Jakarta [B2B] - Penyebaran virus Corona jangan sampai menghalangi kinerja penyuluh pertanian selaku garda terdepan pembangunan sektor pertanian. Penyuluh harus proaktif mengawal dan mendampingi petani melaksanakan usahatani insitu dan exsitu, untuk mendukung terjaminnya produksi pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan 267 juta jiwa penduduk, dengan mengedepankan tugas dan fungsi Agricultural War Room - Komando Strategis Pembangunan Pertanian [AWR KostraTani]. 

Sementara Agriculture Operation Room [AOR] Kementan, khususnya Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] menggelar telekonferensi terjadwal setiap hari, bagi penyuluh pusat melakukan pembinaan dan pengawalan pembangunan dengan penyuluh pertanian pada 400 KostraTani dari 100 Kostrada di 34 Kostrawil sejak Desember 2019 dan menjadi AOR pertama di Kementan yang digunakan Mentan SYL untuk koordinasi dengan penyuluh pada 2 Januari 2020.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian - Kementerian Pertanian RI [BPPSDMP] Prof Dedi Nursyamsi menyampaikan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL] bahwa petani diminta tetap bekerja di lapangan, yang penting menjaga jarak dengan orang lain [social distance] untuk mencegah penyebaran virus Corona.

"Pembangunan pertanian jalan terus setiap hari. Tidak boleh berhenti meskipun ada pandemi COVID-19 global. Kalau pun besok kiamat, kita harus tetap olah lahan dan olah tanam. Meskipun besok mati, kita harus tetap menanam padi dan lain-lain. Tanam .... tanam ... tanam ..... Petani tetap gas pol tanam. Pangan harus selalu tersedia. Tidak boleh ditunda apalagi dihentikan. Petani tetap bekerja di sawah, yang penting jaga jarak dengan orang lain untuk mencegah penyebaran virus Corona," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi kepada pers di Jakarta, Selasa [17/3] didampingi Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah.

Sebelumnya, Mentan SYL menginstruksikan agar jajaran Kementan menggerakkan penyuluh pertanian seluruh Indonesia untuk mengawal dan mendampingi petani menggerakkan sektor pertanian dengan memanfaatkan telekonferensi di AWR KostraTani. 

Saat ini AWR KostraTani di kantor pusat Kementan terhubung ke Agriculture Operation Room [AOR] di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian [BPTP] selaku Kostrawil di tingkat provinsi di bawah komando gubernur; AOR di kabupaten melalui kantor dinas pertanian selaku Kostrada di bawah komando bupati; dan AOR di kecamatan melalui Balai Penyuluhan Pertanian [BPP]/Kostratani sebagai lokus pembangunan pertanian.

Prof Dedi Nursyamsi pada kesempatan tersebut mengingatkan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP] Leli Nuryati lebih intensif menyiapkan jadwal telekonferensi dari ruang AOR Pusluhtan dengan AOR Kostrawil, Kostrada dan Kostratani. 

Leli Nuryati menegaskan bahwa telah menginstruksikan jajarannya Pusluhtan BPPSDMP pada Selasa [17/03] untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawalan aktivitas pertanian bagi petani di lapangan meskipun adanya pembatasan kunjungan di wilayah binaan.

"Pembinaan dilakukan melalui telekonferensi dengan wilayah binaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, dengan meminta penyuluh pertanian untuk menyusun materi penyuluhan dalam bentuk infografis atau power point agar dapat ditayangkan melalui AOR," katanya.

Menanggapi hal itu, Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana menambahkan bahwa pendampingan dan pengawalan jarak jauh tersebut sejalan dengan kebijakan KostraTani dari Kementan, untuk mengoptimalkan lima peran dan fungsi BPP sebagai pusat pembangunan pertanian, khususnya ´sebagai pusat data dan informasi pertanian´.

Saat ini, AOR di Pusluhtan BPPSDMP di lantai lima Gedung D Kementan, Jakarta Selatan koneksi ke lebih dari 400 KostraTani pada 100 Kostrada di 34 Kostrawil sejak Desember 2019. AOR Pusluhtan juga menjadi AOR pertama di Kementan yang digunakan Mentan SYL untuk koordinasi dengan penyuluh pada 2 Januari 2020.

I Wayan Ediana menambahkan Pusluhtan menyiapkan jadwal telekonferensi setiap hari untuk penyuluh pertanian pusat melakukan pembinaan dan pengawalan pembangunan pertanian di lapangan secara efisien dan cepat. 

“Dengan telekonferensi terjadwal ini, pemerintah dapat mengetahui secara langsung kendala dan persoalan lapangan, sehingga dapat segera diambil solusi sesuai kebijakan," katanya. [Liene]