Dirjen Perkebunan Dorong Sultra Implementasikan Potensi Wilayah dan Komoditas
Coordination Meeting of Plantation Sub-sector of Southeast Sulawesi Province
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Kendari, Sultra (B2B) - Kementerian Pertanian RI mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan 2017 di Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari pada Rabu (3/5) yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam didampingi Dirjen Perkebunan Bambang Wahyu Diantoro dan dihadiri oleh para bupati dan kepala dinas pertanian dan perkebunan dari seluruh provinsi.
Dirjen Bambang WD mengatakan kegiatan rakor dan konsultasi yang digagas oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bertujuan menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah untuk membangun subsektor perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta menjadi sumber devisa negara dari sektor nonmigas.
"Pertemuan ini juga untuk saling mengenal antara pejabat di tingkat pusat dan daerah, karena tak kenal maka tak sayang sehingga kita dapat melakukan inventarisasi terhadap potensi standar. Kondisi demikian, disebabkan banyak faktor, mulai dari kealpaan menggunakan bibit hingga minimnya perawatan serta lemahnya manajemen perkebunan.
Dirjen Bambang menambahkan bahwa Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman telah menetapkan arah pengembangan kawasan perkebunan, dengan pendekatan lokasi kawasan sesuai Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 830/2016 dengan tiga poin penting yakni fokus: wilayah, komoditas, dan kegiatan.
Dia merujuk pada Kepmentan yang menetapkan lima produk utama perkebunan yang menjadi andalan setiap kabupaten di Sultra yakni kakao di Muna, Muna Barat, Bombana, Buton, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Kolaka, dan Konawe Selatan. Pengembangan potensi mete di Muna, Bombana, dan Buton. Lada di Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Kolaka Timur. Cengkeh meliputi Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur, sementara kelapa hanya di Bombana.
"Pemerintah saat ini melakukan pendekatan potensi wilayah berdasarkan kesuburan lahan, potensi komoditas dan kepentingan petani sehingga tidak lagi semua kabupaten di Sultra harus menanam lada karena hanya potensial di lima kabupaten. Bombana dan Buton misalnya tidak perlu latah meskipun hasilnya meningkat di Kolaka Timur sebaiknya fokus pada kakao, mete dan kelapa saja," kata Dirjen Bambang.
Buku Perkebunan
Rakor dan konsultasi juga melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perkebunan, untuk mendukung percepatan kegiatan perkebunan 2017 dan pemantapan perencanaan 2018 sehingga dapat dilakukan identifikasi permasalahan dan mencari solusinya.
Gubernur Nur Alam menyambut gbaik langkah tersebut karena Rakor dan konsultasi akan mendukung sinergi kebijakan, program, dan kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten dengan memberikan peran kepada para pemangku kepentingan, sehingga dapat menggalang komitmen bagi pelaku usaha perkebunan untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Dirjen Perkebunan menekankan pentingnya hasil Rakor dan konsultasi dapat menyusun dokumen potensi perkebunan, peta permasalahan dan rencana kerja di setiap kabupaten dan provinsi sebagai acuan penyusunan Roadmap Perkebunan.
"Saya bangga kepada para bupati dan kepala dinas perkebunan sudah menyiapkan dokumen, paper dan paparan tentang potensi dan kendala pengembangan perkebunan di tiap kabupaten. Data dan informasi potensi daerah sangat berguna bagi kita untuk mengembangkan subsektor perkebunan," kata Bambang DW yang sebelumnya menjabat kepala dinas perkebunan Sultra.
Kendari, Southeast Sulawesi (B2B) - Indonesian Agriculture Ministry held the 2017 Coordination Meeting and Consultation on Plantation Development of Southeast Sulawesi on Wednesday (May 3) here which was opened by Governor Nur Alam accompanied by Director General of Plantation Bambang Wahyu Diantoro and attended by regents and heads of plantation offices.
Mr Diantoro said the activities initiated by his office aims to equate perception to developing the estate subsector for improve the welfare of farmers and communities become source of foreign exchange from the non-oil and gas sector.
The coordination meeting is also to strengthen the relationship of government officials in Jakarta and the regions, so we can make an inventory of the potential of each district. The condition is due to many factors such as the use of seeds, untreated commodity crops and the weakness of plantation management
Mr. Diantoro added that the Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman has set the direction development of plantation areas, with regional approach according to ministerial decree Number 830/2016 with three main points to focus: areas, commodities, and activities.
He refers to regulations that establish five major plantation products which is the mainstay of every district in Southeast Sulawesi namely cocoa in Muna, West Muna, Bombana, Buton, North Buton, Konawe Islands, North Kolaka, East Kolaka, Konawe, Kolaka and South Konawe. Development of potential cashews in Muna, Bombana, and Buton. Pepper in Konawe, South Konawe, Kolaka, and East Kolaka. Cloves in Kolaka, North Kolaka, and East Kolaka, while coconut in Bombana.
"The government is currently applying the region's potential approach based on soil fertility, commodity potential and farmers' interests. No longer the districts in Southeast Sulawesi have to plant pepper because it is only potential in five districts. Bombana and Buton for example do not need to imitate even though production increases in East Kolaka and should focus on cocoa, cashew and coconut only," he said.
The government is currently applying the region's potential approach based on soil fertility, commodity potential and farmers' interests. No longer the districts in Southeast Sulawesi have to plant pepper because it is only potential in five districts. Bombana and Buton for example do not need to imitate even though production increases in East Kolaka and should focus on cocoa, cashew and coconut only," he said.
Indonesia's Plantation Book
Coordination meetings also evaluate the implementation of plantation programs and activities, to support the acceleration of 2017 activities, and 2018 planning to identify problems and find solutions.
Governor Nur Alam welcomes the coordination meetings to support policy synergies, programs, and activities between Jakarta, provincial and district by providing roles to stakeholders, so as to raise the commitment of plantation entrepreneurs to support national food self-sufficiency.
Mr. Diantoro reminded the importance of meetings and consultations for potential document inputs, problem maps and workplans in each district and province as a reference for the preparation of Indonesia's Plantation Book.
I was respect to the regents and heads of plantation agencies prepared with documents, papers and exposure on potentials and constraints in each district. Regional potential data and information are very useful for us to develop the estate subsector," he said.
