Sukabumi (B2B) - Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengadakan kerja sama temu lapangan pemanfaatan kemiri sunan sebagai bahan baku untuk pengembangan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel.

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan dan Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo menghadiri temu lapangan di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Kementerian Pertanian di Jl Raya Pakuan, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (14/12). Turut hadir Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, Haryono dan sejumlah pejabat eselon satu dari kedua kementerian.

"Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1/2006, Kementerian Pertanian berkewajiban menyediakan tanaman sebagai bahan baku BBN. Mulai dari penyediaan benih dan bibit tanaman, pengembangan benih dan bibit dan mengintegrasikan kegiatan pengembangan hingga kegiatan pasca panen tanaman BBN," kata Rusman Heriawan di sela demonstrasi pemanfaatan BBN jenis biodiesel berbasis kemiri sunan.

Menurut Rusman, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, khususnya mengurangi impor solar hingga 100 ribu barel per hari dengan menyediakan biofuel (BBN) sebagai substitusi sebanyak 5,6 juta kilo liter per tahun.

Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo menambahkan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN (Biofuel), yang mewajibkan peningkatan pemanfaatan biodiesel di sektor transportasi, industri, komersial dan pembangkit listrik. Kewajiban yang mulai dilaksanakan September 2013 ini, hingga akhir tahun, ditargetkan dapat menghemat impor BBM jenis Solar sebesar 1,3 juta kilo liter dan tahun 2014 sebesar 4,4 juta kilo liter.

“Pemerintah mengharapkan dalam satu tahun ke depan terjadi penurunan impor BBM jenis solar sebesar 5,6 juta kilo liter atau menghemat devisa sebesar lebih empat juta dolar AS,” kata Susilo Siswoutomo yang hadir di Sukabumi didampingi sejumlah pejabat eselon satu di Kementerian ESDM.

Menurutnya, untuk memastikan pelaksanaan aturan ini berjalan lancar, pemerintah akan meningkatkan koordinasi lintas sektoral di internal Kementerian ESDM maupun kementerian/lembaga terkait, khususnya dalam hal law enforcement dan pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Bagi para pelaku usaha yang tidak mengindahkan kewajiban pemanfaatan BBN akan dikenakan sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan ijin usaha yang bersangkutan.