Iran Tuduh AS Terapkan Standar Ganda Laksanakan HAM

Iran Accused the US has Double Standards on Human Rights

Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Iran Tuduh AS Terapkan Standar Ganda Laksanakan HAM
Foto: persian-heritage.com

Teheran (B2B) - Iran menuduh AS menerapkan 'pendekatan politik standar ganda' mengenai masalah hak asasi manusia. 

Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan laporan tahunannya mengenai hak asasi manusia. Di dalam laporan itu, AS menuduh beberapa negara seperti Iran "menindas kegiatan hak asasi manusia".

"AS adalah salah satu pelanggar prinsip paling dasar hak asasi manusia dan hukum internasional," kata 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast, Senin (29/4).

Ia bereaksi atas laporan itu dengan menyinggung didirikannya pusat pehananan tidak sah dan lintas-wilayah di Penjara Guantanamo, dan pembunuhan warga sipil di Irak, Afghanistan serta Pakistan.

"Akan lebih baik buat Pemerintah AS untuk bertanggung-jawab atas penampilan hak asasi manusianya dan bukan melanjutkan prilaku yang keliru dan berulang-ulang dengan menuduh negara lain," kata Mehmanparast sebagaimana dikutip Press TV yang dilansir Xinhua.

Teheran - Iran has accused the US of having a "politicised and double-standard approach" over the issue of human rights.

Earlier this month, the US State Department released its annual human rights report in which it accused countries such as Iran of clamping down on rights activities.

The US is one of the "violators of the most basic principles of human rights and international law," Xinhua quoted Iranian foreign ministry spokesperson Ramin Mehmanparast as saying Monday.

He was reacting to the US human rights report by alluding to "the establishment of illegal and extraterritorial detention centres, torture and human rights violations in Guantanamo prison, and the killing of civilians in Iraq, Afghanistan and Pakistan".

"It would be better for the US government to be responsible for its human rights performance instead of continuing with its wrong and repetitious behaviour of accusing other countries," he said.