Jakarta [B2B] - Kegiatan penyuluhan pertanian harus dirancang sesuai kebutuhan di wilayah binaan melalui Identifikasi Potensi Wilayah [IPW]. Untuk jangka pendek, menyikapi wabah virus Corona adalah ´pendataan petani penggarap dan buruh tani´ mengacu Nomor Induk Kependudukan [NIK] sebagai sasaran penerima bantuan sektor pertanian. Tujuannya, koheren penguatan Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani] di kecamatan, locust pembangunan pertanian.

Kementerian Pertanian RI menekankan peran penyuluh sektor pertanian mampu menggali potensi agroekosistem di wilayah binaan mendukung pembangunan pertanian, khususnya agribisnis. Landasan utamanya adalah IPW, mendukung penetapan kebijakan proses penyuluhan mendorong ´perubahan perilaku petani´ orientasi produksi bernilai tambah. 

"Kebutuhan pangan rakyat terpenuhi, produknya diminati pasar domestik, kesejahteraan keluarga petani meningkat dan permintaan ekspor mampu dipenuhi," kata I Wayan Ediana, Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP] di Jakarta, Minggu malam [29/3].

Menurut I Wayan Ediana, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo kerapkali mengingatkan bahwa sektor pertanian Indonesia harus back to basic melalui pemberdayaan penyuluh pertanian. Mentan SYL menganalogikan peran penyuluh tak ubahnya ´komando pasukan khusus´ atau Kopassus-nya pertanian, dengan mengembangkan KostraTani sebagai ´nama digital´ dari BPP memanfaatkan teknologi informasi 4.0, Agriculture War Room [AWR].

"Penting bagi penyuluh melakukan identifikasi potensi di masing-masing wilayah kerjanya untuk penguatan data BPP selaku KostraTani. Data harus menjadi baseline perencanaan program kegiatan penyuluh untuk mengubah perilaku petani akan berdampak pada peningkatan produksi, kesejahteraan petani dan permintaan pasar ekspor," katanya.

Dia menambahkan, sesuai arahan Kepala BPPSDMP Kementan Prof Dedi Nursyamsi dalam menyikapi wabah virus Corona, pemicu Covid-19, penting dilakukan pendataan terhadap petani penggarap dan buruh tani berdasarkan NIK dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil - Kementerian Dalam Negeri [Dukcapil Kemendagri] yang akan menjadi target penerima bantuan sektor pertanian.

"Data petani penggarap yang dimaksud adalah mereka yang berada di luar Simluhtan dan belum berkelompok pada Poktan dan Gapoktan, untuk itulah tugas seluruh pimpinan penyelenggara penyuluhan di setiap tingkatan dan para penyuluh wajib mendorong petani penggarap berkelompok, untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan pertanian nasional," kata I Wayan Ediana.

Menurutnya, Kepala Pusluhtan Leli Nuryati dalam berbagai kegiatan di daerah tiada henti mengingatkan peran penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan pertanian, kedudukan strategis dalam pembangunan SDM pertanian sehingga mampu mendukung kegiatan IPW.

"IPW merupakan penggalian data potensi wilayah yang terdiri dari data sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam mengelola usahatani," kata I Wayan Ediana mengutip arahan Kapusluhtan Leli Nuryati.

Sedangkan data-data pendukung pengelolaan usahatani terdiri dari data monografi desa, penerapan teknologi budidaya yang biasa dilakukan petani, komoditi pertanian yang dikelola petani.

IPW sebagai bahan acuan dasar penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian dengan metoda Participatory Rural Appraisal [PRA]) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian [Permentan] No 47/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. 

"Penggalian data IPW diperoleh dari data-data primer dengan melakukan wawancara kepada masyarakat tani  di desa, dan berdasarkan data-data sekunder yang dapat diperoleh dari balai desa atau milik penyuluh di wilayah desa/kelurahan dan petugas dinas terkait lingkup pertanian," kata I Wayan Ediana. [Liene]