Kementan Latih dan Kawal Pengembangan Pengusaha Wanita bidang Pertanian

Indonesian Women Entrepreneurs Strengthen National Food Supply Chain

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Kementan Latih dan Kawal Pengembangan Pengusaha Wanita bidang Pertanian
BPPSDMP KEMENTAN: Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti [ke-2 kiri] selaku keynote speaker pada Raker Iwapi 2024 di Kuala Lumpur, menyampaikan harapan Mentan Amran Sulaiman tentang peran strategis pengusaha wanita bagi pembangunan sektor pertanian.

Kuala Lumpur, Malaysia [B2B] - Hingga saat ini 210.089 perempuan di seluruh Indonesia mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis [Bimtek] dari Kementerian Pertanian RI, untuk pemberdayaan perempuan menjadi pengusaha pertanian. Dari jumlah tersebut, sekitar 38.565 perempuan telah berwirausaha di bidang pertanian.

Upaya pengembangan pengusaha wanita bidang pertanian dilakukan oleh Kementan melalui Program Pinjaman/Hibah Luar Negeri [PHLN] yang merupakan salah satu program untuk menjalin hubungan dengan lembaga atau negara mitra dalam pembangunan pertanian.

Peran penting perempuan dalam pembangunan pertanian Indonesia dikemukakan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pada Rapat Kerja Nasional III Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 2024 [Rakernas Iwapi] pada Selasa [24/9] di Kuala Lumpur, Malaysia.

Komitmen Kementan disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Idha Widi Arsanti selaku keynote speaker pada Rakernas Iwapi 2024 di Kuala Lumpur.

Rakernas Iwapi 2024 di Kuala Lumpur dihadiri oleh Ketua Umum DPP Iwapi, Nita Yudi beserta pengurus Dewan Pimpinan Pusat [DPP] Iwapi dan Kepala Iwapi Malaysia, Indra Darmawan serta pengurus asosiasi pengusaha wanita Malaysia. Rakernas III di Kuala Lumpur, merupakan upaya Iwapi untuk meluaskan peran dan jaringan usaha Iwapi di mancanegara khususnya kawasan Asia Tenggara [ASEAN].

"Peran perempuan dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi, semakin penting. Wanita pengusaha yang tergabung dalam Iwapi, menunjukkan kepemimpinan luar biasa mengembangkan usaha-usaha yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional," kata Mentan.

Dalam kesempatan tersebut, Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa BPPSDMP Kementan telah melibatkan perempuan baik sebagai pelaku utama maupun sebagai sasaran penerima manfaat melalui sejumlah program dari PHLN.

"Upaya tersebut bertujuan memberdayakan perempuan di bidang pertanian melalui penumbuhkembangan bisnis petani perempuan dan Kelompok Wanita Tani disingkat KWT dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga petani," kata Kabadan SDM yang akrab disapa Santi.

Pengusaha Wanita Pertanian
Dalam upaya pemberdayaan perempuan di bidang pertanian, kata Santi, Kementan melakukan intervensi pelatihan melalui Program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services [YESS] untuk peningkatan motivasi bagi petani perempuan untuk memulai usaha pertanian.

"Program YESS berhasil melibatkan 102.017 perempuan atau 49,9% dari total 204,464 orang dan 35.670 perempuan telah berwirausaha di bidang pertanian melalui Program YESS," kata Santi.

Sebanyak 19.516 perempuan dari total 54.948 orang telah mendapatkan manfaat Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative [READSI] dan 8.744 orang perempuan tersebut termasuk dalam kategori Generasi Y atau milenial berusia 28 hingga 43 tahun.

Sementara Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP], ungkap Santi, telah memberikan pelatihan dan Bimtek kepada 117 KWT dengan anggota sebanyak 2.895 perempuan.

"Begitu pula Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Programme disingkat IPDMIP telah memberikan pelayanan teknis bagi 85.661 perempuan sebagai penerima manfaat atau 50% dari total 169.889 orang," kata Santi mengelaborasi capaian Kementan bersama PHLN bagi pengembangan pengusaha wanita.

Kabadan SDM Santi mengharapkan dukungan Iwapi, sehingga binaan Kementan, khususnya perempuan memiliki peluang untuk sukses menjadi pengusaha perempuan.

"Saya percaya, dengan sinergi baik antara pemerintah, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan, cita-cita swasembada pangan bukanlah hal yang mustahil dicapai," ungkapnya lagi.

Santi pun mengharapkan Iwapi untuk bekerja bersama, dengan semangat gotong royong, demi terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. [liene/timhumas bppsdmpkementan]

Kuala Lumpur of Malaysia [B2B] - The objective of the Indonesia Agriculture Ministry is to increase production and productivity, increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reduce the effect of greenhouse gases, and increase the income of farmers in irrigated areas and swamp areas.

The target is to increase cropping intensity through irrigation rehabilitation, revitalization and modernization activities, the realization of a sustainable irrigation system through the revitalization of irrigation management, increasing institutional strengthening, as well as increasing the capacity and competence of human resources in irrigation management and increasing production and productivity.

Increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reducing the greenhouse gas effect and increasing farmers´ income in irrigated areas and swamp areas.

The main objective is to increase motivation for agricultural extension workers, agricultural extension centers, farmer groups, women farmer groups and farmer economic groups in agribusiness-oriented farming.

After that, the meeting continued via hybrid at the Aceh Provincial Government Agriculture and Plantation Service office, to evaluate agricultural land optimization, pumping, and additional agricultural area. Attended by the Head of the Aceh Province Agriculture and Plantation Service, Cut Huzaimah and a number of heads of district and city agricultural services.

The meeting participants agreed to increase cooperation between various parties to ensure efficient and strategic land use.