Jakarta [B2B] - Perum Badan Urusan Logistik [Bulog]menggelar operasi pasar komoditas pangan pada lima pasar di Jakarta, untuk menjamin stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan. Kegiatan ini dilakukan guna mempertimbangkan hal yang sangat kritikal dan berhubungan langsung dengan penyediaan pangan yang langsung dipantau oeh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso di Jakarta, Rabu [18/03].

Budi Waseso mengatakan operasi pasar menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo tentang pelaksanaan dan pemantauan ketersediaan komoditas pangan di masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan menjadi tenang?.

"Pemerintah melalui Bulog melakukan operasi pasar untuk mencegah dan menangani terjadinya gejolak harga pangan, khususnya terkait kekhawatiran di masyarakat akibat pandemi virus Corona. Kegiatan dilakukan serentak di lima pasar utama di Jakarta yakni Kramat Jati, Cempaka Putih, Mampang, Koja dan Tomang Barat," kata Budi Waseso, akrab disapa Buwas.

Dalam operasi pasar ini, Bulog menyiapkan kebutuhan pokok berupa beras, gula, minyak goreng dan tepung terigu dengan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat dan dengan kualitas produk yang bagus.

Buwas mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras, gula dan kebutuhan pangan lainnya yang menjadi tanggung jawab Bulog agar selalu tersedia di masyarakat.

"Tidak ada masalah, Bulog menjamin kebutuhan beras, gula dan pangan lainnya tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Bulog akan menggunakan seluruh instrumen untuk menjamin ketersedian pangan tersebut," kata Buwas.

Menurutnya, dengan stok beras yang cukup besar sekitar 1,5 juta ton, Bulog memastikan pihaknya mampu mengatasi kebutuhan lonjakan harga yang tak terduga akibat pandemi virus Corona maupun menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait akan kebutuhan pangan hingga awal panen raya nanti.

Selain itu, Buwas juga menegaskan bahwa pihaknya bersama Satgas Pangan memantau jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan penimbunan terhadap komoditas pangan utama.