Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas masalah beras dan bahan-bahan pokok di kantor Presiden di Jakarta, Senin sore (6/4). Rapat dihadiri Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Amran Sulaeman, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Dalam kata pengantarnya membuka rapat, Presiden meminta laporan mengenai pergerakan masalah beras, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan harga bahan pokok dan juga persediaan beras dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Karena ini penting sekali waktu pembelian mungkin hanya 1 sampai 1,5 bulan, target yang saya kira sangat besar sekali,” kata Jokowi.

Presiden minta laporan secara terinci, yang pertama tentu saja dari Menteri Pertanian mengenai produksi yang ada berapa, akan bisa diserap oleh Bulog berapa?
Yang kedua juga masalah yang berkaitan dengan impor beras, Presiden Jokowi megaku membaca sendiri meskipun masih dalam jumlah yang sangat kecil.

Seusai rapat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan kepada pers bahwa belum ada impor beras sejauh ini, kalau pun ada itu terbatas pada impor menir untuk kebutuhan industri, yaitu beras menir berbentuk bubuk.

“Kita harapkan stok bulog nanti itu tahun 2015 ada empat juta ton, kita harapkan minimum,” kata Amran Sulaiman di kantor Presiden usai rapat kabinet terbatas.

Dia menambahkan, stok empat juta ton tersebut lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 3,4 juta ton.

Kenapa meningkat? "“Sekarang kan sudah ada tambahan tani Oktober-Maret. Hasil evaluasi kami kemarin, tahun lalu itu hanya mencapai 8,1 juta hektar dan tahun ini mencapai 8,7-8,8 juta hektar."

Mengenai tambahan luas sawah itu, menurut Mentan, diperoleh setelah kementeriannya membentuk tim khusus yang bergerak ke bawah. “Alhamdulillah ada tambahan 700 ribu hektar tahun ini.”

Dalam kesempatan itu, Mentan juga mengatakan, bahwa hasil panen kemarin sudah menunjukkan adanya peningkatan produksi sekitar 5% hingga 10%, seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet RI.