Cegah `Moral Hazard` Impor Beras, Ketua MPR Berniat Temui Presiden Jokowi
Indonesia Imports Rice Feared to Trigger Moral Hazard
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Banyuasin, Sumsel (B2B) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan komitmennya mendukung swasembada pangan, dan akan segera menemui Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan permohonan petani dan rakyat agar pemerintah membatalkan kebijakan impor pangan agar tidak terjadi moral hazard.
Hal itu dikemukakan Zulkifli Hasan setelah panen padi diKabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Senin (29/1) didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo; Bupati Banyuasin, Supriyono; Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko; Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono; Wakil Kasad, Letjen TNI Tatang Sulaiman; Kepala Satgas Pangan Irjen Setyo Wasisto; dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf dan Mentan Andi Amran Sulaiman.
"Jangan sampai terjadi moral hazard, maksudnya petani susah tapi ada yang ambil keuntungan. Presiden Jokowi kan masih dil luar negeri, setelah pulang saya akan minta waktu untuk bertemu dan menyampaikan hal ini," kata Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas.
"Untuk batalkan impor beras?" tanya wartawan.
"Ya dong, untuk apa saya jauh-jauh ke sini. Ini sudah basah-basah habis panen," kata Zulhas.
Katanya lagi, "Mentan lapor ke saya bahwa dimana-mana panen raya, apa benar? Makanya saya dan Ketua DPR ke sini untuk melihat langsung hasil panen petani dan ternyata Mentan bicara benar."
Ketika ditanya tentang adanya dugaan aksi mafia pangan di belakang kebijakan impor beras, "ini kan ada Satgas Pangan dari Polri yang seharusnya bertindak," kata Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) usai panen di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Saleh.
Dia meyakini kegigihan dan komitmen Mentan Amran Sulaiman membela kepentingan petani dan rakyat sebagai konsumen, dan hampir setiap hari berada di lapangan untuk mendorong dan memantau realisasi peningkatan produksi pangan strategis khususnya padi.
Banyuasin of South Sumatra (B2B) - Chairman of the People´s Consultative Assembly of Indonesia Zulkifli Hasan declared its commitment to support food self-sufficiency, and will soon meet Indonesian President Joko Widodo, to convey the petition of rice farmers and the people to cancel rice import policy to prevent moral hazard.
It was stated by Mr Hasan rice harvest of swamp land in Banyuasin district of South Sumatera province here on Monday (January 29) accompanied House Speaker Bambang Soesatyo; Banyuasin Regent, Supriyono; Head of National Police Investigation and Crime, Commissioner General Ari Dono; Deputy Chief of Staff of the Army, Lt. Gen. Tatang Sulaiman; Head of Special Police Unit, Inspector General Setyo Wasisto; and and Chairman of the Business Competition Supervisory Commission, Syarkawi Rauf and Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman.
"Do not let the moral hazard, meaning farmers have difficulties but some are taking advantage. President Widodo is still abroad, after returning to Jakarta I will ask for a meeting to convey the wishes of farmers," Mr Hasan said.
"To cancel the rice import?" asked the reporter.
"Yes definitely, for what I came here. It´s already wet after the rice harvest," he said.
Related to the alleged food mafia behind the rice import policy, "There is a police officer who should act," said Mr Hasan, who is also Chairman of the National Mandate Party after the rice harvest in Upang Marga village of Air Saleh subdistrict.
He believes the tenacity and commitment of Minister Sulaiman defends the interests of farmers and the people as consumers, and he is almost daily in the field to encourage and monitor increased rice production.
