Hatta Rajasa Desak Investigasi Beras Vietnam
Hatta Rajasa Ordered to Investigate Vietnam Rice Imports
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sudah memberikan perintah kepada Menteri Pertanian (Suswono) untuk segera melakukan investigasi.
"Saya minta segera lakukan investigasi, dan tidak perlu berkonflik ria. Tidak perlu saling menyalahkan. Tidak perlu," ucap Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (30/1/2014).
Hatta menambahkan, saat ini sudah dilakukan pengecekan terhadap izin impor beras mulai dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Menurut Hatta dalam pengecekan ini semua dilakukan secara profesional.
"Dari kementerian pertanian, sudah saya tanyakan. Memang memberikan rekomendasi untuk beras tertentu. Itu sudah betul, selama ini juga begitu. Dari Kementerian Perdagangan, sudah betul juga. Untuk memberikan kepada perusahaan tertentu, untuk mengimpor beras tertentu juga," jelasnya.
"Pertanyaan kita sekarang, mengapa di lapangan, ada beras medium? Ini yang saya minta diselidiki. Enggak perlu untuk saling menyalahkan," tambah dia.
Hatta menambahkan, yang akan melakukan investigasi di lapangan saat ini adalah Kementerian Perdagangan. Karena perdagangan itu yang ada di pasar.
"Dia akan mengecek dulu di pasar, setelah itu, laporkan saja. Secepatnya. Kan sudah bergerak. Secara bilateral saya sudah beri arahan secara jelas. Jangan dibiarkan hal-hal semacam itu," pungkasnya.
"Saya akan klarifikasi dan minta penjelasan soal tersebut, karena izin impor hanya diberikan kepada Bulog," ujarnya di Jakarta, Senin.
Hatta mengatakan seharusnya impor beras tidak terjadi, karena Perum Bulog telah melaporkan bahwa produksi beras nasional mencukupi selama tahun 2013, sehingga impor tersebut tidak dibutuhkan oleh pemerintah.
"Impor beras hanya diberikan kepada Bulog, itupun apabila diperlukan. Tahun 2013, Bulog tidak mengimpor karena produksi cukup. Jadi apabila ada impor dari Vietnam, selain yang dilakukan Bulog, Kemendag harus menjelaskan," katanya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membantah adanya impor beras ilegal sebanyak 16,9 ton karena pengadaan beras asal Vietnam tersebut telah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.
"Impor beras dengan pos tarif 1006.30.99.00 asal Vietnam, benar-benar ada kegiatan importasinya (83 kali impor)," kata Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono Moegiarso.
Susiwijono menjelaskan beras Vietnam yang membanjiri Pasar Induk Cipinang tersebut bukan berasal dari penyelundupan. Namun, diimpor melalui Tanjung Priok dan Belawan setelah mendapatkan perizinan melalui Kementerian Perdagangan.
Impor beras tersebut, kata dia, telah dilengkapi dengan perizinan yang diperlukan, yaitu surat persetujuan impor, meskipun perizinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/M-DAG/PER/2/2012.
Surat persetujuan impor beras tersebut diterbitkan menggunakan Kode HS 1006.30.99.00 dengan negara asal Vietnam terhadap 58 importir selain Perum Bulog serta total kuota yang diberikan sebanyak 16,9 ton.
"Perijinan tersebut sah dan dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Perdagangan. Keseluruhan importasi beras dengan kode HS dimaksud telah dilengkapi laporan surveyor yang telah diterbitkan dan dikirimkan melalui portal Indonesia National Single Window," kata Susiwijono.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/M-DAG/PER/2/2012, impor beras dengan pos tarif 1006.30.99.00 dilakukan untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan serta merupakan beras dengan ketentuan tingkat kepecahan paling tinggi 25%.
Jakarta (B2B) - Hatta Rajasa, Indonesian Chief Economic Minister has ordered the Trade Ministry and the Agriculture Ministry to investigate the illegal entry into Indonesia of Vietnamese rice.
"I have met with Agriculture Minister Suswono and the trade deputy minister, asking them to investigate the case soon," Hatta Rajasa said here on Thursday.
The minister added that there were indications of abuse of import permits. Based upon the permits, the importers were not allowed to import medium category rice.
"From the aspect of agriculture and trade, there is nothing wrong with it. The licenses have correctly been issued. But the importers who used the licenses might have abused them," Hatta stated.
He noted that the licenses should be used only for importing certain types of rice.
The minister was responding to a report on illegal rice imports discovered at the Cipinang wholesale market, East Jakarta, noting that the price of the illegal rice was less expensive than the price of farmers rice.
It was also reported that the Vietnamese rice was brought into the country using legal documents from the directorate general of external trade of the Ministry of Trade.
Hatta stressed that the government had never issued a permit for individuals to import rice. Therefore, he was convinced that the rice that came from Vietnam had been imported illegally.
The government has only issued a license for rice imports to state-owned logistics board Bulog as a market price stabilizer.
Bulog was assigned by the government to import rice or to purchase it from farmers to guarantee proper rice stocks are kept in storage.
"The license to import rice will be issued for Bulog only, except for the importation of certain types of rice for foreigners and for others. It is Bulog that has the authority to import it," the minister said.
In the meantime, the Indonesian customs authorities are investigating the alleged abuse of permits to import Vietnamese rice, which had sparked a debate at the Cipinang wholesale market in East Jakarta.
"The Directorate General of Customs and Excise will soon take anticipatory steps in response to the alleged abuse (of the rice import permits) at an operational level in the customs service and supervision system," Director General of Customs and Excise Susiwijono Moegiarso stated in a press statement released on Tuesday.
He noted that the import of 16.9 thousand tons of rice complied with standing procedures and rules, as well as having been given import approvals, surveyors reports and automated reconciliation from the Indonesian National Single Window portal.
However, he did not rule out the possibility of the import permits being abused on the grounds that the permits included written approvals intended to import special rice, instead of general rice, which can be imported by state logistics board Bulog.
"This has happened as the HS codes of the two types of rice are the same: 1006.30.99.00. The Directorate General of Customs and Excise is investigating the alleged abuse of the import permits, including the audit of the surveyors reports," he explained.
Under the Trade Ministers Regulation No.06/M-DAG/PER/2/2012, the import of rice, with headings 1006.30.99.00, can be performed only by Bulog, with approval from the ministry, to stabilize prices, cope with a state of emergency, provide subsidized rice for the poor, or address food scarcity issues.
