Jakarta [B2B] - Upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan, Kementerian Pertanian RI membangun kawasan lumbung pangan [Food Estate] di sejumlah daerah, serta membangun korporasi dan kemitraan untuk memaksimalkan program ini.

“Kita akan memastikan pendampingan terhadap petani di lokasi food estate berjalan maksimal. Dengan dibantu kinerja dari  BPPSDMP untuk memastikan petani food estate mendapatkan pendampingan, khususnya dalam hal korporasi petani," kata Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] di Jakarta, Selasa [10/11].

Hal itu dikatakan Dedi Nursyamsi secara virtual di hadapan 435 peserta dari Agriculture Operation Room [AOR] BPPSDMP pada kegiatan virtual meeting Ngobrol Asyik Penyuluhan [Ngobras] Vol.03 bertajuk ´Membangun Korporasi di Kawasan Food Estate´.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa korporasi petani merupakan prioritas dari program food estate.

"Pengembangan korporasi petani menjadi prioritas agar petani menguasai produksi dan bisnis pertanian dari hulu ke hilir," kata Mentan Syahrul.

Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan yang tanahnya eks Proyek Lahan Gambut [PLG] sebagai perluasan lahan penghasil cadangan pangan nasional.

Food estate juga menjadi salah satu Program Strategis Nasional [PSN] tahun 2020-2024, yang berlokasi di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Ditinjau bagaimana lokasi food estate dapat terbentuk korporasi yang diawali gabungan kelompok tani [Gapoktan] sehingga akan terbentuk korporasi petani.

Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] mengatakan korporasi petani merupakan kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.

"Korporasi petani bukan sekadar bertumpu pada produktivitas dan kualitas produksi pertanian, namun lebih banyak ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia atau SDM menjalankan bisnis yang profit oriented," katanya.

Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Siti Munifah menjelaskan bahwa disetiap provinsi akan ada dua kabupaten yang diusulkan untuk food estate.

"Terkait dengan food estate, mohon dibedakan antara produktivitas dan kehilangan hasil karena iklim. Ditakutkan menyebabkan tekanan kepada badan litbang seolah-olah benih hasil research yang telah dianjurkan tidak cocok atau berhasil," kata Siti Munifah.

Proyek lumbung pangan [food estate] sebagai penyedia cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia.