Bogor, Jabar [B2B] - Peran pemimpin sangat penting dalam transformasi tata kelola pembangunan pertanian untuk peningkatan produksi pangan. Pemimpin memiliki tanggung jawab besar merumuskan kebijakan, mengoordinasikan berbagai pihak terkait dan menggerakkan langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan tersebut.

Tantangan sektor pertanian ke depan, dikemukakan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Lembaga Administrasi Negara RI [LAN] di Bogor, Jabar pada Selasa [14/5] Basseng saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional [PKN] Tingkat II Angkatan X tahun 2024 yang diikuti 54 peserta dari Kementerian Pertanian RI dan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga [K/L] serta pemerintah.

"Transformasi tata kelola pembangunan pertanian sangat penting, karena tantangan mengelola pertanian dengan efisien dan berkelanjutan semakin kompleks. Seiring dengan perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, urbanisasi, perubahan demografi, permasalahan rantai pasok dan kurangnya akses terhadap teknologi dan modal bagi para petani," katanya.

Basseng mengharapkan para peserta terbuka terhadap gagasan-gagasan baru, berbagi pengalaman dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan yang pernah dialami oleh negara-negara lain dalam mencapai kemandirian pangan.

"Semua itu akan menjadi landasan kuat bagi kita untuk merancang kebijakan dan strategi yang tepat guna memperkuat ketahanan pangan negara kita," katanya lagi.

Dengan kolaborasi, ungkap Basseng, dedikasi dan semangat tinggi dari kita semua, kita akan mampu mencapai tujuan bersama meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan di negara yang kita cintai ini.

Upaya tersebut sejalan arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengingat produksi beras nasional 2023 sebesar 31,10 juta ton turun 0,44 juta ton dibandingkan 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Sementara, impor beras 2023 lebih tiga juta ton dan merupakan impor beras terbesar dalam lima tahun terakhir.

"Kondisi tersebut harus segera ditangani, karena sangat membahayakan ketahanan pangan maupun stabilitas dan ketahanan negara kita," kata Mentan Amran.

Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi menambahkan Tata Kelola merupakan bagian dari transformasi yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan.

"Transformasi tata kelola pembangunan pertanian memerlukan komitmen dan kerjasama pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta serta masyarakat," katanya.

Ketahanan pangan, ungkap Dedi Nursyamsi, dapat dicapai melalui strategi kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan komponen lain secara proporsional.

Menurutnya, kompetensi dan komitmen kepemimpinan menentukan efektivitas tata kelola yang harus dilembagakan agar berkelanjutan.

"Tata kelola pembangunan pertanian yang dinamis harus dapat dilembagakan secara efektif, bersifat agile dan terus berfungsi optimal meskipun terjadi pergantian kepemimpinan," kata Dedi Nursyamsi.

Sementara Kepala Pusat Pelatihan Pertanian [Puslatan] BPPSDMP Kementan, Mohammad Amin pada laporan pembukaan PKN Tingkat II Angkatan X tahun 2024 menegaskan PKN digelar dalam upaya membangun networking dari anak bangsa dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045.

"Khusus PKN II Angkatan X 2024 diikuti 54 peserta. Komposisi peserta berbanding sama, fifty fifty, yakni 50 persen peserta lingkup Kementan dan 50% lingkup non Kementan. Sebelumnya, 60 persen lingkup Kementan dan 40 persen non Kementan," katanya.
 
Total jumlah jam pelajaran sebanyak 923 jam atau setara 107 hari pelatihan, yang terbagi menjadi 125 jam on campus dan 798 jam off campus di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian [BBPMKP] di Ciawi, Bogor.

Kegiatan pembukaan dihadiri Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan [OKE] Kementan, Nurwahida dan Kepala BBPMKP, Yusral Tahir dan sejumlah pejabat terkait dari Kementan maupun kementerian dan lembaga [K/L].

Pelatihan bertema ´Transformasi Tata Kelola Pembangunan Pertanian untuk Peningkatan Produksi Pangan´ diikuti 54 peserta terdiri atas 27 orang dari Kementan; Kemenko Perekonomian [2]; dua dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]; dua dari Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]; satu dari Badan Pangan Nasional [Bapanas]; Polri [5]; lima dari Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]; masing-masing satu orang dari Pemkot Kendari, Pemkab Banggai Kepulauan, Pemkab Anambas dan Pemkab Tanggamus serta dua orang dari Pemkab Teluk Wondama.

Kapuslat Mohammad Amin menambahkan peserta PKN II disusun menjadi empat agenda pembelajaran yakni agenda mengelola diri, kepemimpinan strategis, manajemen strategis dan aktualisasi kepemimpinan strategis.