Jakarta [B2B] - Penyuluh pertanian di Banyuwangi, Jawa Timur layak dijuluki ´penyuluh milenial´ lantaran kinerja out of the box. Mereka ´mengubah perilaku´ petani untuk integrasi pertanian dan pariwisata menjadi agrowisata[Agritourism]. Hasilnya, wisatawan berbondong-bondong ke lahan pertanian dan peternakan lalu membeli hasil produksi petani di atas harga pasar sebagai oleh-oleh khas dari kabupaten berjuluk Bumi Blambangan.

Perubahan perilaku petani tersebut berdampak pada melambungnya pendapatan asli daerah [PAD] dari sektor pertanian, karena penguasaan hulu ke hilir oleh petani  mendorong nilai tambah hasil produksi pertanian menjadi produk olahan. Petani Banyuwangi tak lagi cemberut akibat rantai pasok berkelindan karena ulah tengkulak. Penyuluh pun ´minum madu´, bukan kebagian getahnya.

Pemerintah kabupaten dipimpin Bupati Abdullah Azwar Anas memberi ganjaran setimpal bagi mereka berupa tunjangan berbasis kinerja. Nilainya? Bisa lima kali lipat upah minimum kabupaten [UMK]. Asal tahu saja, UMK Banyuwangi 2020 adalah Rp2,3 juta, yang disetujui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada 20 November 2019. Penyuluh pun berlomba meningkatkan kinerja. Muaranya, petani sejahtera dan wisatawan pun happy. Warga Banyuwangi pun terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga terjangkau.

Jangan heran apabila penyuluh pertanian saat ini menjadi salah satu pekerjaan idola di Banyuwangi. Pasalnya, banyak orangtua tak segan melepas putrinya dipinang oleh penyuluh meski berstatus honorer, karena rata-rata take home pay mereka nyaris delapan digit.

"Itulah tugas utama penyuluh pertanian, mengubah perilaku petani, bukan lagi sekadar panen lalu jual kepada tengkulak, tapi mampu mengolah hasil pertanian bernilai tambah menjadi produk olahan maka harganya pun berlipat ganda di pasaran," kata I Wayan Ediana, Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP] di Jakarta, Minggu malam [29/3].

Menurutnya, keberhasilan Banyuwangi mengembangkan penyuluh milenial menjadi poin penting dari Rumusan Rapat Koordinasi ´Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 2020 di Kota Bogor pada 22 - 28 Januari lalu.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP] Leli Nuryati mengunjungi BPP Glagah sebagai balai penyuluhan pertanian [BPP] sebagai pilot project program Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani] dikembangkan Kementerian Pertanian RI, untuk revitalisasi peran BPP di kecamatan sebagai locust pembangunan pertanian.

Fungsi Pelayanan Publik
Sejak beberapa tahun terakhir, Pemkab Banyuwangi melalui dinas pertanian mengubah kegiatan penyuluhan pertanian melaksanakan fungsi pelayanan publik di BPP kepada petani melalui tiga pendekatan: penguatan SDM, pembenahan infrastruktur, dan layanan berbasis teknologi informasi.

Penguatan SDM dimulai sejak 2015 dengan merekrut 64 penyuluh honorer [THL] melalui seleksi ketat. Syarat utama sarjana pertanian, usia di bawah 30 tahun, indeks prestasi kumulatif [IPK] mnimal 3,0. Imbalannya, honor sesuai UMK dan tunjangan berbasis kinerja, seperti halnya penyuluh ASN sehingga input sarjana mendorong inovasi penguatan pelayanan publik penyuluhan pertanian.

Saat ini tersebar 20 BPP di 25 kecamatan yang layak secara fisik untuk kenyamanan dan lengkap sebagai sarana dan prasarana. Pemkab yang mengedepankan pertanian dan pariwisata sebagai sumber utama PAD, mewajibkan BPP menjadi destinasi wisata sehingga tidak hanya bersih namun harus didukung panorama indah, lingkungan bersih dan menyediakan spot swafoto [selfie] memenuhi kategori Instagramable.

Setiap akhir tahun, Distan Banyuwangi memberikan reward and punishment melalui kegiatan ´BPP Award´ untuk memilih tiga BPP terbaik dan tiga BPP terburuk, sehingga ke-20 BPP terdorong to be the best.

Teknologi informasi menjadi hal mutlak untuk menyediakan pelayanan publik cepat dan terukur, maka sejak 2017 hingga saat ini terus menyempurnakan layanan aplikasi digital e-Bilaperdu singkatan dari mobile pelayanan terpadu.

Bukan cuma itu, sejak 2017 juga Pemkab Banyuwangi memfungsikan BPP sebagai pos simpul pelayanan dan penyuluh sebagai unit quick response. Tiap BPP dilengkapi sarana WiFi, kendaraan roda tiga dan satu unit smartphone. Kemudian penguatan database petani dengan melakukan pemetaan seluruh lahan pertanian berbasis Geographic Information System [GIS] sehingga mulai 2019 seluruh sawah milik petani Banyuwangi sudah terpetakan secara digital ´by name dan by address´.

Dalam layanan aplikasi e-Bilaperdu sudah tersaji informasi harga pasar, harga tingkat petani, layanan konsultasi, layanan gesah produk dan informasi seputar pertanian. Ke depan, aplikasi tersebut dikembangkan menjadi layanan penyuluhan masa depan dengan mengadopsi model layanan ojek online.

Maksudnya, penyuluh di BPP sebagai unit quick response dan petani sebagai customer. Dengan demikian, kinerja penyuluh dan kecepatan penanganan masalah dapat terukur serta menjadi bahan evaluasi untuk terus berinovasi meningkatkan layanan publik sektor pertanian. [Liene]