ASN Tugas Belajar, Kementan Tingkatkan Kualitas SDM bagi Ketahanan Pangan
Indonesian Govt Encourages Civil Servant to Develop Modern Agriculture
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Denpasar, Bali [B2B] - Kualitas dan kapasitas SDM pertanian merupakan salah satu hal penting, untuk mewujudkan ketahanan pangan, hal itu mendorong Kementerian Pertanian RI terus berupaya meningkatkan kualitas SDM pertanian, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur tugas belajar ke jenjang Magister [S2] dan Doktor [S3].
Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengatakan pangan merupakan komoditas penting untuk membangun bangsa, maka ketahanan merupakan masalah sangat serius, sebagai bagian dari sendi ekonomi masyarakat dan tolok ukur kesejahteraan rakyat.
“Ketahanan pangan hal sangat mendasar, bila terpenuhi, maka ekonomi dasar bisa tercapai. Dalam satu tahun terakhir, hanya sektor pertanian yang menunjukkan tren positif dan mengalami peningkatan dari hulu hingga hilir,” kata Mentan Syahrul.
Dia menambahkan pertumbuhan tersebut tampak pada ekspor komoditas pertanian yang meningkat yang berdampak pada peningkatan devisa, maka Kementan berkomitmen terus mengawal budi daya dan pengolahan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi, menyatakan dukungan penuh pada terwujudnya ketahanan pangan.
“Tentu kita support dari SDM-nya, mulai dari petani, penyuluh dan seluruh insan pertanian yang terlibat pembangunan pertanian. Kita pastikan SDM pertanian mampu menggenjot produksi demi memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia hingga meningkatkan nilai ekspor,” kata Dedi.
Selain SDM, katanya, faktor lain yang berperan dalam peningkatan produktivitas adalah inovasi teknologi, sarana dan prasarana, kebijakan dan peraturan perundangan.
“Sehebat apapun inovasi teknologi, kalau tidak ada SDM yang mengimplementasika, tidak akan berkontribusi apa pun. Sebetulnya, yang paling sulit adalah rekayasa sosialnya bagaimana mengubah perilaku petani dan mindset petani agar mau dan mampu serta terpanggil untuk mengimplementasikan teknologi," katanya.
Tuntutan tersebut tidak hanya bertumpu pada penyuluh, dan tenaga pendidik, juga pada Aparatur Sipil Negara [ASN] lingkup Kementan baik di pusat maupun daerah, dengan program peningkatan pendidikan ASN, berupa beasiswa tugas belajar sebagai salah satu program pembinaan ASN.
Pada kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Tugas Belajar Program Magister dan Doktor dengan Perguruan Tinggi Mitra di Bali, Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah mengatakan bahwa kesempatan pendidikan harus menjadi perhatian, tidak hanya bagi ASN, juga bagi atasannya agar memberi kesempatan bawahan untuk melanjutkan pendidikan.
”Pelaksanaan Tugas Belajar telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021. Loyalitas, integritas dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat diperlukan untuk kelancaran proses tugas belajar. Komunikasi ini harus dibangun dengan baik oleh semua pihak,” kata Siti Munifah pada Kamis [25/11].
Sebagai pelaksana kegiatan, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian [Pusdiktan] Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa tugas belajar merupakan apresiasi atas kinerja pegawai berupa kesempatan melanjutkan pendidikan dengan pembiayaan APBN.
"Kegiatan tugas belajar perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan baik dari Perguruan Tinggi Mitra maupun Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementan," kata Kapusdik Idha WA.
Dalam kesempatan tersebut hadir perwakilan dari Institut Pertanian Bogor [IPB], Universitas Brawijaya [Unbraw], Universitas Sumatera Utara [USU], Universitas Indonesia [UI], Universitas Andalas [Unand], Universitas Hasanudin [Unhas], Universitas Sebelas Maret [UNS], Universitas Gadjah Mada [UGM], Universitas Padjajaran [Unpad], Universitas Airlangga [Unair], Universitas Soedirman [Unsoed], Universitas Diponegoro [Undip] dan Institut Teknologi Bandung [ITB].
”Tentunya kita semua berharap, kegiatan tugas belajar ini dapat berlangsung dengan baik dan para peserta tugas belajar dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu. Hingga pada akhirnya dapat kembali ke unit kerjanya dan berkontribusi pada pembangunan pertanian,” kata Kapusdik Idha WA.
Denpasar of Bali [B2B] - Indonesian government in the next five years prioritizes the development of human resources that are ready to face globalization in the era of industrialization 4.0, carry out its role to develop civil servant who understand information and communication technology, according to the senior official of the agriculture ministry.