Mentan Ingatkan Jangan Coba-coba Selewengkan Pupuk Bersubsidi
Indonesian Govt Improved Supervision Distribution of Subsidized Fertilizer for Farmers
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Kota Bogor, Jabar (B2B) - Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat waktu diterima para petani di seluruh Indonesia, dengan menggandeng TNI, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengawasi anggaran negara Rp30 triliun untuk alokasi 96 juta ton pupuk bersubsidi.
"Kami sudah menggandeng instansi-instansi terkait untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani, yang menerima tepat waktu. Saya keliling hampir 300 kabupaten dan harus diakui hampir semuanya terlambat waktu itu, dan insya Allah saat ini dan ke depan akan lebih baik," kata Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman kepada pers di Bogor pada Selasa (31/1) usai membuka ´Workshop Komunikasi Publik´ Kementan.
Dia tidak menampik fakta bahwa dalam dua tahun terakhir kerap terjadi penyelewengan, khususnya pengoplos pupuk yang didukung peralatan lengkap serta gudang, namun TNI dan Polri berhasil menumpas aksi mereka sehingga 40 pelakunya berhasil ditangkap dan saat ini menjalani proses hukum.
Menurut Mentan, pihaknya melaksanakan pengawasan lebih ketat sehingga dapat mencegah pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan anggaran, menggelapkan alokasi pupuk maupun pengoplosan.
Dukungan BPK
Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pertanian RI untuk sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendukung pengawasan pupuk bersubsidi sebagai komponen penting peningkatan produksi pangan strategis.
Mentan Amran Sulaiman bertemu dengan Anggota IV BPK Rizal Dzalil di kantor pusat Kementan pada Senin (30/1) dengan pokok bahasan tentang pupuk bersubsidi untuk petani secara tepat guna dan tepat sasaran, karena merupakan hak petani untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai.
"Saya dengan pak menteri tadi berbicara tentang pangan dan khusus pupuk bersubsidi. Kami mendiskusikan bagaimana program ini dapat memenuhi kebutuhan petani sehingga tepat guna dan tepat sasaran untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan," Rizal Dzalil kepada pers.
Dia menambahkan, pertemuan tersebut sebagai implementasi dari instruksi Presiden Jokowi agar petani mendapatkan haknya. "Diskusi ini berjalan lancar, mudah-mudahan sesuai yang kita harapkan."
Bogor City, West Java (B2B) - Indonesian government through the Agriculture Ministry improve supervision distribution of subsidized fertilizers in order to target the right time and the right acceptable to farmers across the country, after having supported by military, police, Anti-graft Commission and Supreme Audit Board helps supervision of budget state 30 trillion rupiah for 96 million tons subsidized fertilizers.
"We have worked with relevant agencies to ensure the availability of subsidized fertilizer for farmers. I´ve visited nearly 300 districts, and should be recognized almost all belated accept subsidized fertilizer, and God willing, today and in the future will be good," Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman told reporters here on Tuesday (1.31.17) after opened the workshop of public communication.
He did not dismiss the fact that in the last two years of frequent irregularities, particularly irregularities by mixing fertilizer subsidized with commercial fertilizers, but the military and police managed to arrest 40 perpetrators, and is currently undergoing legal proceedings.
Minister Sulaiman said it carry out more rigorous supervision to prevent parties that intend to distort of state budget and steal subsidized fertilizer.
Support of Audit Board
Indonesian President Joko Widodo instructed the Agriculture Ministry for synergies with relevant ministries and institutions to realize sovereignty and food self-sufficiency, and Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman took the Supreme Audit Board (BPK) to supports monitoring of subsidized fertilizers as key success to increase strategic food production.
Minister Sulaiman met with Audit Board Member Rizal Dzalil in ministry office on Monday (1.30.17) main topic subsidized fertilizers for farmers of appropriate and well target, because is the right of farmers to increase the production of rice, corn, and soybeans.
"I was talked with minister about subsidized fertilizers. We discuss how to meet the needs of farmers to support the achievement of sustainable food self-sufficiency," Mr Dzalil told the press.
He added that the meeting follow up instructions of President Widodo, "we hope supervision of distribution of subsidized fertilizers can support farmers."
