di ruang rapat BPP Separi di Desa Bukit Pariaman, berjarak 35 km dari ibukota kabupaten, karena mereka berhasil teleconference dengan kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur [BPTP Kaltim] di Samarinda, ibukota provinsi yang berjarak hampir hampir 100 km.

Dari semua kegembiraan tersebut, maka yang paling kegirangan tentunya Kepala BPP Separi, Sutamta bersama petugas operator Awal Didik Sucahyo dan petugas Admin KostraTani, Zaenatud Diniyah. Begitu pula halnya Kasie Penyuluhan UPTD BPPSDMP Pemprov Kaltim, Syamsul Huda dan Sri Wijiastuti, penyuluh pertanian dari Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan] serta sejumlah petugas TIK dari BPTP Kaltim.

Seluruh upaya dan kerja keras mereka tidak sia-sia untuk memotivasi kemudian pelatihan singkat untuk mengoperasikan drone dan melakukan komunikasi tatap muka jarak jauh [teleconference] dari BPP Separi ke KostraTanas di Kementerian Pertanian RI di Jakarta sebagai pusat kendali KostraTani.

"Hadirnya peralatan canggih seperti drone dan komputer all in one dilengkapi fasilitas untuk teleconference memberikan harapan besar bagi kemajuan BPP Separi," kata Sutamta kepada Sri Wijiastuti, penyuluh dari Pusluhtan BPPSDMP Kementan.

Setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis [Bimtek] bertajuk ´peningkatan kapasitas penyuluh mendukung KostraTani´ oleh BPTP Kaltim pada Jumat [13/12]. BPP Separi menerima hibah berupa pinjam pakai drone dan computer processor unit [CPU] untuk teleconference.

Sri Wijiastuti melaporkan, dengan penuh semangat, para penyuluh di BPP Separi berupaya untuk segera mengoperasikan drone dan melakukan teleconference. Keesokan harinya, Sabtu pagi [14/12] mereka mencoba merakit drone dan CPU sesuai petunjuk di buku manual.

Sebagaimana diketahui, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi pilot project dari KostraTani bersama 12 provinsi lain. BPP Separi merupakan salah satu dari 10 BPP di empat kabupaten di Kaltim yang terpilih mendukung pilot project KostraTani pada 2019 sebelum beroperasi di 34 provinsi pada 2020.

KostraTani
Semangat dan kinerja di era industri 4.0 itulah yang diusung Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani] didukung Agriculture War Room [AWR] yang melibatkan peran aktif balai penyuluhan pertanian [BPP] di 34 provinsi, yang digagas oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL].

"KostraTani yang mendekatkan teknologi artificial intelligence dengan pertanian. Kini Kostratani ada di kecamatan mengusung online system. Kostratani juga dilengkapi dengan agriculture war room sebagai pengendali lalu lintas data dan perkembangan terkini sektor pertanian di tiap provinsi dari locus pertanian di kecamatan," kata Mentan SYL dalam arahannya Temu Nasional KostraTani bertajuk ´Gerakan Pembaharuan Pembangunan Pertanian untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional´ yang dihadiri para kepala dinas pertanian tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta 400 koordinator BPP di 100 kabupaten dari 13 provinsi untuk pilot project KostraTani dan sejumlah pejabat eselon satu Kementan.

Sebelum KostraTani melibatkan BPP di seluruh Indonesia, maka di penghujung 2019, Kementan menargetkan pengembangan 534 KostraTani terdiri atas 400 Kostratani di tingkat kecamatan [BPP], 100 Kostrada [kabupaten], dan 13 Kostrawil [provinsi] sebagai pilot project KostraTani di bawah kendali KostraTanas yang dikomandani oleh Mentan SYL dan Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi selaku Ketua Harian/Sekretariat.

Total 400 BPP adalah Sumatera Utara [40 BPP di tingkat kecamatan dari 9 kabupaten]; Sumatera Selatan [30 BPP dari 9 kabupaten]; Jambi [15 BPP dari 5 kabupaten]; Lampung [25 BPP dari 6 kabupaten]; Jawa Barat [60 BPP dari 12 kabupaten]; Jawa Tengah [50 BPP dari 12 kabupaten]; Jawa Timur [50 BPP dari 12 kabupaten]; Kalimantan Timur [10 BPP dari 4 kabupaten]; Kalimantan Selatan [20 BPP dari 7 kabupaten]; Kalimantan Utara [10 BPP dari 3 kabupaten]; Sulawesi Selatan [40 BPP dari 8 kabupaten]; Sulawesi Tengah [25 BPP dari 7  kabupaten]; Sulawesi Tenggara [25 BPP dari 6 kabupaten]. [Liene]