Bogor, Jabar [B2B] - Kementerian Pertanian RI mendukung penguatan kelembagaan petani [Poktan/Gapoktan] dan kelembagaan ekonomi petani [KEP] di kawasan perkebunan rakyat berbasis korporasi petani dengan meningkatkan skala ekonomi dan posisi tawar petani, efisiensi usaha, dengan memberi peluang bagi Poktan/Gapoktan sebagai produsen utama bahan pangan mendapatkan laba setimpal dari kegiatan usaha taninya.

Hal itu dikemukakan Kasubbid Kelembagaan Petani - Pusluhtan BPPSDMP, Yoyon Haryanto dan Penyuluh Utama Kementan, Siti Nurjanah pada focus group discussion [FGD] Selasa [30/4] yang dihadiri Kabag Perencanaan Wilayah - Biro Perencanaan Sekjen Kementan, Rani Mutiara; Kapus Pusat Pengkajian Perencanaan dan pengembangan Wilayah [P4W IPB] Eman Rusliandi; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementan (PSEKP) Sayuti dan praktisi pertanian Suparman.

"KEP merupakan salah satu terobosan pengembangan penyuluhan pertanian sesuai tuntutan pasar dengan aneka metode pemberdayaan. Dengan model KEP ini diharapkan diperoleh alternatif pemberdayaan petani mengembangkan usaha secara profesional," kata Yoyon H.

Agribisnis menjadi orientasi pembangunan pertanian nasional saat ini, karena kelembagaan petani di pedesaan kontribusinya sangat vital dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi, aksesibilitas pada informasi pertanian dan modal, pengembangan infrastruktur, pasar, dan adopsi pertanian.

"Hal itu sesuai dengan amanat UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No 19/2013 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan KEP termasuk di kawasan perkebunan," kata Yoyon H.

Siti Nurjanah menambahkan, pendekatan penyuluhan paling ideal dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut karena petani petani masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain manajemen organisasi dan usaha yang masih lemah, belum berorientasi usaha produktif dan belum memiliki kekuatan hukum sehingga posisi tawar dan aksesibilitas rendah terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar.

"KEP menempatkan petani sebagai pelaku utama, dan penyuluhan pertanian lebih menekankan pada proses pembelajaran sebagai penentu keberhasilan, didukung para pemangku kepentingan di Kementan dan eksternal kementerian terkait peningkatan sarana dan prasarana produksi, kegiatan budidaya, kegiatan panen dan pascapanen hingga kegiatan pemasaran," kata Siti Nurjanah.

Yoyon H menambahkan Keberadaan KEP diharapkan dapat mendorong petani mengembangkan korporasi sebagai kelembagaan formal yang terbentuk dari sejumlah modal dari petani, dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen usaha yang berorientasi laba dalam bentuk badan usaha milik petani atau BUMP yang berbentuk koperasi tani atau perseroan terbatas. [NurJ]