Sumba Tengah, NTT [B2B] - Lumbung pangan baru [food estate] adalah model masa depan pertanian, tujuannya mengubah peradaban dan budaya pertanian nasional, melalui pengelompokan petani dalam klaster-klaster pengembangan korporasi petani.

""Hadirnya food estate adalah model masa depan pertanian, mengubah peradaban dan budaya pertanian, dari petaninya sendiri-sendiri menjadi berkelompok bahkan berupa klaster dalam jumlah yang besar," kata Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, Selasa [23/2] usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo meninjau Food Estate Sumba [FES] di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT].

Menurutnya, FES merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden Jokowi untuk memperkuat ketahanan pangan secara masif, diperlukan konsentrasi-konsentrasi tambahan untuk menghadapi tantangan seperti pandemi Covid-19 dan perubahan iklim ekstrim guna menyediakan pangan rakyat Indonesia 267 juta jiwa. 

"Sekarang ini, memasukin 2021, kita bangun percontohan utama dengan food estate, sebuah hamparan datar dengan mengelompokkan petani secara klaster dalam sistem korporasi," kata Mentan Syahrul.

Dia menambahkan bahwa food estate tidak hanya membudidayakan padi dan jagung, tapi juga tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan dan di ujungnya harus ada industrialisasi dalam skala tertentu. 

Mentan Syahrul tidak menampik tantangan food estate yakni cuaca, hama dan bencana alam serta tantangan utama adalah budaya bertani dan keterampilan petani, sehingga perlu menghadirkan mekanisasi pertanian yang modern. 

"Tapi ini semua harus kita lakukan prediksi dengan menggunakan teknologi, salah satunya artificial intelligence, sehingga dapat memperkirakan agroklimat dan segala permasalahan yang muncul," tambahnya.

Mekanisasi dapat mengurangi losses, kata Mentan, dari 13% menjadi 3% hingga 5% untuk mendongkrak produktivitas. "Jika kemarin produktivitas tidak sampai tiga ton, kita tingkatkan hingga lima ton per hektar."

Selain Mentan Syahrul, turut mendampingi Presiden Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Bupati Sumba Tengah, Paulus SK Limu.