Yogyakarta, DIY [B2B] - Ada yang masih ingat tentang Panca Usaha Tani? Program pembangunan pertanian terstruktur, sistematis dan masif [TSM] diusung oleh Presiden Soeharto di awal kekuasaan rezim Orde Baru. Tujuannya, menggerakkan seluruh potensi meningkatkan produksi beras setelah menggulirkan kebijakan Bimbingan Massal [Bimas] dan Intensifikasi Massal [Inmas]. Targetnya, menekan impor beras lantaran Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia pasca Tragedi 1965.

"Tentu banyak yang lupa apa itu Panca Usaha Tani? Saya masih sekolah di SMP waktu itu. Spanduk dan selebaran disebar hingga ke kampung saya di Pangandaran, makanya saya ingat. Pak Harto turun langsung memimpin. Gubernur hingga ketua RT ikut memikirkan dan bekerja keras. Koran, radio dan televisi tiap hari memberitakan progress Panca Usaha Tani," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi saat menutup ´Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian 2020´ di Yogyakarta, Rabu pagi [19/2].

Pertanian menjadi leading sector Orde Baru melalui Pelita [Pembangunan Lima Tahun] dengan target Indonesia harus swasembada beras. Kegiatan Bimas bertumpu pada program penyuluhan massal agar petani meningkatkan produksi melalui perluasan areal penanaman [ekstensifikasi] dan peningkatan produksi lahan [intensifikasi]. Upaya tersebut melalui lima usaha terbaik: ´pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan tepat dan berimbang, pengendalian hama penyakit dan pengairan yang baik.´ Ya itulah yang ditarget oleh Panca Usaha Tani.

Sementara cikal bakal Bimas adalah demonstrasi massal oleh Institut Pertanian Bogor [IPB] di Karawang pada 1964 - 1966, melibatkan peran aktif perguruan tinggi khususnya mahasiswa sebagai penyuluh sementara, satu musim tanam.

"Pak Harto memimpin dan mengendalikan kebijakan. Komandan lapangan adalah Sesdalogbang, Solihin GP, mantan Gubernur Jabar. Program tersebut terbukti berhasil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984, yang diakui lembaga internasional FAO," kata Dedi Nursyamsi di hadapan 500 kepala dinas pertanian kabupaten/kota dan pejabat bidang penyuluhan.

Menurutnya, KostraTani yang digagas Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo [SYL] juga mengusung semangat Panca Usaha Tani, konsep yang tetap aktual hingga hari ini. Teknologi era 4.0 memudahkan para penyuluh pertanian di seluruh Indonesia untuk interaksi online, menggerakkan seluruh potensi dari kecamatan, sebagai locust pertanian.

"Pembahasan pertama Mentan pada hari pertama di Kementan setelah dilantik Presiden Jokowi adalah tentang penyuluh, bukan soal lain. Pak Syahrul tanya siapa kepala badan penyuluh? Saya pun memperkenalkan diri. Saya surprise, begitu tinggi perhatiannya pada penyuluh, lalu menggagas KostraTani dan Agriculture War Room," kata Deni Nursyamsi.

Dia mengaku ditugasi Mentan SYL untuk menyisipkan regulasi tentang penyuluh pada Omnibus Law, agar penyuluh kembali di bawah kendali dan wewenang Kementan. Niat tersebut ditolak oleh menteri terkait, karena penyuluh bukan tergolong ´cipta karya´ sementara untuk revisi undang-undang [UU] tentu membutuhkan waktu dan energi berkepanjangan.

Menurutnya, Mentan menyadari penyuluh berinduk pada pemerintah daerah, maka KostraTani dikembangkan sebagai ´orkestra penyuluh´ dipimpin camat. "Sekretarisnya adalah Koordinator BPP, sesuai semangat KostraTani untuk rekapitalisasi peran penyuluh di kecamatan."

"Bimas dan Panca Usaha Tani sejak pertengahan dekade 60-an terbukti sukses mengantar Indonesia raih swasembada pangan dan diakui FAO pada 1984, padahal kedua program berjalan konvensional tanpa teknologi maju. KostraTani mestinya bisa lebih sukses di era 4.0. Syaratnya? Penyuluh komitmen dan kerja keras meraih cita-cita mulia untuk mencukupi pangan 267 juta rakyat," kata Dedi Nursyamsi.

Kabadan SDM tidak menampik fakta tentang kendala utama KostraTani saat ini adalah sinyal telekomunikasi seluler, blank spot dan keterbatasan bandwith untuk manajemen pengendalian. "Kendala itu akan segera diatasi Kementan melalui koordinasi dan sinkronisasi melalui anggaran untuk penyuluhan seperti DAK dan Dana Dekon."

Tampak hadir Direktur Polbangtan YoMa, Dr Rajiman dan Kabag Umum Polbangtan YoMa, Irwan Johan Sumarno serta  sejumlah pejabat Pusluhtan BPPSDMP di antaranya Kabid Kelembagaan & Ketenagaan Penyuluhan, Joko Samiyono; Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan, Septalina Pradini mewakili Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan, I Wayan Ediana; Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan, Purnomojati Anggoroseto; Kasubbid Ketenagaan Penyuluhan, Welly Nugraha; Kasubbid Program dan Kerjasama Penyuluhan, Andreas Nadianto; dan Kasubbid Evaluasi Penyuluhan, Hafsah Husas. [Liene]