Karawang, Jabar [B2B] - Kepala Badan PPSDMP  Kementan, Dedi Nursyamsi menyerahkan sarana dan prasarana [Sarpras] informasi dan teknologi [IT] standar era 4.0 kepada Bupati Cellica Nurrachadiana yang diwakili pejabat terkait di Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu [19/8].

Penyerahan Sarpras menandai beroperasinya Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] di Kecamatan Ciampel dan Karawang Barat menjadi role model KostraTani di Kabupaten Karawang.

Setelah kawasan pantai selatan, pekan lalu, Safari KostraTani dari Kepala Badan PPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi berlanjut ke pantai utara Provinsi Jawa Barat, untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo guna mengoperasikan 3.000 BPP model KostraTani [Komando Strategis Pembangunan Pertanian] di seluruh Indonesia.

"Kami sangat bangga dan tersanjung karena Bupati Cellica mendukung program Kostratani untuk membangun SDM Pertanian di Karawang. Kami yakin dukungan Bupati dan seluruh SKPD akan memudahkan Gerakan Kostratani meningkatkan kapasitas SDM pertanian Karawang," kata Dedi Nursyamsi didampingi Kabid Evaluasi dan Program Pusluhtan, Riza Fachrizal.

Dedi Nursyamsi berharap penyuluh pertanian Karawang juga mendapat pelatihan urusan fungsional dan teknis tematik tentang budidaya, penggunaan dan pemeliharaan alat mesin pertanian [Alsintan] termasuk bisnis usaha tani, untuk mendukung petani milenial.

"KostraTani fokus pada berbagai hal menyangkut aktifitas produksi pertanian. Starting point ada pada SDM-nya. SDM ini 50% menjadi pengungkit utama produktivitas. Kalau aspek ini terpenuhi, petani justru akan ditawari modal oleh perbankan melalui KUR [kredit usaha rakyat]," kata Dedi Nursyamsi pada peluncuran BPP KostraTani Karawang di Gedung Singaperbangsa, Rabu [9/8].

Bupati Cellica mengatakan sinergi dengan Kementan akan dapat mempertahankan posisi Karawang sebagai lumbung pangan. "Saya sudah mendapatkan direct langsung dari Mentan Syahrul terkait kebutuhan dan pemetaan lokasi sasaran pembangunan pertanian."

Menurut Cellica, komitmen Karawang tampak pada dua peraturan daerah [Perda] terkait tata ruang wilayah dan ketahanan pangan berkelanjutan. Kedua perda telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Karawang, butir pentingnya bahwa pada 2030, alih fungsi lahan di Karawang maksimal 10.000 hektare.

"Artinya, Karawang mempertahankan 87.253 hektare lahan teknis, termasuk di Karawang Barat seluas 200 meter persegi dari bahu jalan boleh dibikin bangunan dan 200 meter persegi ke belakang hanya boleh untuk lahan pertanian," kata Bupati Cellica.

Dia mengapresiasi dukungan Kementan pada KostraTani, khususnya pada tiap kecamatan akan digelar demo tanam (Demplot) yang akan didampingi dan dikawal oleh Kementan agar sinergi dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dedi Nursyamsi menambahkan menjadi BPP model Kostratani member tidaklah rumit. BPP hanya diwajibkan memiliki akses koneksi internet, untuk terhubung ke Agriculture War Room [AWR] di Jakarta, kantor pusat Kementerian Pertanian. AWR menjadi pusat kontrol pembangunan pertanian berbasis digital, yang mampu memantau kondisi pertanian hingga kecamatan dan desa. [Liene]