Jakarta [B2B] - Cadangan beras nasional masih dalam posisi aman, mengingat pemerintah terus mendorong petani didampingi penyuluh pertanian terus melakukan produksi meski diintai pandemi Covid-19. Sementara kewenangan Kementerian Pertanian RI mengelola sektor produksi tergolong berisiko tinggi lantaran tidak diberi kewenangan di area pasar meskipun memiliki ruang data yang dapat mengakurasi semua produksi, sehingga belumlah tepat isu impor beras mengemuka meskipun impor tidak dilarang.

Sementara dari sisi produksi, tercatat serapan beras Perum Bulog hingga Senin [8/6] sebesar 21.667 ton. Cadangan beras pemerintah [CBP] di Bulog pada pekan pertama Juni 2020 mencapai 1,485 juta ton; penggilingan beras 1,363 juta ton; pedagang 0,730 juta ton stok cukup besar pada rumah tangga maupun hotel, restoran dan katering [Horeka].

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance [Indef] Tauhid Ahmad; akademisi pertanian Universitas Brawijaya, Sujarwo serta kompilasi data dari Biro Humas Kementan.

"Sampai saat ini cadangan beras nasional masih dalam posisi aman. Kebutuhan beras, tidak perlu dikhawatirkan mengingat pemerintah dan petani terus melakukan produksi, meski sedang menghadapi pandemi Covid-19. Saya lihat memang sekarang [isu impor] sangat tidak tepat, karena dikhawatirkan akan menurunkan harga di tingkat petani," kata Tauhid Ahmad seperti dilansir Biro Humas Kementan, Selasa [9/6].

Menurutnya, impor dan ekspor komoditas pertanian utamanya beras adalah hal biasa dan lumrah dilakukan setiap negara. Apalagi, kebijakan impor dilakukan dalam waktu yang tepat, dimana ketika sebuah negara memiliki kekurangan kemampuan produksi.

"Impor tidak dilarang, tapi harus dilakukan pada saat dan momentum yang tepat. Kemudian harus sesuai juga dengan kebutuhan yang ada, termasuk melihat produksi dalam negeri," katanya.

Kendati begitu, Tauhid Ahmad meyakini kemampuan petani Indonesia sangat luar biasa. Indonesia bahkan bisa mendulang panen dengan angka di atas rata-rata jika pengelolaan pertanian dikerjakan dengan baik dan benar. "Tetap optimalkan produksi dalam negeri."

Pendapat senada dikemukakan akademisi pertanian Universitas Brawijaya, Sujarwo bahwa kewenangan Kementan dalam mengelola sektor produksi memiliki resiko tinggi, terlebih ketika tidak diberi kewenangan di area pasar. 

"Maksud saya adalah, ketika Kementan berhasil dalam produksi, namun disisi lain Kementerian Perdagangan malah memberikan ijin impor, maka ini akan menghancurkan harga pasar produk pertanian. Menurut saya ini harus dihindari," katanya.

Menurut Sujarwo, hitungan Kementan dalam mengelola pertanian sudah sangat tepat, mengingat kementerian yang dipimpin SyahruI Yasin Limpo itu sudah memiliki ruang data yang dapat mengakurasi semua produksi.

"Saya kira data pertanian baik areal tanam, areal panen, dan real produksi serta ekspektasi produksi bulanan lewat website maupun media elektronik, termasuk membuktikan adanya aliran data dari bottom-up melalui frame yang dibuat kementerian [design system should be top down] sudah sangat bagus," katanya.

Dengan kecanggihan sistem data dan informasi yang dimiliki Kementan, ujar Sujarwo, isu impor yang muncul belakangan ini akan terpatahkan dengan sendirinya.

"Saya yakin sistem dan data di Kementan akan berbicara sendiri untuk mereka yang meragukan ketersediaan pangan nasional. Saya berharap Kementan tidak perlu gusar. Santai saja dan tanggapi ini [isu impor] dengan baik," katanya.