Dubai (B2B) - Persetujuan baru yang kontroversial mengenai regulasi telekomunikasi telah ditandatangan pada Jumat oleh dua pertiga anggota International Telecommunication Union (ITU) meskipun Amerika Serikat menyatakan keberatan atas adanya potensi pengaturan Internet.

"Sebanyak 89 negara telah menandatangai kesepakatan pada hari ini, terimakasih," kata Mohammed al- Ghanim, Ketua World Conference on International Telecommunication (WICT-12) yang diadakan ITU di Dubai.

Sementara 55 negara lainnya tidak menandatangani kesepakatan tersebut.

"Saya berharap 55 negara yang menyatakan tidak akan menandatangani kesepakatan, atau butuh mengadakan konsultasi kembali, untuk berpikir ulang (tentang perjanjian yang akan berlaku efektif pada 2015 itu)," kata Ghanim, yang juga merupakan kepala Otoritas Pengaturan Telekomunikasi Uni Emirat Arab.

Perjanjian itu adalah pembaruan pertama dari International Telecommunication Regulations (ITRs) yang sebelumnya ditandatangani pada 1988. Kesepakatan itu menimbulkan kontroversi saat operator internet, aktivis, dan beberapa negara yang dipimpin Amerika Serikat berkeberatan karena aturan tersebut berpotensi membuka jalan bagi pemerintah untuk mengontrol Internet. Kepala delegasi Amerika Serikat, Terry Kramer, keluar dari tempat perhelatan saat acara penandatanganan dimulai.

Namun Sekretaris Jenderal ITU Hamadoun Toure bersikeras pada Jumat bahwa kesepakatan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan Internet, meskipun terdapat seruan yang tidak mengikat untuk mendorong pertumbuhan internet.

"Konferensi ini tidak ada kaitannya dengan kontrol Internet ataupun tata kelola Internet,," kata Toure pada para negara peserta saat upacara penandatanganan.

Amerika Serikat pada Kamis mengecam perjanjian itu dengan mengatakan bahwa terdapat kata-kata dari regulasi yang membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk mengontrol Internet.

Resolusi yang tidak mengikat soal internet, yang ditunjuk oleh Amerika Serikat itu, berbunyi, "semua pemerintah harus mempunyai prean dan tanggung jawab yang sama soal tata kelola Internet dalam level internasional untuk memastikan stabilitas, keamanan dan keberlanjutan Internet dan masa depan pengembangannya."

"Konferensi ini tidak berdampak pada internet sama sekali," kata Toure sambil bersikeras bahwa perjanjian itu memberi perlindungan yang eksplisit pada kebebasan untuk berpendapat.

"Dalam bagian pemukaan, kami menuliskan bahwa negara anggota menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan aturan-aturan baru itu dalam cara yang menghormati dan menjunjung tinggi tanggung jawab hak asasi manusia," kata dia.

Sementara Kramer pada Kamis mengatakan bahwa dia berhak untuk tidak menandatangani karena perjanjian itu memasukkan kata-kata yang menurut dia "membuka peluang masuknya kontrol pemerintah atas tata kelola internet."

"Amerika Serikat secara konsisten percaya dan terus mempercayai Piagam PBB yang tidak membatasi tata kelola dan isi Internet," kata dia.