Jakarta [B2B] - Industri kelapa sawit hingga sekarang masih menjadi industri paling menjanjinkan bagi perekonomian nasional dan juga berkontribusi terhadap kemajuan daerah Indonesia Bagian Timur. 

Luas tutupan kelapa sawit Indonesia sebesar 16,38 juta hektare, sementara luas tutupan kelapa sawit di bagian timur Indonesia [pulau Sulawesi, Maluku dan Papua] sebesar 553.952 hektare atau 3,38% dari total luas tutupan kelapa sawit nasional. Khusus untuk Papua, luas tutupan kelapa sawit sebesar 58.656 hektare dan Papua Barat sebesar 110.496 hektare.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan lokasi tutupan kelapa sawit di Papua Barat terdapat di beberapa kabupaten yaitu Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni dan Fak Fak.

Sedangkan Lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua terdapat di beberapa Kabupaten, yaitu Nabire, Jayapura, Keerom, Boven Digoel, Mappi dan Merauke. Pola persebaran tutupan kelapa sawit di wilayah ini juga bersifat bergerombol dan berkolaborasi.

Menurutnya, potensi pengembangan kelapa sawit di Indonesia Bagian Timur harus terus dilakukan, karena bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan upaya yang sudah dilakukan melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat [PSR]. Secara umum, target PSR 2020-2022 mencapai 540 hektare, di 21 Provinsi yang melibatkan kurang lebih 43 ribu pekebun, khusus untuk Papua, Target PSR mencapai 6 ribu hektare. Sehingga menimbulkan multi player effect.

Manfaat dari PSR antara lain untuk peningkatan produktivitas tanaman, peningkatan pendapatan perkebun dan pengelolaan sawit berkelanjutan.

“Target PSR 2020-2022 di pulau Papua sebesar 6 ribu hektare yang terdiri dari Papua Barat sebesar 3 ribu hektare dan Papua sebesar 3 ribu hektar,” kata Mushdalifah pada acara diskusi Forum Wartawan Pertanian [Forwatan] tentang "Penguatan Peranan Kelapa Sawit Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur” di Jakarta, Senin [12/4].

Tantangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Papua yaitu rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat, infrastruktur dan fasilitas transportasi yang kurang memadai, konflik sosial dengan masyarakat adat dan kapasitas masyarakat yang masih terbatas.

"Kebijakan pemerintah diperlukan untuk pembangunan kelapa sawit rakyat adalah peremajaan sawit rakyat, program peningkatan infrastruktur dan multimoda di Papua, Monatorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan terakhir perlunya Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia [ISPO]," kata Musdhalifah

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Justina Sianturi mengatakan peran kelapa sawit dalam pembangunan dan investasi di Kabupaten Merauke yaitu bagi masyarakat bisa menyerap tenaga kerja sebesar 2.474 orang asli Papua, memperoleh pendapatan dari hasil kebun plasma dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

Staf Khusus Wapres RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Imam Azis mengatakan kelapa sawit memang menjadi industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, pengembangan kelapa sawit di Indonesia Bagian Timur harus diperbaiki tata kelolanya, mulai dari tata kelola perkebunnya dan pekebun yang terlibat dalam kemajuan kelapa sawit.

"Pemerintah pusat siap memberikan intensif untuk mendukung kelapa sawit dan siap mensejahterakan petani," katanya.

Sementara itu, Direkur Eksektutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung menilai terdapat dua manfaat utama kelapa sawit yang paling dirasakan yakni penurunan kemiskinan di pedesaan dan penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung.

Direktur Tunas Sawa Erma [TSE] Group Luwy Leunufna mencatat, perusahaan sudah memberikan komitmen secara nyata dalam penciptaan lapangan kerja yang masif. Sejak tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 2.400 tenaga kerja Orang Asli Papua [OAP] yang terserap oleh TSE Group dan akan terus bertambah seiring dengan ekspansi perusahaan.

“Itu semua bisa terwujud karena investasi sawit. Sawit ini anugerah bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Papua. Karena itu, syukurilah dan bukan hal sebaliknya seperti kampanye,” kata Luwy Leunufna.