Badung, Bali [B2B] - Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi mengapresiasi kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP] melakukan verifikasi dan validasi [Verval] Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian [SimLuhTan] di 22 kabupaten/kota pada tiga provinsi: DI Yogyakarta, Banten dan Bali selama 79 hari. Kegiatan Verval berlangsung periodik sejak 20 Agustus - 5 September pada lima kabupaten dan kota di DI Yogyakarta; delapan kabupaten/kota di Banten [17 September - 11 Oktober]; dan sembilan kabupaten/kota di Bali [22 September - 31 Oktober].

"Pemerintah RI melalui BPPSDMP Kementan mengapresiasi kinerja Pusluhtan melakukan Verval SimLuhTan secara periodik sesuai koordinasi Kementan dengan pemerintah daerah di tiga provinsi. Kegiatan pengumpulan data petani oleh penyuluh pertanian selaras dengan kebijakan Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk mewujudkan target single data pertanian," kata Dedi Nursyamsi di Kabupaten Badung, Bali pada Kamis pagi [31/10].

Menurutnya, SimLuhTan merupakan bagian integral dari data pertanian yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik [BPS] adalah single data dari Kementan. Data yang terkumpul harus valid, akurat dan terkini agar dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan sektor pertanian ke depan.

"SimLuhTan sebagai bagian integral dari data pertanian, terkait erat dengan Program Kerja 100 Hari Mentan Syahrul Yasin Limpo yang sejalan dengan seruan Presiden Joko Widodo yang telah mencanangkan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019," kata Dedi Nursyamsi.

Dedi Nursyamsi menambahkan bahwa Syahrul Yasin Limpo [SYL] setelah dilantik sebagai Menteri Pertanian RI 2019 - 2024 telah mengawalii 100 hari ke depan untuk mengoptimalkan peran penyuluh pertanian pada tingkat kecamatan melalui balai penyuluhan pertanian [BPP] di seluruh Indonesia, melalui War Room di kantor pusat Kementan di bawah koordinasi Sistem Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan disingkat KonstraTani untuk koordinasi dengan BPP mengumpulkan data pertanian akurat dan terukur.

"Mentan SYL akan melakukan revitalisasi dan optimalisasi peran BPP, karena kecamatan merupakan basis pertanian yang faham kondisi petani dan usahatani. Langkah awal ditempuh dengan pemetaan data pertanian, sehingga data pertanian yang dikeluarkan BPS adalah single data dari Kementan. Data yang terkumpul harus valid, akurat dan terkini agar dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan ke depan," kata Kepala BPPSDMP Kementan.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang ´Satu Data Indonesia´ akan membawa perubahan pada kondisi data di Indonesia. Kementerian Pertanian RI menyambut baik Perpres No 39/2019 setelah merintis pengumpulan data dan informasi yang disediakan oleh penyuluh pertanian dari tiap kecamatan melalui balai penyuluhan pertanian  [BPP] di seluruh Indonesia sejak 2013, yang dirangkum dalam satu database penyuluhan nasional melalui aplikasi online [SimLuhTan] sebagai bagian integral dari Big Data Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan [PTPHP] Pemprov Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnuardhana yang menyambut baik kegiatan Verval Simluhtan di Bali didukung 549 penyuluh pertanian PNS, honorer, dan swadaya dari seluruh provinsi sejak 22 September hingga 31 Oktober 2019.

Peraturan Presiden
Perpres No 39/2019 berupaya mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan pada semua sektor termasuk sektor pertanian.

"SimLuhTan merupakan bagian integral dari Big Data Pertanian mendukung Satu Data Indonesia yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, sudah dibangun oleh Kementan sejak 2013 di bawah koordinasi Pusat Penyuluhan Pertanian atau Pusluhtan," kata Kepala Pusluhtan BPPSDMP Leli Nuryati dalam laporannya selaku pengarah dan penanggung jawab kegiatan Simluhtan di tiga provinsi.

Tampak hadir Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian - Pusluhtan, I Wayan Ediana sebagai pengendali kegiatan Verval dan Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan - Pusluhtan, Septalina Pradini selaku koordinator lapangan [Korlap] Verval SimLuhTan didukung sejumlah staf Informasi dan Materi Penyuluhan - Pusluhtan; dan Penyuluh Senior BPTP Bali, Alit Artha Wiguna serta sejumlah kepala dinas pertanian kabupaten maupun kepala bidang penyuluhan pertanian dari kabupaten/kota di Bali dan Kasubbid Ketenagaan Penyuluhan - Pusluhtan, Welly Nugraha.

Menurutnya, berpijak pada payung hukum di atas, kebijakan penyuluhan pertanian dalam mendukung swasembada pangan dan kesejahteraan petani, salah satunya diarahkan pada penguatan lembaga penyuluhan berbasis teknologi informasi.

"Kebijakan ini dilakukan melalui gerakan pemberdayaan petani terpadu berbasis teknologi informasi dan menarik minat generasi muda milenial yang bergerak di bidang pertanian berbasis teknologi informasi. Adapun strategi yang ditempuh dengan penguatan BPP sebagai pusat kegiatan penyuluhan pertanian dan integrasi data di kecamatan," kata Leli Nuryati.

Sebelumnya diberitakan, Provinsi Bali menjadi provinsi kedua setelah DI Yogykarta yang melakukan Verval SimLuhTan, dan sudah masuk tahapan pengumpulan data - terhitung 21 September hingga 31 Oktober 2019 untuk Bali - di bawah koordinasi Pusluhtan BPPSDMP Kementan, dengan mendatangi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang dipimpin oleh Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan, I Wayan Ediana.

"Ini bukan kemauan Kementan, tapi adalah instruksi Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden RI Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No 16/2013 tentang SimLuhTan," kata Leli Nuryati.

Leli Nuryati menambahkan, begitu pentingnya data SimLuhTan ini sebagai dasar untuk mewujudkan Big Data Pertanian. Dimana pada gilirannya akan mempermudah dan meningkatkan efektifitas program program kementerian agar tepat sasaran. [Liene]