Tanpa Laporan Utama, Sia-Sia Koneksi BPP ke AWR Kementan

Indonesia Agricultural Extension Connected through the KostraTani

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Tanpa Laporan Utama, Sia-Sia Koneksi BPP ke AWR Kementan
INPUT DATA: Strategi pemantapan capaian Laput Kementan antara lain melalui sosialisasi, bimbingan teknis atau Bimtek, pengawalan dan pendampingan serta insentif bagi petugas Admin penginput data [Infografis: Pusluhtan]

Jakarta [B2B] - Dinamika lapangan mengacu potensi daerah, Kementerian Pertanian RI pun berupaya kembangkan mekanisme pelaporan program utama oleh penyuluh sebagai acuan menyusun kebijakan sektor pertanian. Laporan Utama juga tolok ukur kinerja BPP KostraTani yang koneksi online ke Agriculture War Room [AWR].

"Laporan Utama Kementan merupakan instrumen untuk menghimpun data dan laporan capaian program-program utama Kementan dari kecamatan, yang dilaporkan BPP KostraTani ke AWR di Jakarta," kata Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi di Jakarta, Jumat [20/11].

Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] menegaskan, penyampaian Laporan Utama Kementan [Laput] berupa data terkini, langsung dari lapangan secara cepat dan akurat, menuntut sinergi petani dan penyuluh didukung petugas Admin di Balai Penyuluhan Pertanian pelaksana Komando Strategis Pembangunan Pertanian [BPP KostraTani].

"Capaian Laput Kementan per Oktober 2020 adalah 4.039 atau 67,89% dari 34 provinsi. Hasil pencapaian dibedakan warna sebagai penanda kategori, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi," kata Dedi Nursyamsi pada virtual meeting rutin tiap Jumat, Mentan Sapa Petani dan Penyuluh [MSPP] Vol. 26.

Menurutnya, ada 17 provinsi masuk kategori Hijau, delapan provinsi masuk kategori Kuning dan sembilan provinsi berada di kategori Merah. Pelaporan dilaksanakan tiap Jumat secara online oleh petugas pengelola data BPP.

"Provinsi di kategori Kuning dan Merah akan terus dilakukan pengawalan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian pusat sesuai wilayah binaannya masing-masing," kata Dedi Nursyamsi didampingi Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan BPPSDMP, Joko Samiyono.

Di hadapan 300-an partisipan virtual meeting dan lebih 5.000 pemirsa live streaming MSPP, Dedi Nursyamsi mengajak penyuluh bekerja keras mendukung input data Laput. Pasalnya, ada beberapa BPP KostraTani yang belum melaporkan maupun baru sebagian mengacu monitoring dan evaluasi [Monev] pada Oktober 2020.

"Kementan berupaya membangun mekanisme pelaporan program utama. Kita pakai internet untuk mendobrak birokrasi dalam hal pelaporan ini. Sekarang pelaporan bisa dilaporkan BPP KostraTani secara langsung," kata Dedi.

Mengacu instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa jenis data yang dilaporkan ketersediaan komoditas strategis, jumlah penerima Kredit Usaha Rakyat [KUR], peningkatan ekspor, penurunan loses, mengurangi stunting, menurukan daerah rawan pangan, petani milenial, investasi, tenaga kerja pertanian dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan di BPP. 

"Laporan program menjadi dasar alokasi pupuk, benih, obat-obatan. Misal jadwal distribusi. Akurasi sangat vital. Dampaknya buruk, kalau salah. Pembangunan pertanian akan lebih baik, kalau laporan benar dan tepat," kata Dedi Nursyamsi pada program yang dipandu Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan - Pusluhtan, Septalina Pradini selaku anchor MSPP.

Provinsi di kategori Hijau adalah Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat [NTB], Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 

Masuk kategori Kuning: Aceh, Gorotalo, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Timur [NTT], Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara masuk zonasi Kuning. Kategori Merah: Jambi, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan.

"Strategi pemantapan capaian Laput Kementan antara lain melalui sosialisasi, bimbingan teknis atau Bimtek, pengawalan dan pendampingan serta insentif bagi petugas Admin penginput data," katanya. [Hevy/LA]

Jakarta [B2B] - Indonesian government in the next five years prioritizes the development of human resources that are ready to face globalization in the era of industrialization 4.0, carry out its role to develop millennial farmers who understand information and communication technology, according to the senior official of the agriculture ministry.