Kota Batu, Jatim [B2B] - Pertanian tidak boleh berhenti di tengah pandemi Covid-19. Bangun sinergi antar insan pertanian, termasuk perguruan tinggi, untuk diseminasi teknologi informasi khususnya marketplace, penyedia belanja online, mendukung petani dan Kelompok Wanita Tani [KWT] memasarkan hasil panen berupa produk olahan.

Ajakan tersebut dikemukakan Sekretaris BPPPSDMP Kementan, Siti Munifah di Kota Batu, Jatim pada Sabtu [31/10] kepada sivitas akademika Universitas Islam Negeri - Maulana Malik Ibrahim [UIN Malang] saat peluncuran tiga Balai Penyuluhan Pertanian pelaksana Komando Strategi Pembangunan Pertanian [BPP KostraTani] yang dipusatkan di BPP Junrejo.

"Kementan mengajak UIN Malang merancang belanja online atau marketplace berupa situs belanja online, untuk menghubungkan konsumen dengan petani binaan BPP KostraTani," kata Siti Munifah,

Menurutnya, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo merekomendasi pemanfaatan belanja online, yang diimplementasikan Kementan Kementerian Pertanian RI menggandeng marketplace terkemuka, Bukalapak.

"Di tengah pandemi ini, yang penting sehat. Kita dalam situasi sulit, tapi tetap harus kerja menyediakan pangan rakyat," kata Siti Munifah seperti dilansir Pusat Penyuluhan Pertanian BBPPSDMP Kementan [Pusluhtan].

Menurutnya, kegiatan on farm tergolong aman bagi petani lantaran paparan sinar matahari di lahan pertanian. Sementara proses off farm rentan bagi petani dan berpeluang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar [PSBB] yang diterapkan sejumlah daerah untuk memutus penyebaran virus Corona, sehingga marketplace menjadi solusi bagi petani dan konsumen.

"Kita gabungkan kelebihan untuk mengatasi kendala masing-masing, seperti Bukalapak sebagai marketplace, dan BPP KostraTani sebagai lembaga di kecamatan yang mewadahi kepentingan dan kebutuhan petani," kata Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi dikutip Siti Munifah.

Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] mengingatkan syarat bergabung marketplace adalah produk lokal yang telah memenuhi syarat pemasaran online. 

"Apabila produk makanan olahan, harus didukung legalitas BPOM sebagai Badan Pengawasan Obat dan Makanan sementara beras tergolong pangan olahan, bukan makanan olahan," katanya di Jakarta, Selasa [22/9] pada Ngobrol Santai Penyuluhan [Ngobras] Vol 7.

Siti Munifah juga mengingatkan tentang pendampingan penyuluh BPP KostraTani kepada KWT mulai dari olah tanam hingga pengemasan serta merancang korporasi petani oleh kelompok tani [Poktan] dan Gapoktan.

"BPP KostraTani memiliki peran strategis yakni pusat data dan informasi, gerakan pembangunan pertanian, pembelajaran, konsultasi agribisnis dan pengembangan jejaring kemitraan," katanya seperti dilansir Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDM Kementan (Pusluhtan).

Siti Munifah menambahkan pendampingan dan pengawalan gerakan pembangunan pertanian dengan cara kolaborasi penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya.

Kelima peran BPP KostraTani dapat dioptimakan dengan memanfaatkan IT, maksudnya agar data ke Agriculture War Room [AWR] adalah data tunggal dan terkini. [LA]