Palembang, Sumsel [B2B] - Dalam upaya melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja [Kunker] Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan [Sumsel] pada Jumat [2/9]. Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan selaku ketua rombongan mengakui tujuan Kunker guna mengetahui pengendalian dan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku [PMK] pada hewan ternak di provinsi tersebut.

Kunker dilakukan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang dan diterima oleh Sekretaris Daerah Pemprov  Sumsel, SA Supriono, Kepala Badan Karantina Pertanian, [Barantan] Bambang Wahyu Dwiantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan [PKH] Nasrullah, Kepala Badan BPPSDMP Dedi Nursyamsi diwakili Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Puslatan] Bustanul AC, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kepala UPT Kementan di Sumsel di antaranya Kepala SMKPPN Sembawa, Yudi Astoni serta kepala dinas/badan lingkup pertanian dan perternakan Pemprov Sumsel.

Diketahui, PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular. PMK menyerang semua hewan berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba. Tak terkecuali hewan liar seperti gajah, rusa dan sebagainya. Virus dapat bertahan lama di lingkungan, dan bertahan hidup di tulang, kelenjar, susu serta produk susu.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo secara khusus meminta kepada masyarakat untuk tidak panik terhadap PMK. Pasalnya, PMK dapat ditangani. 

"Tidak perlu panik. PMK dapat disembuhkan dengan tingkat kematian yang relatif rendah. PMK tidak membahayakan manusia, dagingnya bisa dikonsumsi dengan protokol pemotongan yang baik,” kata Mentan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi menegaskan bahwa pemerintah pusat, provinsi maupun kota sudah sejak April 2022 bahu-membahu menanggulangi wabah PMK. 

“Saya sangat berharap kepada semua mahasiswa peternakan tidak tinggal diam, tapi terjun langsung ke masyarakat karena kalian telah dibekali dan paham karakteristik PMK," katanya.

Sebelumnya, melalui Dirjen PKH Kementan telah memberikan surat edaran terkait pengendalian PMK. Surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumsel dengan membentuk Satgas PMK.

Untuk mengantisipasi penularan PMK, Kementan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan di Sumsel yang menemukan kasus PMK.

 Koordinasi tersebut untuk bersinergi melakukan pengawasan ketat lalu lintas ternak antarkabupaten atau kota dan antarprovinsi di daerah yang ditemukan kasus PMK.

"Alhamdulillah setelah melalui pengamatan, identifikasi, diagnosa dan pengujian veteriner produk hewan, bisa diperoleh jaminan hewan ternak daerah setempat bebas PMK dari otoritas veteriner,” kata SA Supriono.

Seluruh jajaran pengendali PMK Sumsel baik dari Kementan maupun pejabat daerah mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI. 

"Saya atas nama Komisi IV DPR RI mengapresiasi gerak cepat dari Pemprov Sumsel dan Kementan dalam mengatasi PMK, hingga menjadikan Sumsel sebagai Zero PMK dan 65% ternak sudah tervaksinasi" kata Johan Rosihan selaku ketua rombongan dari Komisi IV DPR RI.

Kementan akan terus berusaha mempercepat vaksinasi di daerah yang terpapar, namun juga akan tetap menjaga daerah lain agar tidak terpapar. Daerah PMK terbagi menjadi tiga yakni Peringkat Satu Bebas PMK tanpa terpapar dan tanpa vaksin, daerah Peringkat Dua daerah yang divaksinasi tanpa PMK, daerah Peringkat Tiga yang bebas PMK dengan vaksinasi. [timhumassmkppnsembawa]