Walikota New York Larang Toko Pajang Rokok di Etalase
New York Mayor Wants to Ban Store Cigarette Ads
Editor : Heru S Winarno
Translator : Parulian Manalu
 b.jpg)
New York (B2B) - Walikota New York Michael Bloomberg mengusulkan agar toko-toko di kota itu tidak memajang rokok. Usulan yang bertujuan mengurangi aktivitas merokok itu, bila benar terjadi, menurutnya, akan menjadi yang pertama di Amerika Serikat.
Bloomberg berencana memperlihatkan dua rancangan undang-undang kepada Dewan Kota yang mengusulkan agar toko menyimapn rokok dalam laci, dibalik tirai, atau di lokasi tersembunyi lainnya.
Bloomberg yang juga mantan perokok itu sebelumnya telah melakukan larangan merokok di sebagian besar kantor, restoran, bar, taman, dan pantai untuk meningkatkan kesehatan di kota Big Apple itu.
"Undang-undang ini akan melindungi warga New York, terutama pemuda yang mudah terpengaruh, dari produk tembakau," katanya seperti dilansir Chicago Tribune.
"Memajang rokok berarti mengatakan merokok sebagai aktivitas normal dan mengundang pemuda untuk mencoba tembakau. Itu nukan aktivitas normal," sambungnya.
Meski begitu, toko akan masih diizinkan untuk mengiklankan dan memajang harga rokok. Produk tembakau hanya boleh terlihat saat penjualan atau saat isi ulang barang dagangan.
Saat ini, berdasarkan undang-undang federal dan negara, rokok hanya dapat diakses oleh kasir. Di beberapa kota di AS, rokok biasanya ditaruh di belakang kasir.
RUU itu juga mengusulkan untuk memberikan penalti pada toko menjual kembali rokok selundupan dari negara bagian yang rendah pajak tembakau, yang menurut Bloomberg berakibat pada penurunan pendapatan negara dari pajak sebesar 30 juta dolar AS.
Toko juga dilarang memberikan kupon atau diskon pada tembakau.
Aliansi Industri Makanan dari negara bagian New York mengatakan UU itu tidak penting dan berpotensi memberatkan penjual.
"Saya bukan pendukung rokok. Saya pendukung retailer berlisensi untuk menjual produk legal agar dapat beraktivitas tanpa ada campur tangan pemerintah," kata Michael Rosen, Wakil Presiden Urusan Pemerintahan aliansi tersebut.
New York - New York Mayor Michael Bloomberg on Monday proposed requiring that cigarettes be hidden from view in retail stores as a means to reduce smoking in what he said would be the first law of its kind in the United States.
Bloomberg plans to introduce to the City Council on Wednesday two bills that would require retailers to keep cigarettes in a drawer, behind a curtain or in some other concealed location.
Some retail trade groups and tobacco companies criticized the proposed display ban as an unnecessary burden.
Bloomberg, a former smoker, is accustomed to industry opposition from previous measures to improve the health of New Yorkers, including bans on smoking in most offices, restaurants, bars, parks and on beaches.
"These laws would protect New Yorkers, especially young and impressionable New Yorkers, from pricing, discounts and exposure to in-store displays that promote tobacco products," Bloomberg told a news conference at a city hospital.
"Such displays suggest that smoking is a normal activity and they invite young people to experiment with tobacco. This is not a normal activity," he said.
Stores would still be allowed to advertise and display pricing information but the actual tobacco products would only be visible during a sale or restocking.
Under current federal and state laws, cigarettes must be accessible only to a store´s cashiers, and in many city stores they are prominently stacked on a wall behind the cash register.
The proposal would also increase penalties on stores that illegally resell cigarettes smuggled in from states with lower tobacco taxes, which Bloomberg said cost the city $30 million in lost tax revenue every year.
The Food Industry Alliance of New York State, a trade group representing groceries and convenience stores, said the display law would be an unnecessary additional and potentially costly burden on retailers without any proven effect.
"I´m not a proponent of smoking. I am a proponent of retailers who are licensed to sell a legal product being able to do so without undue government interference," said Michael Rosen, the alliance´s vice president for government relations.
