HPP Beras Multikualitas Terkendala Faktor Teknis
Indonesian Gov`t Purchase Prices Implementation on Rice Hampered
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
 b.JPG)
Jakarta (B2B) - Penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) multikualitas diakui pemerintah untuk komoditas beras sulit dilakukan karena terkendala faktor teknis di lapangan, salah satunya sulitnya menentukan indikator mutu yang akan digunakan.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan usulan pembentukan HPP multikualitas ini sudah tertuang dalam permentan berupa diversifikasi harga sesuai dengan mutu beras yang diproduksi petani. Hanya saja, sistem ini tidak berjalan optimal karena pelaksanaannya sangat sulit.
“Bulog sebagai pelaksana di lapangan ternyata kesulitan menerapkan sistem ini, karena itulah sistem tersebut tidak berjalan dengan semestinya,” katanya, Senin (30/12/2013).
Suswono mengatakan dalam permentan itu disebutkan kualitas beras terbagi dalam beberapa kelas, antara lain kualitas premium satu dengan HPP sebesar Rp. 7.000/kg, premium kualitas dua dengan harga Rp. 6.800/kg, kualitas medium dengan harga Rp.6.400/kg, dan kualitas rendah yang harganya dibawah kualitas medium.
Sebelumnya, beberapa asosiasi pertanian yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petani Beras Indonesia (FKPBI) mengusulkan kepada pemerintah agar menerapkan HPP beras multikualitas agar petani tertarik menanam beras berkualitas unggul.
Forum ini menilai penerapan HPP tunggal ternyata berdampak buruk pada produksi beras berkualitas premium, petani enggan menanam padi unggul karena tidak mendapat jaminan harga yang layak dari pembeli.
Jakarta (B2B) - Indonesian government admitted that the multi quality of government purchase prices (HPP) for rice commodity is difficult to perform due to technical factors which include the difficulty in determining quality indicator to be used.
Agriculture Minister Suswono said the suggestion on the establishment of multi quality HPP has actually been contained in Agriculture Minister Regulation in the form of price diversification that meets rice quality produced by the farmers. However, the system did not run optimally for a very hard implementation.
“Bureau of Logistics (Bulog) which acts as the implementer in the field turns out to have difficulties in applying the system. That is why the system did not run well,” he said, Monday (12/30).
The Minister said, it is mentioned in the regulation that the rice quality is classified into several classes, among others are first premium quality with the HPP of IDR7,000 per kilogram, second premium quality under the price of IDR6,800 per kilogram, medium quality costs IDR6,400 per kilogram, and low quality which is having lower prices than medium quality.
Previously, several agriculture associations joined in Indonesia Rice farmers Communication Forum (FKPBI) suggested the government to apply multi quality of rice HPP so that the farmers are drawn to plant rice with excellent quality.
The forum assessed the sole HPP implementation has bad effect to premium quality rice production. Thereby, the farmers are reluctant to plant superior rice for they do not take a decent price warranty from the buyers.
