Banjarbaru, Kalsel (B2B) - Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru terus berusaha mempertahankan reputasi dan meningkatkan kualitas layanan, salah satunya dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (Public Hearing) pelaksanaan pelayanan, kegiatan dan program pada Kamis (16/10).

Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni mengatakan, kegiatan Public Hearing dalam upaya mendukung Program Kementerian Pertanian RI (Kementan).

Upaya tersebut sejalan arahan Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman bahwa pertanian adalah sektor penting yang harus mendapatkan perhatian bersama, dengan mengajak semua pihak bersama-sama menjaga dan memajukan pertanian.

Mentan Amran mengarahkan pentingnya orientasi pelayanan publik bidang pertanian untuk mendorong kesejahteraan petani. Pelayanan yang baik bisa membantu menyejahterakan petani dengan meningkatkan hasil produksi mereka.

Kementan melakukan penilaian berdasarkan 14 indikator seperti moto layanan, standar layanan, pengakuan kemanfaatan dari masyarakat dan dukungan terhadap pembangunan sektor petanian.

“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kementan, termasuk saya adalah sebagai pelayan rakyat. Pelayanan publik adalah kunci keberhasilan sektor pertanian,” kata Mentan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa Public Hearing diharapkan menjadi salah satu sarana bertemunya pengguna jasa dan penyedia jasa layanan, sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan. 

“Public Hearing bertujuan mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku selama ini, serta yang direncanakan di masa mendatang. Hal ini tentunya untuk memperkuat reputasi unit kerja dan meningkatkan kinerja organisasi,” katanya.

SMKPPN Sembawa

Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementan. 

"Permentan tersebut menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja," katanya.

Yudi Astoni menambahkan, pihaknya menggelar Forum Konsultasi Publik di SMK-PP Negeri Banjarbaru, dengan menghadirkan 59 stakeholders di antaranya Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), instansi pemerintah provinsi dan daerah lingkup Kalsel, Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian/lembaga di Kalsel, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) dan mitra lainnya, lembaga/kelompok masyarakat, komite sekolah, pengawas sekolah dan institusi pendidikan.

Yudi Astoni menegaskan, kegiatan Public Hearing dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik serta memperkuat sinergi antara satuan pendidikan vokasi pertanian dengan stakeholders, DuDi dan masyarakat.

“Komitmen, mutu dan kualitas SMK PP Negeri Banjarbaru dalam memberikan pelayanan tusi di bidang pendidikan pertanian," katanya.

Yudi Astoni mengharapkan, melalui Forum Konsultasi Publik, diharapkan mitra dapat memberikan saran dan masukan standar dan pelayanan kepada SMK PP Negeri Banjarbaru dalam pelayanan sebagai lembaga pendidikan, khususnya pengembangan SDM di bidang pertanian.

Konsultasi Publik

Kegiatan Forum Konsultasi Publik diawali paparan layanan SMKPPN Banjarbaru oleh Airin Nurmarita selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

Airin Nurmarita mengatakan layanan tersebut antara lain penerimaan peserta didik, penyelenggaraan pendidikan vokasi SMK, pelayanan administrasi pendidikan dan layanan pendukung lainnya (peminjaman sarana dan prasarana, sewa gedung dan bangunan, layanan perpustakaan, agroeduwisata dan PPID).

Selain layanan, Airin juga memaparkan prestasi instansi, profil SDM, program kegiatan di 2025, maklumat pelayanan, sebaran lulusan, Indek Kepuasan Masyarakat, gratifikasi dan keragaan siswa tiga tahun terakhir.

Kegiatan dilanjutkan paparan dari pemateri, diawali, dari Badan PPSDMP Kementan oleh Siti Munifah terkait Visi Dan Misi Kementan, Kelembagaan dan SDM Aparatur. 

Pemateri kedua Suhirmanto terkait Meningkatkan Branding Institusi Pendidikan Menengah Pertanian “Penguatan Identitas, Inovasi, dan Dampak Era Digital".

Pemateri ketiga, Yeni Aryani dari Ombudsman RI Perwakilan Kalsel yang memaparkan tentang ´pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan penanganan aduan atau keluhan masyarakat´.

Terakhir, penyampaian Maklumat Pelayanan Penandatanganan Berita Acara Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru. [Tim Ekpos SMK-PPN Banjarbaru]