Bogor, Jabar [B2B] - Keterbatasan modal bagi para pelaku usaha pertanian kerapkali menjadi momok tersendiri yang akan menghambat pembangunan sektor pertanian nasional.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dalam berbagai kesempatan terus mendukung petani untuk bekerja maksimal serta mendorong mereka mendapatkan permodalan dalam mengembangkan usahanya, utamanya melalui Kredit Usaha Rakyat [KUR].

Mentan mengatakan bahwa alokasi dana melalui KUR menyasar para pelaku di bidang pertanian baik pelaku usaha kelompok maupun perorangan.

“Hampir untuk seluruh sektor pertanian, jadi apa saja terkait sektor pertanian, atau usaha pertanian, itu memang kita dorong untuk mengambil KUR,” katanya.

Secara terpisah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah, sedang dan akan terus melakukan transformasi pertanian.

"Jika persepsi awalnya suatu kewajiban, suatu keharusan bahkan dalam tanda kutip suatu keterpaksaan, makanya harus diubah kalau pertanian harus menjadi bisnis yang menghasilkan duit sebanyak-banyaknya, " tegasnya.

Pertanian, kata Dedi, dahulu hanya ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan bagi keluarga, saudara, masyarakat dan lain sebagainya, namun untuk saat ini belum cukup.

"Saat ini pertanian harus berorientasi pada bisnis atau keuntungan dan ini akan memberikan kesejahteraan kepada petani. Pertanian akan menjamin kehidupan manusia untuk selama-lamanya," ujar Kabadan.

Dedi menjelaskan diperlukan modal untuk mengolah pertanian menjadi bisnis. Setelah mempunyai modal, kemudian memikirkan bagaimana mengolah tanah menggunakan alsintan. 

"Bagaimana cara memilih varietas pertanian bernilai tinggi. Bagaimana menggunakan pupuk berimbang dan bagaimana panen dan pasca panen serta pengolahannya," paparnya.

Setelah panen atau petik, lanjut Dedi, jangan langsung dijual tetapi harus diolah dulu. Karena semakin hilir dilakukan pengolahan maka nilai tambahnya semakin besar. "Modal adalah energi atau bensin untuk menggerakkan bisnis pertanian."

Aksi nyata pun ditunjukkan oleh Dedi, melalui Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme [YESS], melalui Program YESS maka Kementan berupaya mencapai target melahirkan 2,5 juta petani milenial di seluruh Indonesia.

Tak hanya fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas pemuda di pedesaan melalui pelatihan, magang dan berbagai peningkatan kapasitas SDM lainnya, program YESS juga mencoba menciptakan ekosistem kondusif dengan membuka akses permodalan. 

Kolaborasi pun dilakukan program YESS dengan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan seperti pada Rabu [22/6], Program YESS melaksanakan Focus Group Discussion [FGD] produk layanan keuangan non-perbankan di Bogor, Jabar.

Project Manager Program YESS Inneke Kusumawaty mengatakan tujuan dari kegiatan FGD adalah memetakan kemungkinan petani milenial untuk mengakses layanan pembiayaan non-perbankan.

"Pada 2022, penekanan pada skema pembiayaan atau permodalan. Diharapkan lembaga non-perbankan yang hadir saat ini dapat mendukung implementasi kegiatan ini melalui skema-skema yang dapat disepakati bersama," katanya.

Hadir pada FGD tersebut antara lain perwakilan dari  Kementerian Koperasi dan UKM, PT Permodalan Nasional Madani [PNM], Agri Terra Indonesia, Komite Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Bersatu [Kopitu] dan Era Tani. 

Dari hasil diskusi didapatkan beberapa point penting, antara lain terdapat mekanisme klaster yang dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi petani milenial.

Tak hanya itu, mekanisme MEKAAR yang dapat dikolaborasikan bagi perempuan yang rentan miskin dengan pendapatan maksimal Rp500 ribu per bulan  maupun skema-skema dari Kopitu, AgriTerra dan Era Tani yang dapat dikolaborasikan. Seperti percepatan proses sertifikasi BPOM, Halal dan PIRT yang difasilitasi oleh Kopitu, konsep korporasi pertanian yang didasarkan pada kebutuhan pasar ekspor yang akan difasilitasi oleh AgriTerra dari sisi analisis peluang bisnisnya. Juga penggunaan aplikasi sekaligus sosialisasi yang mengakomodasi pengajuan pembiayaan, saprotan dan lainnya.

Direncanakan akan dilaksanakan pertemuan yang intensif antara Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membahas kerjasama/kolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir [LPDB]. 

"Melalui kegiatan ini diharapkan terwujudnya kolaborasi yang dapat dilakukan antara Program YESS dengan lembaga non-perbankan sehingga diharapkan petani milenial dapat mengembangkan skala usahanya," kata Inneke Kusumuwaty. [Yess]