Yogyakarta, DIY [B2B] - Kementerian Pertanian RI berupaya melakukan percepatan dan penyempurnaan penyaluran ´Dana Dekonsentrasi [Dekon] Penyuluhan Pertanian 2020´ di seluruh Indonesia. Tujuannya, mendukung implementasi Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani] di lapangan mengacu pada instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, dengan menggelar Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Dana Dekon 2020 di Yogyakarta yang dihadiri para kepala dinas pertanian dan pejabat terkait dari 34 provinsi.

Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi mengatakan berdasarkan evaluasi Dekon melalui aplikasi SMART maka perlu dilakukan perbaikan terkait rencana anggaran yang harus dilakukan secara cepat, tepat dan seksama. Selain itu perlu dilakukan perhitungan dan update data terhadap jumlah penyuluh PNS dan honorer [THL-TBPP] di tiap provinsi, karena dari total anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] sekitar 76% berada di Dekon dan 60% digunakan untuk membayar honor dan biaya operasional penyuluh [BOP]. 

"Hal itu sesuai rumusan rapat koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 2020 di Bogor pada akhir Januari lalu," kata Dedi Nursyamsi di Yogyakarta, Selasa malam [18/2] dalam arahannya yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] Leli Nuryati kepada 500 peserta rapat.

Percepatan Dana Dekon 2020 sesuai Rumusan Bogor akhir Januari 2020 antara lain perlu disusun SK Gubernur untuk menetapkan kuasa pemegang anggaran [KPA] dan pejabat pembuat komitmen [PPK]; melakukan perencanaan penarikan anggaran dengan cermat; pembayaran honor dan BOP PNS dan THL-TBPP dapat dilakukan setiap bulan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pencairannya; perlu pemotretan terhadap balai penyuluhan pertanian [BPP] yang akan ditetapkan sebagai KostraTani.

"Hal penting lain adalah pemetaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, Poktan dan Gapoktan yang menjadi kelompok ekonomi petani atau KEP. Sinergi dinas pertanian dan BPTP untuk menetapkan teknologi yang akan diterapkan; sinergi dinas dan BPTP untuk pelaksanaan kegiatan SL; Updating Simluhtan di tiap-tiap provinsi; melakukan supervisi dan pemantauan terhadap pelaksanaan 1.254 BPP penerima dana alokasi khusus atau DAK," kata Leli Nuryati yang didampingi Kabid Program dan Evaluasi Penyuluhan, Riza Fachrizal.

Kepala BPPSDMP menambahkan Simluhtan sebagai basis data penyuluhan pertanian akan dilengkapi dengan data Nomor Induk Kependudukan [NIK] dan selanjutnya untuk membangun satu data akan dilakukan verval data Simluhtan seluruh provinsi yang akan dilaksanakan mulai Januari di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat [NTB].

"Rapat koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian secara berjenjang pusat, provinsi dan kabupaten, perlu terus dilanjutkan agar terjalin komunikasi dan sinkronisasi pusat dan daerah sehingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan  berjalan sesuai harapan," kata Leli Nuryati mengutip arahan Kepala BPPSDMP.

Turut hadir sejumlah pejabat Pusluhtan di antaranya; Kabid Kelembagaan & Ketenagaan Penyuluhan, Joko Samiyono; Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan, Septalina Pradini mewakili Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan, I Wayan Ediana; Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan, Purnomojati Anggoroseto; Kasubbid Ketenagaan Penyuluhan, Welly Nugraha; Kasubbid Program dan Kerjasama Penyuluhan, Andreas Nadianto; dan Kasubbid Evaluasi Penyuluhan, Hafsah Husas serta turut hadir sejumlah pejabat terkait bidang penyuluhan dari 34 provinsi. [Liene]