Indramayu, Jabar [B2B] - Stok pupuk urea bersubsidi wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah tercatat 122.533 ton atau 1147% dari ketentuan dinas pertanian [Distan] sebesar 10.687 ton. Hingga 30 Agustus 2020, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang telah menyalurkan 104% pupuk subsidi pada petani, setara 475.818 ton pupuk, dari ketentuan Distan 457.188 ton.

Stok dan suplai pupuk subsidi terkini mengemuka dari inspeksi mendadak (Sidak) Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo pada melakukan inspeksi dadakan [Sidak] gudang pupuk PT Petrokimia dan PT Pupuk Kujang Lini III di Indramayu pada kawasan pertanian pantai utara [Pantura] Provinsi Jawa Barat, Indramayu, Sabtu [5/9].

Direktur Utama Pupuk Kujang, Maryadi memastikan bahwa BUMN produsen pupuk tersebut telah menyediakan stok pupuk dalam jumlah aman. Stok pupuk urea bersubsidi wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah tercatat sebanyak 122.533 ton atau 1147% dari ketentuan Distan sebesar 10.687 ton. Hingga 30 Agustus 2020, pihaknya telah menyalurkan 104% persen pupuk subsidi kepada petani.

"Jumlah tersebut setara dengan sekitar 475.818 ton pupuk, dari ketentuan Distan sebesar 457.188 ton dan Pupuk Kujang sudah menyalurkan sesuai lokasi dari pemerintah," kata Maryadi.

Tujuan Sidak memantau stok ketersediaan pupuk subsidi guna mengantisipasi alokasi kebutuhan para petani, meskipun di tengah pandemi Covid 19, ketersediaan pupuk tetap aman.

"Saya memastikan ketersedian stok aman. Distribusi pupuk harus benar-benar untuk petani yang lahannya di bawah dua hektar. Jangan sampai salah sasaran," kata  Mentan Syahrul pada penandatanganan nota dekralasi dukungan bersama kepada korporasi petani padi di Indramayu, Sabtu [5/9].

Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah distribusi, kita menyikapinya dengan detailing check and re-check lapangan, sehingga pupuk subsidi didistribusikan sesuai kebutuhan. Ketersediaan dan kesiapan pupuk cukup baik, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pupuk harus terus dicek ketersediaan, kesiapan dan ketepatan distribusi serta penerima subsidi pupuk dapat terjaga.

"Saya sudah jalan ke beberapa provinsi. Hari ini saya di Jawa Barat. Ada dua industri pupuk yang saya lihat. PT Pupuk Kujang dan Pupuk Petrokimia," kata Mentan.

Dia mengingatkan bahwa pemberian subsidi pupuk harus sebanding peningkatan hasil produksi. Dalam tiga bulan terakhir, distribusi pupuk diawasi ketat sehingga target produktifitas tercapai.

"Musim tanam pertama, dengan 7,4 juta ton hektar pupuknya sudah aman, hasilnya produktifitas aman. Kita berharap musim tanam kedua atau musim tanam kering, seluas 5,8 juta ton hektar bisa mendapat pemupukan yang baik agar produktifitasnya meningkat," kata Mentan.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian [PSP] Sarwo Edhy mengatakan untuk menyukseskan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, penambahan alokasi subsidi pupuk direncanakan mencapai satu juta ton, dan menelan anggaran sekitar Rp3,14 triliun. Penambahan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang kurang di sejumlah wilayah Indonesia.

"Kementan menerapkan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dengan e-RDKK. Terbukti hasilnya efisien. Data penerima valid hingga 94 persen didukung data akurat berbasis nomor induk kependudukan atau NIK hasil pemadanan dengan Ditjen Dukcapil sehingga lebih valid," kata Sarwo Edhy.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan [KTNA] Winarno Thohir mengatakan sistem distribusi pupuk terhadang masalah lokasi yang kurang serta pemberlakuan Kartu Tani diharapkan berlaku pada 1 September 2020 ini. 

"Saya setuju dengan korporasi petani karena baik. Kalau Kartu Tani baiknya diberikan berkelompok bukan per orang. Misalkan satu korporasi ada 10 petani maka diberikan satu Kartu Tani sehingga penggunaannya terorganisir dengan baik," kata Winarno.